Komisi III DPR Gelar Raker dengan Kapolri, Bahas Kasus Penyadapan Ilegal Presiden
PASUNDANEKSPRES.ID - Komisi III DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta jajarannya di kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Pemanggilan Kapolri dalam raker tersebut membahas soal penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain penyadapan, raker juga membahas dugaan tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).
Rapat Kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Habiburokhman.
Kapolri Jelaskan Penetapan Tersangka
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan perkembangan penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan bahwa kasus terjadi pada kurun waktu tahun 2025 hingga Oktober 2026 ketika Irjen Ahrie Sonta Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.
"Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang diduga menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan hasil data penyadapan pada sistem LIMS," ucap Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Pol Slamet Uliandi kemudian diteruskan kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang disampaikan melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
"Tim Technical Supporting Unit diduga memasukan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi," jelasnya.
Selanjutnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka terhadap kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka tersebut yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sejumlah barang bukti yang disita kepolisian antara lain 15 unit ponsel, 7 flashdisk, 4 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem serta dokumen lock data penyadapan.
"Sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa," terang Suyudi.
(inm)
