Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Tampung Uang Judi Online, Sita Aset Rp28 Miliar

PASUNDANEKSPRES.ID - Bareskrim Polri memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dana hasil perjudian online (judol). Dari pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut, penyidik telah menyita aset dengan total nilai mencapai Rp 28 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, pemblokiran rekening dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring.
Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Tampung Uang Judi Online, Sita Aset Rp28 Miliar
Pengusutan tersebut turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengidentifikasi pola transaksi serta rekening yang diduga digunakan dalam praktik pencucian uang.
"Telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening," kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin (16/11/2026).
Dari ratusan rekening tersebut, total aset yang berhasil disita mencapai Rp 28.010.228.458. Suhasto menyebut nilai tersebut masih berpotensi bertambah karena penyidik terus melakukan penelusuran terhadap jaringan perjudian online yang menjadi objek perkara.
"Total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458. Dan ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN," ujarnya.
Pemilik 322 Rekening Bakal Dimintai Konfirmasi
Suhasto menjelaskan, penyidik belum langsung mengambil alih seluruh dana dalam rekening yang diblokir. Pemilik masing-masing rekening terlebih dahulu akan dimintai konfirmasi untuk memastikan asal-usul dan penggunaan dana tersebut.
Hal ini penting karena penyidik menemukan indikasi penggunaan rekening atas nama perseorangan atau nominee untuk menampung deposit dari para pemain judi online.
Apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi, rekening dalam kondisi dormant, atau terindikasi menggunakan nominee, dana di dalamnya dapat disita untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Uang yang disita nantinya akan ditempatkan dalam rekening penampungan Bareskrim untuk proses hukum lebih lanjut.
Salah satu ketentuan yang menjadi acuan dalam proses tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
Selain menelusuri rekening penampung, penyidik juga berupaya mengungkap pihak yang sebenarnya mengendalikan aliran dana tersebut. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner yang diduga berada di balik aktivitas pencucian uang hasil perjudian daring.
Kasus Terungkap dari Operasi Siber Sejak 2025
Pengungkapan dugaan TPPU yang berasal dari praktik judi online ini bermula dari operasi siber Subdirektorat IV Dirtipideksus Bareskrim Polri pada 2025.
Dalam tahap awal, penyelidik melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aktivitas sebuah situs perjudian yang disebut sebagai website A.
Penyelidikan mencakup sistem taruhan atau bid, mekanisme pembayaran, hingga rekening yang digunakan untuk menerima dana dari para pemain.
Berdasarkan hasil penelusuran, situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi, mulai dari permainan kartu, kasino langsung, balapan, togel, taruhan olahraga, crash game, arcade, poker, hingga promosi esports.
Para pemain terlebih dahulu menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan untuk mengikuti permainan yang tersedia.
Adapun metode pembayaran yang ditemukan cukup beragam, meliputi QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik atau e-money, hingga transfer pulsa.
Suhasto mengungkapkan, pengelola situs diduga menggunakan infrastruktur server yang berada di luar negeri untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
Server yang digunakan diketahui berlokasi di Finlandia dan Amerika Serikat.
Dari hasil penyelidikan, aparat kemudian mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang diduga berfungsi sebagai tempat penerimaan deposit pemain.
PPATK dan Komdigi Dilibatkan dalam Penelusuran
Untuk mengungkap aliran dana dalam perkara ini, Bareskrim berkoordinasi dengan PPATK. Analisis transaksi keuangan dilakukan guna mengetahui pola perpindahan uang sekaligus mendalami dugaan upaya penyamaran asal-usul dana perjudian.
Selain itu, penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi dan menindak situs perjudian yang menjadi objek penyelidikan.
Menurut Suhasto, Komdigi telah memblokir situs tersebut dan memasukkannya ke dalam database Trust Positif sehingga tidak dapat diakses secara publik dari wilayah Indonesia.
Meski demikian, keberadaan server di luar negeri membuat situs tersebut masih berpotensi diakses oleh pengguna melalui jaringan virtual private network (VPN).
"Namun, dikarenakan server tersebut berada di luar negeri, sehingga pengguna ini masih dapat mengakses website ini dengan menggunakan VPN," tutur Suhasto.
Setelah memperoleh hasil analisis transaksi dari PPATK, penyidik kemudian meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Surat perintah penyidikan dalam perkara tersebut diterbitkan pada 26 Oktober 2026.
Pengelola Judi Online Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait tindak pidana pencucian uang, perjudian, serta aktivitas perjudian melalui media elektronik.
Pasal yang dipersangkakan antara lain Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidik juga menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan penyidik, perkara tersebut memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp 5 miliar.
Hingga kini, Bareskrim masih mengembangkan penyidikan dengan menelusuri rekening lainnya, mengonfirmasi para pemilik rekening yang diblokir, serta mencari pihak yang menjadi pemilik manfaat dari aliran dana perjudian online tersebut.
(ipa)
