Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPR Tak Masukkan Pasal Pemiskinan Koruptor di RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya!

K
Khoirul AnsoriEditor: Dobi Maulana
|10:51 WIB
Bagikan:
DPR Tak Masukkan Pasal Pemiskinan Koruptor di RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya!
DPR Tak Masukkan Pasal Pemiskinan Koruptor di RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya!

PASUNDAN EKSPRES.ID – Pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi sorotan setelah DPR RI tidak memasukkan ketentuan pemiskinan koruptor atau illicit enrichment dalam regulasi yang disahkan pada 19 November 2026. Keputusan ruu perampasan aset tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan aturan baru ini dalam menindak pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar.

Isu DPR hapus pasal pemiskinan koruptor di RUU Perampasan Aset menjadi perhatian setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan penjelasan mengenai alasan ketentuan tersebut tidak dimasukkan.

Ia menyebut keputusan itu didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan karakter hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam penjelasannya yang disampaikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah menerima berbagai pandangan mengenai usulan pengaturan illicit enrichment.

Menurutnya, tidak semua pihak memberikan dukungan terhadap ketentuan tersebut.

DPR juga melakukan kajian dan perbandingan dengan penerapan aturan serupa di sejumlah negara.

Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment. 

Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.

"Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," jelas Habiburokhman, sebagaimana diberitakan E-Media DPR RI pada 20 November 2026.

Atas pertimbangan tersebut, Panja memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.

Apa Itu Illicit Enrichment yang Tidak Masuk dalam UU Perampasan Aset?

Illicit enrichment merupakan konsep peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar asal-usulnya, terutama ketika dikaitkan dengan pejabat publik.

Ketentuan ini menjadi salah satu usulan yang mendapat perhatian dalam pembahasan pemberantasan korupsi.

Sebab, peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi pejabat sering menjadi persoalan dalam upaya pengawasan kekayaan penyelenggara negara.

Namun, tidak dimasukkannya ketentuan tersebut bukan berarti seluruh mekanisme untuk mengejar aset hasil kejahatan ikut dihilangkan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset lebih diarahkan untuk mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dengan demikian, pengaturan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan mekanisme perampasan aset ditempatkan dalam ranah hukum yang berbeda.

Dalam keterangannya kepada ANTARA pada Sabtu (21/11/2026), Habiburokhman menegaskan bahwa tidak dimasukkannya *illicit enrichment* bukan berarti DPR meninggalkan tujuan untuk membuat koruptor kehilangan keuntungan dari kejahatannya.

"Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," kata Habiburokhman.

DPR Sebut Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana

Di tengah polemik tidak masuknya ketentuan illicit enrichment, DPR menyebut UU Perampasan Aset tetap memberikan instrumen baru untuk mengejar kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Salah satu hal yang disampaikan Habiburokhman adalah adanya mekanisme perampasan aset melalui jalur tanpa putusan pidana.

Menurutnya, mekanisme tersebut dibutuhkan karena dalam sejumlah perkara pemulihan aset negara dapat mengalami hambatan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, maupun tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA.

Ia juga menyampaikan bahwa aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar tetap dapat dikejar dalam keadaan tertentu, meskipun proses pidana terhadap pelaku menghadapi kendala.

Selain perkara korupsi, jangkauan tindak pidana dalam UU tersebut juga mencakup narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau yang merugikan perekonomian secara luas.

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR pada 19 November 2026

Sebelum pengesahan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melewati proses di Komisi III DPR RI bersama pemerintah.

Pada 18 November 2026, Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat yang menyepakati kelanjutan pembahasan tersebut.

Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan persetujuan untuk membawa rancangan undang-undang ke tahap berikutnya.

Kemudian, pada Kamis (19/11/2026), DPR RI mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang.

Dalam laporan hasil pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan pihak yang dirugikan akibat tindak pidana.

DPR juga menyebut proses pembahasan telah melibatkan berbagai pihak. Komisi III mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi yang memberikan masukan.

Pembahasan tersebut juga mencakup penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal.

Berita Terbaru

Tank Marinir K-61 Dikerahkan, Pemerintah Tegaskan Bukan untuk Pemindahan Badak Jawa

Tank Marinir K-61 Dikerahkan, Pemerintah Tegaskan Bukan untuk Pemindahan Badak Jawa

Nasional11 menit lalu
Film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan Tentang Apa? Ini Sinopsisnya

Film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan Tentang Apa? Ini Sinopsisnya

Lifestyle24 menit lalu
Makkah Marathon 2026 Siapkan Lintasan hingga Arafah, Ini Jadwal dan Kategorinya

Makkah Marathon 2026 Siapkan Lintasan hingga Arafah, Ini Jadwal dan Kategorinya

Lifestyle1 jam lalu
UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen

UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen

Jawa Barat3 jam lalu
DPR Tak Masukkan Pasal Pemiskinan Koruptor di RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya!

DPR Tak Masukkan Pasal Pemiskinan Koruptor di RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya!

Nasional5 jam lalu
44 KK Dan 21 Rumah Hangus Terbakar di Kampung Baduy Luar Usai Tolak Relokasi Badak Jawa

44 KK Dan 21 Rumah Hangus Terbakar di Kampung Baduy Luar Usai Tolak Relokasi Badak Jawa

Nasional5 jam lalu
Gempa Sukabumi 4,3 Magnitudo Guncang Bandung dan Cimahi

Gempa Sukabumi 4,3 Magnitudo Guncang Bandung dan Cimahi

Nasional5 jam lalu
Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Nasional6 jam lalu
Jangan Asal Cuci! Begini 7 Tips Merawat Dispenser yang Benar agar Air Tetap Steril

Jangan Asal Cuci! Begini 7 Tips Merawat Dispenser yang Benar agar Air Tetap Steril

Lifestyle6 jam lalu
Badai Petir dan Cahaya Singapura Tertangkap Kamera ISS

Badai Petir dan Cahaya Singapura Tertangkap Kamera ISS

Nasional6 jam lalu