Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Revisi Perda Toko Modern: Saatnya Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Desa Bersama KDMP

D
Dadan RamdanEditor: Rian Alfian
|11:18 WIB
Bagikan:
Revisi Perda Toko Modern: Saatnya Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Desa Bersama KDMP
Ade Mulyana Koordinator BEWARA (Bela Warung Rakyat) Subang

SUBANG — Pembangunan ekonomi daerah seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya investasi dan berdirinya pusat-pusat perdagangan modern. 

Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghidupkan ekonomi masyarakat, memperkuat usaha kecil, dan menciptakan kesejahteraan yang dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di desa.

Atas dasar itulah, revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Toko Modern di Kabupaten Subang menjadi kebutuhan mendesak. Peraturan daerah tersebut perlu dievaluasi agar perkembangan toko modern tidak justru mempersempit ruang usaha warung rakyat, pelaku UMKM, dan koperasi desa yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat.

Melihat fenomena tersebut, Ade Mulyana Koordinator BEWARA (Bela Warung Rakyat) Subang, menilai bahwa kehadiran toko modern perlu diatur dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada keseimbangan ekonomi.

 Investasi memang penting bagi pertumbuhan daerah, tetapi jangan sampai pertumbuhannya mengorbankan usaha masyarakat kecil yang telah lebih dahulu tumbuh dan menjadi sumber penghidupan keluarga di desa.

Menurutnya, desa tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk dan jaringan perdagangan perusahaan besar. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Masyarakat desa harus memiliki kesempatan untuk memproduksi, menjual, mengembangkan usaha, dan menikmati perputaran ekonomi di wilayahnya sendiri.

Momentum pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun kembali kekuatan ekonomi desa.

 KDMP tidak cukup hanya hadir sebagai lembaga koperasi secara administratif. Koperasi ini perlu didorong menjadi penggerak kegiatan ekonomi, memperkuat distribusi barang kebutuhan masyarakat, membuka akses pemasaran produk lokal, serta membangun jaringan usaha bersama warung rakyat dan UMKM.

Namun, cita-cita tersebut akan sulit diwujudkan apabila kebijakan perdagangan tidak memberikan ruang yang seimbang. Bagaimana koperasi desa dapat berkembang jika harus berhadapan dengan ekspansi jaringan ritel modern tanpa pengaturan zonasi, pembatasan lokasi, dan perlindungan yang memadai bagi usaha kecil?

Karena itu, revisi Perda Toko Modern perlu memuat sejumlah hal penting. Pertama, pengaturan zonasi yang jelas, termasuk pembatasan pendirian toko modern di wilayah desa agar tidak mematikan pusat-pusat perdagangan rakyat. 

Kedua, pengaturan jarak dan lokasi pendirian toko modern dengan mempertimbangkan keberadaan warung, pasar rakyat, KDMP, serta UMKM setempat. Ketiga, kewajiban kemitraan yang nyata dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal, bukan sekadar formalitas administrasi.

Keempat, setiap rencana pendirian toko modern perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah daerah juga harus memastikan proses perizinan berjalan transparan, sesuai ketentuan, dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang berlaku.

Ade Mulyana menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Subang dan Bupati Subang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. 

Maka dari itu, Revisi Perda Toko Modern harus menjadi agenda serius, bukan sekadar respons terhadap persoalan yang muncul di satu desa.

Contohnya di Desa Cidadap Kecamatan Pagaden Barat, warga  menolak keras adanya  toko modern, karena dinilai merusakan tatanan ekonomi rakyat. Yang seharusnya dari rakyat desa untuk desa dan oleh desa, perputaran ekonomi dikelola oleh KDMP dan rakyat desa menikmati hasilnya,  karena koperasi berazaskan kekeluargaan

Untuk itu,  Kebijakan  ini perlu dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat desa di seluruh Kabupaten Subang.

BEWARA Subang mendorong agar DPRD segera melakukan evaluasi dan pembahasan revisi regulasi tersebut bersama pemerintah daerah, KDMP, pelaku UMKM, warung rakyat, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kepentingan ekonomi rakyat.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi bukan tentang seberapa banyak toko modern berdiri di setiap desa, melainkan seberapa kuat masyarakat desa mampu membangun kemandirian ekonominya sendiri.

Desa harus menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi rakyat, bukan sekadar ladang pasar bagi pemodal besar. KDMP, warung rakyat, dan UMKM harus diberi kesempatan untuk tumbuh bersama. Inilah saatnya Subang membangun ekonomi yang lebih adil, berimbang, dan berpihak kepada masyarakat.(dan)

Berita Terbaru

Tuntas dalam 5 Menit: Cara Bersihkan Noda Minyak di Baju Pakai Bahan Dapur

Tuntas dalam 5 Menit: Cara Bersihkan Noda Minyak di Baju Pakai Bahan Dapur

Lifestyle10 menit lalu
Kejari Subang dan PT Subang Sejahtera Jalin Kerja Sama, Tagih Tunggakan Pihak Ketiga hingga Kawal Proyek STC dan SMM

Kejari Subang dan PT Subang Sejahtera Jalin Kerja Sama, Tagih Tunggakan Pihak Ketiga hingga Kawal Proyek STC dan SMM

Subang18 menit lalu
Revisi Perda Toko Modern: Saatnya Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Desa Bersama KDMP

Revisi Perda Toko Modern: Saatnya Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Desa Bersama KDMP

Subang19 menit lalu
Pesisir Jawa Kian Terdesak Air Laut, Pembangunan Giant Sea Wall Dibidik Mulai 2027

Pesisir Jawa Kian Terdesak Air Laut, Pembangunan Giant Sea Wall Dibidik Mulai 2027

Nasional40 menit lalu
Diduga Lompat dari Lantai 12, Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok

Diduga Lompat dari Lantai 12, Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok

Nasional1 jam lalu
Penurunan Tanah di Pantura Capai 20 cm, Kerugian Ekosistem Setara 30 Persen APBN

Penurunan Tanah di Pantura Capai 20 cm, Kerugian Ekosistem Setara 30 Persen APBN

Nasional1 jam lalu
Diisukan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Dedi Mulyadi Justru Dukung Sosok Ini

Diisukan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Dedi Mulyadi Justru Dukung Sosok Ini

Nasional1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Disahkan, Harta Janggal Pejabat Tak Tersentuh?

RUU Perampasan Aset Disahkan, Harta Janggal Pejabat Tak Tersentuh?

Nasional1 jam lalu
Persib Bandung Jadi Tim Paling Fairplay Super League

Persib Bandung Jadi Tim Paling Fairplay Super League

Olahraga1 jam lalu
Revitalisasi Tambak hingga Pilkades Atensi Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur

Revitalisasi Tambak hingga Pilkades Atensi Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur

Headline1 jam lalu