Mengulik Latar Belakang Peristiwa G30S PKI dan Situasi Politik Indonesia 1965
PASUNDANEKSPRES.ID - Sejumlah peristiwa dalam sejarah Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Ada kondisi politik, hubungan antarkelompok, serta berbagai persoalan yang berkembang sebelum sebuah kejadian besar berlangsung.
Situasi seperti itu juga terlihat menjelang akhir September 1965, ketika kehidupan politik Indonesia berada dalam kondisi yang semakin rumit.
Latar belakang peristiwa G30S PKI pun berkaitan erat dengan persaingan pengaruh di antara kekuatan politik dan militer pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Latar Belakang Peristiwa G30S PKI
Mengutip dari sejumlah sumber, PKI saat itu memiliki pengaruh politik yang cukup besar, sementara hubungannya dengan Angkatan Darat kerap diwarnai perbedaan dalam sejumlah persoalan.
Di tengah kondisi tersebut, Presiden Soekarno berupaya menjaga keseimbangan kekuatan politik melalui konsep Nasakom yang mempertemukan nasionalisme, agama, dan komunisme.
Namun, pada praktiknya, hubungan di antara kelompok-kelompok tersebut tidak selalu berjalan mulus. Situasi ekonomi yang sulit, Konfrontasi Malaysia, serta persaingan politik ikut memperumit keadaan.
Di lingkungan elite militer juga berkembang isu mengenai Dewan Jenderal. Kelompok tertentu menilai Dewan Jenderal berkaitan dengan rencana untuk menggulingkan Soekarno.
Kumpulan persoalan tersebut membentuk suasana politik yang sensitif menjelang penghujung September 1965.
Pada malam 30 September 1965, kelompok yang menggunakan nama Gerakan 30 September mulai bergerak di Jakarta. Operasi tersebut menyasar sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.
Letkol Untung Syamsuri, yang saat itu menjabat Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, dikenal sebagai salah satu tokoh utama gerakan di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah perwira menjadi korban penculikan. Beberapa di antaranya tewas di kediaman masing-masing, sementara korban lainnya dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Jenderal A.H. Nasution termasuk sasaran operasi, tetapi berhasil menyelamatkan diri. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, terkena tembakan dan kemudian meninggal dunia.
Gerakan juga menguasai studio RRI Jakarta. Melalui siaran radio, kelompok tersebut mengumumkan keberadaan Gerakan 30 September dan menyampaikan pembentukan Dewan Revolusi.
Pasukan pemerintah kemudian bergerak mengambil alih sejumlah lokasi penting di Jakarta. Gerakan tersebut berhasil dipukul mundur dan penguasaan terhadap fasilitas strategis kembali ke tangan pemerintah.
Pencarian terhadap para perwira yang belum ditemukan berlanjut hingga 3 Oktober 1965. Pada hari itu, jenazah tujuh perwira ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya.
Mereka kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Ketujuhnya kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi, yaitu:
- Ahmad Yani
- R. Soeprapto
- M.T. Haryono
- S. Parman
- D.I. Panjaitan
- Sutoyo Siswomiharjo
- Pierre Andreas Tendean
Tokoh dan Perbedaan Tafsir dalam Sejarah G30S
Nama Letkol Untung Syamsuri, D.N. Aidit, Sjam Kamaruzaman, dan Kolonel Abdul Latief muncul dalam berbagai catatan dan kajian mengenai G30S.
Untung merupakan perwira yang memimpin operasi di lapangan. D.N. Aidit ketika itu menjabat Ketua PKI, sedangkan Sjam Kamaruzaman dikenal sebagai tokoh Biro Khusus PKI. Abdul Latief merupakan perwira Angkatan Darat yang juga dikaitkan dengan rangkaian peristiwa tersebut.
Hubungan antara para tokoh itu dengan gerakan tidak memiliki penjelasan tunggal dalam berbagai kajian sejarah. Perbedaan terutama muncul ketika membahas perencanaan operasi, hubungan antartokoh, serta sejauh mana struktur PKI terlibat dalam gerakan.
Penyebutan peristiwa ini juga berkembang dalam beberapa bentuk. Kelompok yang menjalankan operasi menggunakan nama Gerakan 30 September, sedangkan istilah G30S/PKI kemudian digunakan secara luas dalam narasi sejarah Indonesia.
Perkembangan setelah G30S pun membawa perubahan besar bagi kehidupan politik nasional.
Pemerintah melakukan penindakan terhadap PKI dan orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan organisasi tersebut.
Pada 1966, MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang.
Posisi politik Soekarno kemudian semakin melemah. Soeharto memperoleh kewenangan yang semakin besar hingga akhirnya menjadi presiden pada 1967 sebagai pejabat presiden dan dilantik sebagai presiden pada 1968.
(pm)
