Laporan Keuangan Palsu Ikut Dibidik, Prabowo Tutup 700 BUMN Bermasalah
PASUNDANEKSPRES.ID - Ratusan perusahaan pelat merah berpotensi tidak lagi beroperasi setelah pemerintah menyiapkan perombakan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden Prabowo menargetkan pengurangan jumlah perusahaan hingga akhir 2026, termasuk menghentikan badan usaha yang terus merugi dan tidak mampu menunjukkan kinerja sehat.
Melalui kebijakan tersebut, rencana Prabowo tutup 700 BUMN hingga Desember 2026 menjadi target yang ingin dicapai pemerintah.
Penutupan ini tidak hanya menyasar perusahaan yang gagal menghasilkan keuntungan, tetapi juga badan usaha yang dinilai tidak efisien serta memiliki persoalan dalam pengelolaan keuangan.
Prabowo menyampaikan rencana itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta Utara, Kamis (22/10/2026). Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan konsolidasi, penutupan, dan perampingan terhadap ratusan perusahaan negara.
Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 1.074 perusahaan kini telah berkurang sekitar 364 perusahaan. Pemerintah masih melanjutkan proses penataan tersebut dengan sasaran mencapai 700 perusahaan hingga Desember mendatang.
"Kita bertekad sekarang untuk efisiensi dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 364 sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup," ujar Prabowo dikutip dari detikfinance.
Target tersebut memperlihatkan skala perubahan yang sedang disiapkan pemerintah. Sebagian perusahaan akan dihentikan, sementara lainnya dapat dilebur atau dikonsolidasikan ke dalam perusahaan pelat merah lain agar struktur usaha menjadi lebih ramping.
Prabowo Tutup 700 BUMN Bermasalah
Prabowo mengakui penataan perusahaan negara tidak bisa dilakukan secara mendadak. Pemerintah membutuhkan waktu untuk membenahi struktur dan mengevaluasi kondisi masing-masing badan usaha sebelum mengambil keputusan.
Ia menyebut proses perbaikan telah berjalan selama dua tahun terakhir. Sejumlah BUMN yang terus mengalami kerugian diklaim telah ditutup sebagai bagian dari upaya menghentikan pemborosan dalam pengelolaan perusahaan negara.
"Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat nabi Musa atau nabi Sulaiman. Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup," terangnya.
Selain kerugian berkepanjangan, pemerintah juga akan menindak perusahaan yang tidak efisien dan membuat laporan keuangan palsu. Prabowo menegaskan bahwa status sebagai perusahaan milik negara tidak membuat sebuah badan usaha kebal dari evaluasi maupun penutupan.
"Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat," pungkasnya.
Kebijakan Prabowo tutup 700 BUMN diarahkan untuk mengubah prioritas pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah ingin mempertahankan badan usaha yang memiliki kinerja sehat dan mampu memberikan hasil, bukan terus menopang perusahaan yang justru membebani keuangan negara.
Prabowo Klaim Keuntungan Sejumlah BUMN Melonjak
Di tengah rencana penutupan perusahaan bermasalah, Prabowo juga mengklaim pemerintah berhasil memperbaiki kinerja sejumlah BUMN. Perusahaan yang sebelumnya tidak menghasilkan keuntungan disebut mulai mencatatkan laba setelah dilakukan pembenahan.
Bahkan, ia menyebut ada perusahaan yang mengalami peningkatan keuntungan hingga ratusan persen. "Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen," ucap Prabowo.
Menurutnya, perusahaan negara harus mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memusatkan pengelolaan pada BUMN yang memiliki kontribusi nyata.
Target Prabowo tutup 700 BUMN hingga Desember 2026 menjadi bagian dari agenda besar penataan perusahaan pelat merah.
Keputusan untuk menutup atau melebur badan usaha akan menentukan arah pengelolaan BUMN ke depan, terutama dalam memisahkan perusahaan yang produktif dari perusahaan yang terus merugi.
(pm)
