2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kasus Korupsi Meningkat, Transparansi Kian Menurun

PASUNDANEKSPRES.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

ICW menyoroti peningkatan penindakan kasus korupsi yang belum diikuti dengan transparansi proses penegakan hukum, pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku, serta optimalisasi pengembalian kerugian negara.

Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai meningkatnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

“Sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, korupsi semakin masif. Itu terbukti dengan penindakan yang semakin meningkat,” kata Ibrahim kepada Pikiran Rakyat, sebagaimana dikutip Selasa (20/10/2026).

Meski demikian, Ibrahim menegaskan bahwa peningkatan jumlah penindakan belum cukup untuk dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, penegakan hukum perlu menjangkau lebih banyak pihak agar penanganan perkara tidak hanya terfokus pada pelaku di tingkat jabatan tertentu.

Ibrahim juga menyoroti penanganan kasus korupsi yang dinilai ICW masih banyak menyasar kepala daerah. Sementara itu, ia menyebut belum ada menteri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi selama periode pemerintahan yang menjadi sorotan tersebut, meskipun sejumlah persoalan terkait korupsi turut mencuat di lingkungan kementerian.

Selain persoalan cakupan penindakan, ICW menilai transparansi dalam penegakan hukum masih perlu menjadi perhatian. Ibrahim menyebut informasi yang dapat diakses publik belum memadai untuk menilai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani perkara korupsi.

“Kalau disimpulkan, dalam reformasi penegakan hukum, kasus korupsi semakin meningkat, sementara transparansinya makin mengecil,” ujarnya.