Anggota Watimpres Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Alasannya
JAKARTA – Anggota Watimpres Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Rocky, langkah tersebut dapat menjadi pilihan politik untuk meredakan kegelisahan masyarakat sekaligus mencegah Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam perdebatan mengenai pencalonan Gibran.
Pandangan itu disampaikan Rocky saat berbincang dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (9/10/2026).
Rocky menilai, pengunduran diri Gibran dapat dipandang sebagai bentuk kedewasaan politik dan sikap kenegarawanan di tengah polemik yang berkembang.
"Hari-hari ini semua orang gelisah. Nah, beban psikologi itu yang mau saya cairkan. Karena itu, di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri," kata Rocky.
Ia berpendapat, keputusan tersebut berpotensi meredam ketegangan di masyarakat dan mencegah persoalan pencalonan Gibran berkembang menjadi polemik yang turut membebani pemerintahan Prabowo.
"Ini mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangannya yang ilegal. Karena itu tindakan awal untuk meminta, 'Pak Gibran, Anda itu pada akhirnya harus bersikap negarawan'," ujarnya.
Rocky Gerung Soroti Putusan MK soal Gugatan Pendidikan Gibran
Selain menyarankan Gibran mundur, Rocky turut mengkritik sikap Mahkamah Konstitusi dalam menangani gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Rocky menilai, putusan MK tersebut membuat persoalan yang menjadi perhatian publik berpotensi bergeser ke ranah politik, terutama melalui DPR RI.
"Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, karena dua-duanya dimenangkan itu. Tetapi implisit di dalam cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR," kata Rocky.
Menurut dia, MK tidak mengambil langkah yang berujung pada pendiskualifikasian Gibran. Salah satu konteks yang disorotnya adalah posisi Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden RI.
Rocky kemudian menggambarkan putusan tersebut sebagai pengalihan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat kepada lembaga legislatif.
"Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR, jadi dia kirim bola panas ke DPR itu," tuturnya.
Rocky Dorong DPR Selesaikan Polemik Pendidikan Gibran
Rocky juga meminta DPR RI mengambil peran dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia menilai, polemik yang terus berlanjut berpotensi memperbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap dinamika politik nasional.
Dalam pandangannya, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai kontroversi sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.
Rocky mengingatkan, akumulasi kekecewaan publik dapat memunculkan tuntutan politik yang semakin keras apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian.
"Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR, jadi masalah politik. Kita mesti cegah jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada 'Dinasti Jokowi'," pungkasnya.
Pernyataan Rocky menambah panjang perdebatan mengenai pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 dan dampaknya terhadap dinamika politik nasional.
Meski demikian, usulan agar Gibran mengundurkan diri merupakan pandangan politik Rocky Gerung. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah status Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
