Daftar 120 Anggota DPR yang Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, PKS Terbanyak dengan 28 Nama

PASUNDANEKSPRES.ID - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat antar-pimpinan di Ruang Rapat Komisi VIII, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Daftar 120 Anggota DPR yang Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, PKS Terbanyak dengan 28 Nama

Jumlah pengusul tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari keseluruhan fraksi, PKS tercatat menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Posisi berikutnya ditempati NasDem dengan 19 anggota, sedangkan PKB dan Demokrat masing-masing mengajukan 18 anggota.

PDIP menyusul dengan 14 anggota. Sementara itu, Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota. Adapun PAN hanya diwakili satu legislator, yakni Sarifuddin Sudding.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan jumlah tersebut dihitung berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing perwakilan pengusul. Dengan total 120 anggota dari delapan fraksi, pimpinan DPR menyatakan persyaratan pengajuan HMP telah terpenuhi.

Usulan tersebut selanjutnya akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).

Delapan Fraksi Punya Alasan Berbeda Mengusulkan HMP

Meski memiliki tujuan yang sama dalam mengajukan HMP, masing-masing fraksi menyampaikan pertimbangan berbeda terkait usulan terhadap Gibran.

Secara umum, para pengusul menyoroti dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka merujuk pada ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengajuan pendapat.

Namun, sejumlah fraksi juga menyinggung persoalan lain, mulai dari polemik ijazah, kepastian hukum, etika kehidupan berbangsa, hingga aspirasi masyarakat yang berkembang.

Berikut rincian jumlah dan daftar lengkap 120 anggota DPR yang tercatat sebagai pengusul HMP terhadap Gibran.

1. PKS Menjadi Fraksi dengan Pengusul Terbanyak

Fraksi PKS berada di posisi pertama dengan 28 anggota yang menandatangani usulan HMP. Perwakilan PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa pengajuan tersebut didasarkan pada dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A juncto Pasal 7B UUD 1945.

Selain persoalan persyaratan jabatan, PKS juga menyoroti dugaan tindakan yang dinilai bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 6/MPR/2001.

Berikut 28 anggota PKS yang mengusulkan HMP:

1. Mardani Ali Sera
2. Muhammad Kholid
3. Rahmat Saleh
4. Riyono
5. Hamid Noor Yasin
6. Nasir Jamil
7. Sukamta
8. Syahrul Aidi Maazat
9. Kurniasih Mufidayati
10. Netty Prasetiyani
11. Ledia Hanifa
12. Yanuar Arif Wibowo
13. Gamal Albinsaid
14. Johan Rosihan
15. Abdul Hadi
16. Junaidi Auly
17. Reni Astuti
18. Achmad Ru'yat
19. Abdul Fikri Faqih
20. Ghufron
21. Slamet
22. Rizal Bawazier
23. Adang Daradjatun
24. Ahmad Heryawan
25. Ateng Sutisna
26. Izzuddin Alqassam Kasuba
27. Muhammad Haris
28. Askweni

2. NasDem Usulkan 19 Anggota, Minta Proses Dipercepat

Fraksi NasDem menjadi penyumbang pengusul terbanyak kedua dengan total 19 anggota. Perwakilan NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa persyaratan pengajuan HMP telah terpenuhi sehingga prosesnya perlu segera ditindaklanjuti.

NasDem menilai pembahasan yang berlarut-larut berpotensi mengganggu kehidupan bernegara serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, fraksi tersebut meminta pimpinan DPR tidak menunda tahapan yang harus dilalui.

Berikut 19 anggota NasDem yang mengusulkan HMP:

1. Sugeng Suparwoto
2. Muslim Ayub
3. Yoyok Riyo
4. Charles Meikyansah
5. Syarif Abdullah
6. Gulam Mahfud Sarom
7. Fauzi Amro
8. Habibur Rochman
9. Ujang Bey
10. Asep Wahyu
11. Tonny Tesar
12. Rajiv
13. Ananda Tohpati
14. Arif Rahman
15. Martin Manurung
16. Rudianto Lallo
17. Mori Hanafi
18. Nabil Husein
19. Amelia Anggraini

3. PKB Libatkan 18 Anggota, Soroti Polemik Ijazah

Fraksi PKB mengajukan 18 anggota dalam usulan HMP terhadap Gibran. Perwakilan PKB, Muhammad Khozin, menyoroti polemik ijazah yang dinilainya telah terlalu banyak menyita perhatian dan energi publik.

Menurut PKB, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar perhatian pemerintah dan masyarakat dapat kembali diarahkan pada berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Khozin juga mengingatkan pentingnya menjaga komitmen terhadap program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terabaikan akibat polemik yang terus berkembang.

Berikut 18 anggota PKB yang mengusulkan HMP:

1. Muhammad Khozin
2. Rico Alviano
3. A. Iman Sukri
4. Abdullah
5. Rina Sa'adah
6. Daniel Johan
7. Imas Aan Ubudiah
8. Kaisar Abu Hanifah
9. Indra Jaya
10. Eva Monalisa
11. Fauqi Hapidekso
12. Marwan Ja'far
13. Usman Husein
14. Ali Ahmad
15. Jaelani
16. Bertu Merlas
17. Ratna Juwita
18. Syamsu Rizal

4. Demokrat Ajukan 18 Nama, Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum

Fraksi Partai Demokrat juga mengajukan 18 anggotanya untuk mendukung penggunaan HMP terhadap Gibran.

