Greenpeace Kritik Pemerintah di Bundaran HI, Soroti Krisis Iklim dan Biaya Hidup

PASUNDAN EKSPRES.ID — Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026, dengan poster-poster besar kritik pemerintah.

Sejumlah aktivis memanjat monumen dan membentangkan spanduk berisi kritik terhadap penanganan krisis iklim, bencana ekologis, serta kenaikan biaya hidup selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi kritik pemerintah tersebut menarik perhatian karena pesan kritik disampaikan melalui spanduk berukuran besar yang dipasang dari bagian atas monumen.

Berdasarkan laporan IDN Times, salah satu spanduk bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Spanduk lainnya memuat seruan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.

Selain dua spanduk tersebut, sejumlah poster kuning membawa pesan “Tangani Krisis, Bukan Bungkam Kritik” dan “Elite Berpesta, Rakyat Menderita”.

Aktivis lain terlihat membawa poster bertuliskan “Haze & Prabowo’s Regime = National Disaster” dan “No Progress Without Protest”. 

Greenpeace menggunakan aksi di salah satu ikon Ibu Kota tersebut untuk menyampaikan kritik pemerintah terkait penanganan krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Organisasi lingkungan itu menilai persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok pekerja, terutama mereka yang memiliki penghasilan tidak menentu.

Greenpeace Kritik Pemerintah soal Dampak Krisis Iklim

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup, terutama bagi kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Dalam pernyataan yang dimuat IDN Times dan dikaitkan dengan keterangan resmi Greenpeace Indonesia, Jeanny menyoroti dampak cuaca ekstrem dan bencana ekologis terhadap keselamatan, kesehatan, penghasilan, serta harga pangan.

“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar Jeanny.

Ia juga menyinggung kabut asap berkepanjangan sebagai salah satu contoh dampak krisis ekologis yang memengaruhi kesehatan dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Menurut Greenpeace, situasi tersebut menambah tekanan bagi kelompok pekerja yang juga menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan kenaikan biaya hidup.

Melalui pesan yang dibentangkan di Bundaran HI, Greenpeace mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan tersebut.

Organisasi itu menilai kebijakan pembangunan perlu memperhitungkan dampak lingkungan sekaligus kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Kritik tersebut disampaikan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Greenpeace mempertanyakan sejauh mana janji mengenai penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan peningkatan kesejahteraan telah dirasakan kelompok yang terdampak krisis iklim.

Riset Greenpeace Ungkap Tekanan Biaya Pangan dan Pendapatan

Kritik Greenpeace juga merujuk pada riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Laporan tersebut membahas pengalaman delapan kelompok dalam menghadapi dampak krisis iklim di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, serta Kartamantul atau Yogyakarta Raya.

Menurut data yang dipaparkan dalam laporan tersebut, sebanyak 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim pada pola konsumsi dan biaya pangan.

Sebanyak 39 persen lainnya mengalami dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen menghadapi persoalan terkait akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Angka-angka tersebut merupakan temuan riset Greenpeace, bukan statistik yang mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Meski begitu, Greenpeace menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana persoalan iklim dapat memengaruhi kebutuhan rumah tangga dan sumber penghasilan.

Dampak tersebut dinilai penting diperhatikan karena kelompok pekerja dengan pendapatan tidak tetap memiliki ruang terbatas untuk menghadapi pengeluaran tambahan.

Ketika cuaca ekstrem menghambat pekerjaan, penghasilan dapat berkurang. Pada saat bersamaan, kenaikan harga pangan membuat pengeluaran rumah tangga semakin berat.

Kelompok nelayan, pengemudi ojek daring, dan pekerja lepas termasuk kelompok yang disoroti Greenpeace karena penghasilan mereka dapat dipengaruhi kondisi cuaca dan perubahan aktivitas ekonomi.

Bagi kelompok tersebut, krisis iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Greenpeace Pertanyakan Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut mengkritik klaim pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026.

Dalam pemberitaan IDN Times, Atha menyoroti angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 dan mempertanyakan kelompok yang benar-benar merasakan manfaatnya.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” kata Atha.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan kehidupan kelompok berpenghasilan rendah.

Menurut Greenpeace, angka pertumbuhan tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan apabila sebagian kelompok masih harus menanggung dampak kerusakan lingkungan dan kenaikan biaya hidup.

Atha juga mengkritik eksploitasi alam yang dinilai menguntungkan segelintir pihak, sementara beban dampaknya ditanggung oleh kelompok yang lebih rentan.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari kritik Greenpeace terhadap arah kebijakan pembangunan.

Organisasi itu mendorong pemerintah mempertimbangkan perlindungan lingkungan, pencegahan bencana, dan kesejahteraan pekerja dalam merumuskan kebijakan ekonomi. 

Spanduk Greenpeace di Bundaran HI Dicopot

Setelah aksi berlangsung, spanduk raksasa yang dipasang Greenpeace di Patung Selamat Datang dicopot pada Selasa pagi, 20 Oktober 2026.

IDN Times melaporkan bahwa sejumlah petugas gabungan dari Polri, TNI Angkatan Darat, pemadam kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja berada di sekitar lokasi saat pencopotan dilakukan.

Berdasarkan laporan tersebut, spanduk sudah tidak lagi terpasang ketika pemantauan dilakukan.

Sejumlah petugas masih terlihat berjaga di sekitar kolam dan monumen.

Hingga berita ini diterbitkan, alasan resmi pencopotan spanduk dan keterangan aparat mengenai tindakan tersebut belum terkonfirmasi.