Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis di Batang Terungkap
PASUNDANEKSPRES.ID - Kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, mulai menemukan titik terang.
Hasil investigasi awal Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Batang menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bela Batang Sejahtera.
Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis di Batang Terungkap
Lebih dari 411 penerima manfaat dilaporkan terdampak dan harus mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan. Sebagian besar korban merupakan anak-anak sekolah hingga balita.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang BGN, Hadiriajaya, mengatakan salah satu temuan penting dalam investigasi adalah waktu pengolahan makanan yang dilakukan terlalu awal.
Berdasarkan pengecekan rekaman CCTV, proses pengolahan makanan disebut telah dimulai sekitar pukul 19.30 WIB pada malam sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Padahal, sesuai ketentuan operasional yang berlaku, proses pengolahan makanan seharusnya dilakukan setelah pukul 02.00 WIB dini hari.
"Dari investigasi awal melalui pengecekan CCTV, kami melihat adanya pengolahan makanan yang dilakukan lebih awal, mulai pukul 19.30 WIB. Ini merupakan hal yang fatal karena sesuai SOP, pengolahan makanan seharusnya baru dilakukan setelah pukul 02.00 dini hari," ungkap Hadirya saat memberikan keterangan usai peninjauan dapur SPPG Bawang, dikutip dari Radar Pekalongan.
Menurut dia, jeda waktu yang terlalu panjang antara proses pengolahan dan distribusi dapat meningkatkan risiko makanan mengalami kerusakan atau terkontaminasi sebelum dikonsumsi.
Selain persoalan waktu pengolahan, tim investigasi juga menemukan sejumlah persoalan pada kondisi fisik dan tata kelola dapur SPPG.
Beberapa di antaranya adalah sekat dinding bangunan yang belum solid serta sistem pengelolaan limbah dan sanitasi yang dinilai belum memenuhi persyaratan teknis.
SPPG Disetop 30 Hari
Atas kejadian tersebut, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Bela Batang Sejahtera selama 30 hari. Penghentian dilakukan karena kasus yang terjadi dikategorikan sebagai suspend berat berdasarkan jumlah penerima manfaat yang terdampak.
Dia menjelaskan, keputusan mengenai keberlanjutan operasional SPPG masih menunggu hasil investigasi dan evaluasi lebih lanjut. Jika ditemukan pelanggaran berat yang memenuhi ketentuan, SPPG tersebut dapat dikenai penghentian operasional secara permanen.
Hadiriajaya juga menyebut evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap SPPG Bela Batang Sejahtera. KPPG Semarang akan melakukan evaluasi terhadap SPPG lainnya untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.
Lebih dari 411 Korban Terdampak
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batang memastikan penanganan medis terhadap seluruh korban menjadi prioritas. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah, lebih dari 411 orang telah melapor ke puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG.
Sekitar 170 korban di antaranya harus menjalani rawat inap. Mereka dilaporkan mengalami sejumlah gejala, antara lain lemas, muntah, dan diare. Sementara korban lainnya telah diperbolehkan menjalani pemulihan di rumah.
Pj Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan pemerintah daerah menanggung biaya perawatan korban.
Pemkab Batang juga menyiapkan bantuan bagi keluarga korban yang harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi anggota keluarganya yang menjalani perawatan.
Melalui Dinas Sosial, pemerintah daerah tengah menghitung skema santunan bagi penunggu pasien. Bantuan tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per keluarga per hari.
BGN dan Pemkab Tunggu Hasil Evaluasi
Terkait pembiayaan penanganan korban, Hadiriajaya mengatakan BGN akan berkoordinasi dengan Pemkab Batang. Sementara untuk kemungkinan pemberian kompensasi, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari BGN pusat.
Dia menambahkan, informasi mengenai kemungkinan kompensasi kepada korban masih dalam proses pelaporan dan koordinasi dengan BGN pusat.
Di sisi lain, investigasi mengenai penyebab dugaan keracunan belum sepenuhnya selesai. Pemeriksaan masih mencakup proses pengolahan makanan, kondisi bangunan dan fasilitas dapur, penerapan SOP, hingga pemeriksaan sampel makanan.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap SPPG Bela Batang Sejahtera.
Kasus ini sekaligus mendorong BGN dan Pemkab Batang melakukan evaluasi terhadap tata kelola serta pengawasan dapur MBG lainnya. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
(ipa)