Perwakilan Demokrat, Benny K. Harman, menyoroti dugaan pelanggaran hukum serta persoalan pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden. Demokrat meminta agar pimpinan DPR memproses usulan tersebut sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Fraksi ini berpandangan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti melalui mekanisme yang berlaku, maka pemberhentian dari jabatan wakil presiden dapat ditempuh melalui jalur konstitusional.

Berikut 18 anggota Demokrat yang mengusulkan HMP:

1. Benny K. Harman
2. Hinca Panjaitan
3. H. T. Ibrahim
4. Bambang Purwanto
5. Anton S. Sukartono
6. Mulyadi
7. Andi Muzakkir
8. Wahyu Sanjaya
9. M. Lokot Nasution
10. Nanang Samodra
11. Marwan Cik Asan
12. Herman Khaeron
13. Lucy Kurniasari
14. Wastam
15. Achmad
16. Dede Yusuf
17. Raja Faisal
18. Iman Adinugraha

5. PDIP Libatkan 14 Anggota, Tekankan Supremasi Konstitusi

Fraksi PDIP menyumbangkan 14 anggota dalam pengajuan HMP. Perwakilan PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara.

PDIP menilai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut menjadi salah satu landasan fraksi dalam menyampaikan usulan HMP terhadap Gibran.

Berikut 14 anggota PDIP yang mengusulkan HMP:

1. Harris Turino
2. Bonnie Triyana
3. I Wayan Sudirta
4. Andreas Eddy Susetyo
5. Dede Indra Permana
6. Sturman Panjaitan
7. Selly Andriany Gantina
8. TB Hasanuddin
9. Sofyan Tan
10. Ina Ammania
11. I Nyoman Parta
12. Mufti Anam
13. Edi Purwanto
14. Adian Napitupulu

6. Golkar Ajukan 11 Anggota, Sebut Persoalan Hukum Telah Selesai

Fraksi Golkar mengajukan 11 anggota dalam usulan HMP. Namun, perwakilan Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan pandangan bahwa persoalan hukum terkait legitimasi jabatan Gibran sebagai wakil presiden pada dasarnya telah selesai.

Doli merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Meski demikian, dia juga menyinggung perkembangan aspirasi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam pembahasan usulan tersebut.

Berikut 11 anggota Golkar yang mengusulkan HMP:

1. Ahmad Doli Kurnia
2. Ahmad Irawan
3. Robert Joppy Kardinal
4. Abraham Sridjaya
5. Umbu Kabunang
6. Hetifah Sjaifudian
7. Bambang Patijaya
8. Andhika Satya Wasistho
9. Eric Hermawan
10. Karmila Sari
11. Atalia Praratya

7. Gerindra Turut Ajukan 11 Anggota

Fraksi Gerindra juga tercatat mengajukan 11 anggota dalam usulan HMP terhadap Gibran.

Perwakilan Gerindra, Azis Subekti, menjelaskan bahwa fraksinya mengambil giliran terakhir dalam menyampaikan usulan karena ingin terlebih dahulu mendengar dan mencermati berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Menurut Azis, berbagai keluhan dan pandangan publik menjadi bahan pertimbangan Gerindra untuk ikut menandatangani pengajuan HMP tersebut.

Berikut 11 anggota Gerindra yang mengusulkan HMP:

1. Azis Subekti
2. Longki Djanggola
3. Rahmawati
4. Darori Wonodipuro
5. La Tinro La Tunrung
6. Endro Hermono
7. Abdul Wachid
8. Martin Tumbelaka
9. Muhammad Husni
10. Azikin Solthan
11. Bahtra Banong

8. PAN Hanya Diwakili Satu Anggota

Berbeda dengan tujuh fraksi lainnya, PAN hanya memiliki satu anggota yang tercatat sebagai pengusul HMP terhadap Gibran. Anggota tersebut adalah Sarifuddin Sudding yang merupakan legislator dari Komisi III DPR RI.

Sudding menjelaskan bahwa pengajuannya berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/TUN/2026 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Dia menilai setiap putusan lembaga peradilan harus dilaksanakan. Menurutnya, terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh, yakni pelaksanaan secara sukarela melalui pengunduran diri atau melalui jalur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Dengan demikian, Sarifuddin Sudding menjadi satu-satunya anggota PAN yang tercatat dalam daftar pengusul.

Usulan Pemakzulan Gibran Masuk Tahapan DPR

Masuknya 120 nama dari delapan fraksi tersebut menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik di DPR terkait usulan HMP terhadap Gibran.

Pimpinan DPR sebelumnya menyatakan bahwa jumlah dukungan yang telah diserahkan memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas melalui rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Rapat paripurna DPR dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Forum tersebut menjadi tahapan yang dinantikan untuk mengetahui kelanjutan usulan HMP yang telah memperoleh dukungan dari 120 anggota parlemen.

(ipa)