Demonstrasi Ekonomi di Lima Negara Eropa Berujung Kerusuhan, Biaya Hidup Mencekik

PASUNDANEKSPRES.ID - Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat mulai memicu gejolak sosial di sejumlah negara Eropa. Persoalan biaya hidup, rendahnya upah, mahalnya biaya pendidikan, hingga sulitnya memperoleh tempat tinggal mendorong warga turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah.

Gelombang demonstrasi yang berlangsung di Prancis, Italia, Portugal, Belgia, dan Albania pada Sabtu (17/10/2026) menunjukkan bahwa keresahan masyarakat tidak lagi terbatas pada satu persoalan. Di sejumlah negara, tuntutan ekonomi turut berkembang menjadi kritik terhadap kebijakan pemerintah, kualitas layanan publik, serta ketimpangan sosial.

Namun, rangkaian aksi tersebut juga diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Sejumlah kelompok terlibat dalam pembakaran, perusakan fasilitas, hingga penjarahan toko. Kondisi ini membuat pemerintah di negara-negara terdampak menghadapi tantangan ganda, yakni merespons tuntutan masyarakat sekaligus memulihkan ketertiban umum.

Di Prancis, demonstrasi yang diikuti ratusan ribu orang di berbagai wilayah berujung pada aksi penjarahan. Sejumlah toko dirusak, sementara barang dagangan berupa rokok, pakaian, perhiasan, kacamata hitam, dan makanan diambil secara paksa.

Mengutip Kumparan.com, kelompok bertopeng terlihat merusak pintu dan etalase toko untuk mengambil barang-barang di dalamnya. Bahkan, mesin kasir di sejumlah tempat turut dibanting ke lantai ketika pelaku mencari uang.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyatakan lebih dari 1.800 orang ditangkap selama dan setelah rangkaian demonstrasi yang diwarnai kekerasan tersebut. Aparat juga melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan dan penjarahan.

Aksi di Prancis tidak terlepas dari rangkaian protes mahasiswa yang berlangsung selama beberapa pekan sebelumnya. Isu pendidikan dan tekanan biaya hidup menjadi bagian dari keresahan yang berkembang di tengah ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden.

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan ekonomi dapat memperluas mobilisasi masyarakat. Ketika tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tidak terpisahkan dari ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, demonstrasi berpotensi berkembang menjadi tekanan politik yang lebih besar.

Italia Tegaskan Batas antara Hak Demonstrasi dan Kekerasan

Situasi serupa terjadi di Italia. Demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup berlangsung di sejumlah kota, termasuk Milan dan Bologna. Aksi yang semula menjadi sarana penyampaian aspirasi berubah menjadi bentrokan ketika sebagian massa terlibat aksi saling serang dengan petugas keamanan.

Menurut laporan Reuters dan media Italia, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang melempari petugas dengan batu di kawasan alun-alun dekat Katedral Milan. Di Bologna, aparat mengerahkan meriam air setelah situasi demonstrasi berkembang menjadi kericuhan.

Kantor berita ANSA melaporkan tujuh orang ditangkap dalam insiden di Bologna. Sementara itu, bentrokan di Milan turut mengganggu aktivitas di pusat kota.

Kawasan perbelanjaan Galleria Vittorio Emanuele II sempat dimasuki kelompok demonstran. Sejumlah toko menutup pintu, wisatawan meninggalkan kawasan tersebut, dan stasiun metro Duomo ditutup selama bentrokan berlangsung. Media Italia juga melaporkan adanya korban luka.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam tindakan kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi tersebut. Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, tetapi tindakan yang menjadikan kota sebagai arena pertempuran tidak dapat dibenarkan.

Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah Italia yang membedakan kebebasan menyampaikan aspirasi dari tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas umum.

Meski demikian, tuntutan terkait biaya hidup tetap menjadi persoalan yang perlu dihadapi pemerintah. Penanganan keamanan dapat meredam kerusuhan dalam jangka pendek, tetapi penyelesaian keresahan ekonomi membutuhkan langkah yang menyentuh persoalan mendasar masyarakat.

Krisis Hunian dan Upah Rendah Menambah Tekanan di Portugal

Di Portugal, persoalan yang paling menonjol berkaitan dengan mahalnya biaya hidup dan semakin sulitnya masyarakat memperoleh tempat tinggal yang terjangkau.

Puluhan ribu orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Lisbon untuk memprotes rendahnya upah, tekanan ekonomi rumah tangga, serta meningkatnya harga properti dan sewa hunian di kota-kota besar.

Data yang tercantum dalam laporan menyebutkan bahwa harga rumah di Portugal meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017. Biaya sewa untuk kontrak baru juga mengalami kenaikan hampir sebesar itu.

Kenaikan tersebut menjadi beban bagi masyarakat yang pendapatannya tidak bertambah sebanding dengan biaya kebutuhan sehari-hari. Bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan generasi muda, persoalan tempat tinggal menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun kehidupan mandiri.

Di tengah aksi tersebut, Menteri Urusan Parlemen Portugal Carlos Abreu Amorim menyatakan pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan demonstrasi.

