Bangunan dan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar

PASUNDANEKSPRES.ID - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) membongkar dua rumah hunian yang berada di area kompleks Lapas Cibinong Kelas IIA, Bogor, saat kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI pada Rabu (30/9).

Pembongkaran yang dilakukan menggunakan ekskavator berukuran besar tersebut merupakan tindak lanjut dari desakan Komisi XIII DPR RI. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

"Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia, serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan," ujar Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso di hadapan wartawan pada Rabu (30/9).

Menurut Sugiat, terdapat 13 bangunan yang menjadi perhatian, dengan 10 di antaranya akan dibongkar. Ia menyebut bangunan tersebut tidak memiliki izin dan bukan merupakan bagian dari aset negara.

"Sudah tidak bagian dari aset, dibangun di bantaran sungai tidak sesuai dengan RTRW yang ada," kata Sugiat.

Sugiat juga menyampaikan bahwa pembongkaran fasilitas mewah yang tidak memiliki izin dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Ia meminta pihak Imipas segera melakukan pembongkaran pada hari yang sama.

"Supaya tidak disalahgunakan lagi, atau nanti jangan-jangan ketika kita sudah pulang dari sini malah dibiarkan seperti itu," kata Sugiat.

Sebelum proses pembongkaran berlangsung, petugas terlebih dahulu mengeluarkan berbagai barang dari dalam rumah. Barang-barang tersebut antara lain sofa, kulkas, lemari, kasur, dan televisi yang akan digunakan sebagai barang bukti untuk keperluan investigasi lebih lanjut.

Seluruh barang yang diamankan sebagai bukti tersebut selanjutnya akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

"Nanti akan dibawa ke rupbasan," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas H. Pareira.

Pengamanan barang-barang tersebut juga sejalan dengan permintaan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ia menegaskan agar proses pembongkaran tidak mengakibatkan hilangnya barang bukti yang terdapat di dalam bangunan.

"Kalau mau dibongkar silakan saja, tetapi dengan syarat semua bukti fisik, aset, sofa, TV, layar lebar, dan kulkas harus dipotret, dicatat, dan disegel terlebih dahulu," kata Rieke.

"Pembongkaran prematur tanpa pencatatan dapat dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti," sambungnya.