RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati ketentuan yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa ancaman pidana mati dapat diberlakukan terhadap pelaku korupsi dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Habiburokhman, pengaturan tersebut bukan berarti menciptakan jenis hukuman baru, melainkan mempertegas ketentuan pidana mati yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan hukum pidana lainnya.
Selain mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku korupsi, RUU Perampasan Aset juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana. Melalui regulasi ini, aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dirampas melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.
Perampasan aset diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pengembalian kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme perampasan aset tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi bagian dari substansi pengaturan RUU tersebut.
Dengan adanya pengaturan ini, DPR RI berharap upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, baik melalui penindakan terhadap pelaku maupun pemulihan aset hasil tindak pidana untuk kepentingan negara dan masyarakat.
