Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

PASUNDANEKSPRES.ID - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia menemukan berbagai kendala, mulai dari lokasi pembangunan gerai yang sulit dijangkau hingga persoalan status lahan dan perizinan bangunan.
Temuan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Pengawasan dilakukan melalui peninjauan langsung terhadap 14 gerai koperasi yang tersebar di enam wilayah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Demak, dan Jakarta Selatan.
Dari hasil pemeriksaan sementara, Ombudsman mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.
Empat Persoalan Utama Ditemukan di Lapangan
Salah satu masalah yang ditemukan berkaitan dengan pemilihan lokasi pembangunan gerai. Di Kota Batam, Ombudsman mendapati lokasi koperasi yang dinilai sulit diakses masyarakat.
Sementara itu, di Kabupaten Mamuju, terdapat lahan pembangunan yang berbatasan langsung dengan kawasan rawa. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelayakan lokasi perlu dipastikan sebelum pembangunan dan operasional koperasi dilakukan.
Persoalan berbeda ditemukan di Kabupaten Purworejo. Ombudsman menyoroti kendala pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Adapun di Kota Tual, kepastian status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gerai koperasi masih menjadi persoalan.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam menilai persoalan perizinan dan status lahan perlu segera diperbaiki agar pembangunan KDKMP tidak menimbulkan masalah hukum maupun administratif di kemudian hari.
Ombudsman juga meminta agar informasi mengenai kesepakatan penggunaan lahan antara pihak terkait, pengurus koperasi, dan masyarakat desa disampaikan secara terbuka.
Menurut Radian, keterbukaan tersebut penting untuk mencegah munculnya prasangka bahwa penentuan lokasi pembangunan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ombudsman Periksa Kementerian Koperasi dan Agrinas
Pengawasan program Koperasi Merah Putih tidak hanya mencakup kondisi bangunan dan lokasi gerai. Ombudsman juga memeriksa pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi serta PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan fisik fasilitas koperasi.
Secara keseluruhan, terdapat 10 indikator yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan Ombudsman.
Indikator tersebut meliputi penyusunan model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sistem digital, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi, serta perizinan dan kelayakan bangunan.
Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman menyoroti pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyusunan model bisnis, penguatan kapasitas pengurus, digitalisasi, sosialisasi, hingga evaluasi program.
Sementara itu, terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara, perhatian diarahkan pada kepastian status lokasi pembangunan serta pemenuhan prosedur administrasi pembangunan gerai.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan 13 dokumen peraturan dan perjanjian, koordinasi dengan kementerian terkait, permintaan keterangan dari pemerintah daerah, klarifikasi kepada Agrinas, serta pemeriksaan langsung di lapangan.
Target 80.000 Koperasi Perlu Diimbangi Kesiapan Lapangan
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu agenda pemerintah untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Program ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.
Namun, target pembentukan puluhan ribu koperasi tersebut perlu diikuti kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, lokasi, serta infrastruktur pendukung.
Keberadaan bangunan gerai saja tidak otomatis menjamin koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Pengurus juga membutuhkan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan pengelolaan keuangan, akses distribusi barang, serta sistem administrasi yang memadai.
Ombudsman menilai keterlibatan masyarakat setempat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program. Tanpa partisipasi warga, koperasi berisiko tidak berjalan sesuai kebutuhan anggota dan lingkungan tempatnya beroperasi.
Hasil Pemeriksaan Akan Disampaikan kepada Pemerintah
Ombudsman menyatakan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta rekomendasi dan tindakan korektif kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara pada pekan berikutnya.
Radian Syam juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait.
Apabila laporan tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat meneruskannya kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun perwakilan di daerah.
Ombudsman menegaskan bahwa pengawasan tersebut bertujuan memastikan program Koperasi Merah Putih berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat.
Dengan berbagai temuan tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih menjadi penting agar percepatan pembangunan tidak mengabaikan kepastian hukum, kelayakan fasilitas, transparansi, dan kebutuhan masyarakat desa.