Sikap tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang merasa kebutuhan mereka belum memperoleh perhatian memadai. Sejumlah demonstran menilai para pemimpin politik tidak memahami persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Isu perumahan pun tidak lagi sekadar menyangkut harga properti. Persoalan itu berkaitan dengan kemampuan masyarakat mempertahankan kualitas hidup, mengakses pekerjaan di pusat kota, dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa terbebani pengeluaran yang terus meningkat.

Belgia Hadapi Bentrokan di Tengah Protes Pendidikan

Di Belgia, ratusan orang menggelar demonstrasi di Brussel dan Liege untuk memprotes kenaikan biaya hidup. Aparat menggunakan gas air mata dan meriam air ketika sebagian kelompok terlibat dalam aksi pelemparan benda-benda serta kembang api.

Menurut laporan AFP, polisi di kawasan Bourse, Brussel, menghadapi sekelompok pemuda yang melemparkan botol dan benda lainnya. Sekitar 10 orang dilaporkan ditangkap.

Meskipun demonstrasi telah memperoleh izin, aparat akhirnya membubarkan kelompok yang melakukan tindakan kekerasan. Selama kerusuhan, tempat sampah dan skuter listrik dibakar, sedangkan kantor Partai Sosialis mengalami kerusakan.

Gelombang protes tersebut berlangsung setelah siswa sekolah menengah menggelar aksi menentang kenaikan biaya pendaftaran universitas. Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin menyebut kerusuhan yang terjadi sebagai bentuk kekerasan terorganisasi.

Perkembangan itu menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat bersinggungan dengan persoalan akses pendidikan. Kenaikan biaya pendidikan berpotensi menambah beban keluarga, terutama ketika pengeluaran untuk kebutuhan dasar juga mengalami peningkatan.

Bagi kalangan muda, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kesempatan melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Ketika peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi dinilai semakin terbatas, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dapat semakin kuat.

Albania, Protes Mahasiswa Berkembang Menjadi Gerakan Antipemerintah

Gejolak yang lebih luas juga muncul di Albania. Demonstrasi mahasiswa di ibu kota Tirana yang awalnya menyoroti buruknya kondisi pendidikan, kenaikan biaya kuliah, dan terbatasnya kesempatan kerja berkembang menjadi gerakan yang menentang pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama.

Para demonstran turun ke jalan selama beberapa hari. Mereka memblokir ruas jalan, melemparkan batu ke arah polisi, serta meneriakkan tuntutan sambil membawa bendera Albania.

Berdasarkan laporan Viory, bentrokan semakin intensif ketika massa melemparkan bom molotov dan merusak barikade di sekitar gedung pemerintahan. Polisi merespons dengan mengerahkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran.

Kekerasan juga dilaporkan terjadi di sekitar Kementerian Pendidikan. Sejumlah tempat sampah digulingkan, sementara batu bata dan bom molotov dilemparkan ke arah kawasan tersebut. Kebakaran dilaporkan terjadi di gedung kementerian dan sedikitnya dua lokasi bank, termasuk salah satu cabang Raiffeisen Bank.

Bentrokan tersebut menyebabkan korban luka dari kedua belah pihak dan diikuti penangkapan terhadap sejumlah demonstran.

Gerakan yang dikenal sebagai Revolusi Flamingo kemudian berkembang dengan tuntutan politik yang lebih luas. Para pengunjuk rasa mendesak pengunduran diri Rama, dengan mengangkat persoalan korupsi dan ketimpangan sosial.

Pihak penyelenggara dari kalangan mahasiswa juga mengumumkan boikot perkuliahan di sejumlah universitas sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.

Pada Minggu (18/10), kantor Mahkamah Agung Albania dilaporkan terbakar ketika bentrokan antara demonstran dan aparat masih berlangsung.

Perkembangan di Albania memperlihatkan perubahan arah gerakan protes. Tuntutan yang bermula dari sektor pendidikan dan peluang kerja meluas menjadi kritik terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, demonstrasi tidak lagi hanya berkaitan dengan kebijakan tertentu, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Pemerintah Dihadapkan pada Tantangan Ekonomi dan Stabilitas Sosial

Rangkaian demonstrasi di lima negara tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi memperlihatkan benang merah berupa tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial.

Di Portugal, mahalnya hunian menjadi salah satu persoalan utama. Di Belgia dan Albania, akses pendidikan turut memicu mobilisasi masyarakat. Sementara itu, demonstrasi di Prancis dan Italia menyoroti tingginya biaya hidup dan berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah lokasi.

Meski demikian, tidak seluruh demonstran terlibat dalam tindakan kekerasan. Aksi penyampaian pendapat dan tindakan penjarahan atau perusakan merupakan hal berbeda. Kekerasan yang dilakukan sebagian kelompok tidak serta-merta menggambarkan tujuan seluruh peserta demonstrasi.

Bagi pemerintah, kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam menentukan respons yang tepat. Aparat perlu menjaga keselamatan masyarakat dan menindak pelaku kekerasan sesuai hukum, sementara pemerintah juga perlu memperhatikan tuntutan ekonomi yang melatarbelakangi aksi.

Penanganan yang hanya berfokus pada pembubaran massa berisiko tidak menyelesaikan sumber ketidakpuasan. Sebaliknya, dialog dan kebijakan yang menjawab persoalan biaya hidup, akses pendidikan, upah, serta perumahan dapat menjadi bagian penting dari upaya meredakan ketegangan sosial.

(ipa)