Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|13:42 WIB
Bagikan:
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. -dpr.go.id-

PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati ketentuan yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa ancaman pidana mati dapat diberlakukan terhadap pelaku korupsi dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Habiburokhman, pengaturan tersebut bukan berarti menciptakan jenis hukuman baru, melainkan mempertegas ketentuan pidana mati yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan hukum pidana lainnya.

Selain mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku korupsi, RUU Perampasan Aset juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana. Melalui regulasi ini, aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dirampas melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Perampasan aset diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pengembalian kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme perampasan aset tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi bagian dari substansi pengaturan RUU tersebut.

Dengan adanya pengaturan ini, DPR RI berharap upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, baik melalui penindakan terhadap pelaku maupun pemulihan aset hasil tindak pidana untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Berita Terbaru

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional28 menit lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional34 menit lalu
Istana Evaluasi Pegawai yang Terafiliasi Listyo Sigit, Juri Ardiantoro: Sterilisasi Sudah Berjalan

Istana Evaluasi Pegawai yang Terafiliasi Listyo Sigit, Juri Ardiantoro: Sterilisasi Sudah Berjalan

Nasional57 menit lalu
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Nasional1 jam lalu
Antisipasi Potensi Cuaca Ekstrem, BNPB Terapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh dan Sumut

Antisipasi Potensi Cuaca Ekstrem, BNPB Terapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh dan Sumut

Nasional2 jam lalu
Taiwan Tahan Produk Merica Bubuk Ladaku Asal Indonesia, Ada Temuan Dua Pestisida

Taiwan Tahan Produk Merica Bubuk Ladaku Asal Indonesia, Ada Temuan Dua Pestisida

Nasional2 jam lalu
Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Subang3 jam lalu
Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional3 jam lalu
Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Opini3 jam lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional3 jam lalu