DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

PASUNDANEKSPRES.ID - Penyitaan aset hasil tindak pidana nantinya tidak hanya berkaitan dengan proses penegakan hukum. Pemerintah juga harus menyiapkan lembaga khusus yang bertanggung jawab mengurus kekayaan hasil rampasan agar tidak terbengkalai atau disalahgunakan.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu konsekuensi setelah DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026).
Melalui aturan ini, Presiden Prabowo Subianto diwajibkan membentuk dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Pembentukan Dua Badan Baru usai Pengesahan UU Perampasan Aset
Pembentukan dua badan baru usai pengesahan UU Perampasan Aset dirancang untuk memisahkan urusan pengelolaan barang rampasan dari kewenangan aparat penegak hukum.
Kedua lembaga tersebut nantinya memiliki tugas masing-masing, mulai dari menangani aset hingga memastikan proses perampasan berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, Badan Pengelola Aset akan berdiri terpisah dari lembaga penegak hukum.
Pemisahan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan apabila aparat yang melakukan perampasan juga bertanggung jawab mengelola hasilnya.
"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Habiburokhman seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Kumparan.
Ia menyebut sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah memisahkan fungsi pengelolaan hasil rampasan aset dari tugas aparat penegak hukum.
Rincian Tugas Badan Pengelola dan Badan Pengawas
Berdasarkan draf UU Perampasan Aset, kedua lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.
1. Badan Pengelola Aset
Lembaga ini bertanggung jawab menangani kekayaan yang telah dirampas melalui proses hukum.
Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, hingga penjualan aset.
Pengelolaan tersebut diperlukan agar aset tetap terjaga selama berada dalam penguasaan negara. Badan ini juga wajib menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR setiap enam bulan.
2. Badan Pengawas Perampasan Aset
Lembaga ini bertugas mengawasi seluruh tahapan perampasan dan pengelolaan aset.
Fungsinya mencakup pencegahan penyalahgunaan kewenangan, penyusunan kode etik, serta penegakan kode etik apabila penyidik atau jaksa pengacara negara melakukan pelanggaran.
Pasal 61 mengatur bahwa badan pengawas memiliki lima anggota. Masing-masing menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Habiburokhman menjelaskan, keberadaan lembaga pengawas dibutuhkan agar kewenangan dalam undang-undang tersebut tidak digunakan untuk menekan pihak di luar kekuasaan ataupun menjadi sarana pemerasan oleh aparat.
"Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelasnya.
DPR Resmi Mengesahkan UU Perampasan Aset
Keputusan pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR serta perwakilan pemerintah.
Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman selaku Ketua Panja RUU Perampasan Aset menyampaikan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, Puan meminta persetujuan anggota Dewan terhadap rancangan undang-undang tersebut.
"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju, ya?" tanya Puan.
Anggota Dewan yang hadir menjawab setuju. Pengesahan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, MenPAN-RB Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung diterapkan. Aturan ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola Aset serta Badan Pengawas Perampasan Aset terbentuk.
Pemerintah perlu menyiapkan pembentukan kedua lembaga tersebut sebelum ketentuan perampasan aset mulai dijalankan.
(pm)
