Pengangguran Pemuda di Jawa Barat jadi Perhatian, Andhika Dorong SDM Lebih Siap Masuk Dunia Kerja
JAWA BARAT – Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu strategi menekan angka pengangguran pemuda di Jawa Barat. Menurutnya, lulusan sekolah dan perguruan tinggi harus dipersiapkan agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Persoalan pengangguran pemuda menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menargetkan tingkat pengangguran pemuda menurun secara signifikan pada 2029. Selain itu, pemerintah juga menargetkan tingkat pendidikan pemuda meningkat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Jabar Istimewa.
Andhika menilai target tersebut harus dibarengi dengan strategi yang konkret. Menurutnya, pendidikan formal perlu memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga lulusan tidak mengalami kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
“Anak-anak muda Jawa Barat harus dipersiapkan bukan hanya untuk lulus sekolah, tetapi juga untuk menghadapi dunia kerja. Keterampilan, pengalaman dan kemampuan beradaptasi harus menjadi bagian dari pendidikan,” kata Andhika pada Minggu (30/8/2026).
Ia mendorong sekolah menengah, SMK, perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha memperkuat kerja sama dalam menyiapkan lulusan. Program magang, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi dan pembinaan kewirausahaan dinilai dapat menjadi jembatan bagi pemuda sebelum memasuki dunia kerja.
Menurut Andhika, SMK memiliki posisi strategis karena peserta didiknya dipersiapkan untuk memiliki keterampilan tertentu. Namun, kompetensi yang diajarkan harus terus disesuaikan dengan perkembangan industri.
Perubahan teknologi yang berlangsung cepat juga membuat kebutuhan tenaga kerja terus berubah. Karena itu, generasi muda perlu dibekali kemampuan digital, komunikasi, pemecahan masalah, kerja sama tim serta kemampuan belajar secara berkelanjutan.
Andhika juga mendorong penguatan pendidikan kewirausahaan. Tidak semua pemuda harus diarahkan menjadi pekerja formal. Sebagian dapat didorong menjadi pelaku usaha, khususnya pada sektor ekonomi kreatif, digital, UMKM, pertanian modern, peternakan, perikanan dan berbagai sektor potensial lainnya.
Dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas ekonomi, peluang pemuda untuk mendapatkan penghasilan di daerahnya sendiri juga dapat meningkat.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki data yang lebih baik mengenai kondisi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Data tersebut penting untuk mengetahui berapa banyak lulusan yang melanjutkan pendidikan, bekerja, berwirausaha maupun masih mencari pekerjaan.
Dinas Pendidikan Jawa Barat sendiri memiliki instrumen survei lulusan SMA untuk memperoleh informasi mengenai rencana siswa setelah lulus, termasuk apakah mereka melanjutkan studi atau tidak.
Andhika menilai data seperti itu dapat dikembangkan menjadi sistem pemetaan kebutuhan SDM. Dengan mengetahui profil lulusan, pemerintah dapat menyusun program pelatihan dan penempatan kerja yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya membuka akses pendidikan bagi pemuda dari keluarga kurang mampu. Jangan sampai faktor ekonomi membuat anak muda berhenti mengembangkan pendidikan dan keterampilan sehingga semakin sulit bersaing di dunia kerja.
“Kalau kita ingin menurunkan pengangguran pemuda, maka kita harus membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Mulai dari pendidikan, keterampilan, akses informasi kerja, magang, hingga penciptaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Andhika berharap target penurunan pengangguran pemuda pada 2029 dapat diwujudkan melalui kerja bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan organisasi kepemudaan.
Menurutnya, bonus demografi harus menjadi peluang bagi Jawa Barat. Jumlah pemuda yang besar harus diikuti peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan agar menjadi kekuatan ekonomi, bukan justru menjadi persoalan pengangguran.
