Malaysia Tagih Tanggung Jawab Indonesia atas Kabut Asap Karhutla Kalimantan
PASUNDANEKSPRES.ID - Kabut asap karhutla Kalimantan bukan lagi persoalan yang hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Dampaknya telah melintasi batas negara dan tentunya memicu kemarahan.
Pemerintah Indonesia kini didesak untuk berhenti mencari alasan, segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bertanggung jawab atas polusi udara yang turut dirasakan negara tetangga.
Desakan tersebut disampaikan Partai Pakatan Harapan (PH) Malaysia. Ketua PH Johor, Andrew Chen Kah Eng, meminta Indonesia mengambil tanggung jawab penuh atas krisis lingkungan lintas batas yang berdampak terhadap sejumlah wilayah di Malaysia.
Chen bahkan menuntut pemerintah Indonesia menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada negara-negara anggota ASEAN yang terdampak.
Menurutnya, persoalan kabut asap tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa karena menyangkut kualitas udara dan keselamatan masyarakat di negara lain.
"Membiarkan kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 mencemari udara di negara lain adalah hal yang tidak dapat diterima, terlebih lagi karena situasi ini mengancam kesehatan masyarakat," ujarnya, dikutip dari Asia One.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat Malaysia ikut menanggung dampak polusi tersebut, sementara pernyataan pejabat Indonesia dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam memahami kondisi negara tetangga.
"Warga Malaysia menderita akibat polusi ini, namun pejabat Anda tampaknya mengabaikan masalah kesehatan kami."
Malaysia Protes, Pernyataan soal Fenomena Alam Ikut Dipersoalkan
Kemurkaan politisi Malaysia itu muncul setelah Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, menyampaikan pernyataan yang menuai kritik.
Ia meminta Malaysia dan Singapura menerima kebakaran hutan sebagai fenomena alam. Syahganda juga menyebut hutan Indonesia selama ini menyediakan oksigen bagi kedua negara ketika tidak terjadi kabut asap.
Pernyataan tersebut dinilai tidak tepat oleh Chen. Ia mengecam anggapan yang seolah menempatkan kebakaran hutan sebagai kejadian alam biasa, terlebih ketika dampaknya sudah dirasakan hingga ke luar wilayah Indonesia.
Menurut Chen, kebakaran hutan dan lahan gambut tidak seharusnya diremehkan. Jika persoalan tersebut terus dianggap sebagai fenomena alam tanpa penanganan serius, dampak kebakaran justru berisiko semakin meluas.
Situasi di Malaysia juga bukan sekadar persoalan jarak pandang. Sejumlah wilayah di negara tersebut dilaporkan mengalami kabut asap dengan kondisi kualitas udara yang memburuk. Beberapa negara bagian bahkan terpaksa menutup sekolah karena polusi udara dinilai membahayakan kesehatan.
Pernyataan Kontroversial soal Kabut Asap Karhutla Kalimantan
Di tengah persoalan karhutla Kalimantan, sejumlah pernyataan gubernur di wilayah tersebut turut menjadi bahan perbincangan.
Pernyataan mereka memperlihatkan respons yang berbeda ketika ditanya mengenai kondisi kebakaran maupun penanganannya.
Berikut beberapa pernyataan gubernur di Kalimantan yang disampaikan terkait karhutla dikutip dari Instagram @sahamtalk:
1. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud
"Kualitas udara untuk Kalimantan Timur alhamdulillah masih semuanya aman terkendali, masih dalam kondisi yang aman, masih aman."
2. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran
"Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi."
3. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin
"Kita meninjau bersama-sama ternyata tidak parah. Heli pun tidak ada hari ini, biasanya kalau parah heli itu ada menyiram, ini tidak ada, artinya tidak parah."
4. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan
"Mahasiswa ada turun? Memadamkan api?"
Rangkaian pernyataan tersebut muncul ketika karhutla masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius.
Penilaian mengenai kondisi kebakaran dan kualitas udara tentu perlu disandingkan dengan data lapangan, termasuk hasil pemantauan kualitas udara serta perkembangan titik api.
Kabut asap karhutla Kalimantan bukan hanya urusan daerah yang mengalami kebakaran. Ketika polusi sudah menyeberang hingga Malaysia dan mengganggu aktivitas masyarakat di sana, Indonesia juga menghadapi tuntutan untuk menunjukkan tanggung jawabnya.
Desakan negara tetangga agar Indonesia berhenti mencari alasan menjadi pengingat bahwa penyelesaian karhutla tidak cukup melalui pernyataan.
Penanganan di lapangan, perlindungan masyarakat terdampak, serta upaya mencegah kebakaran berulang menjadi hal yang harus dibuktikan agar kabut asap karhutla Kalimantan tidak terus menjadi masalah lintas negara.
(pm)
