Aturan Baru Sidang Etik Polri, Kapolri Terbitkan Perpol

PASUNDANEKSPRES.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi Polri dan mekanisme persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Regulasi tersebut memuat sembilan perubahan ketentuan dan menjadi sorotan karena terbit menjelang rencana sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan regulasi tersebut pada Rabu (18/11/2026). Menurutnya, aturan itu telah disahkan sekaligus diundangkan pada Senin (16/11/2026).
Isir menyebut terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma yang mengatur berbagai tahapan penanganan pelanggaran kode etik di lingkungan Polri.
Salah satu perubahan penting menyangkut hak mengajukan banding. Dalam aturan sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar maupun pihak keluarga, seperti pasangan, anak, dan orang tua.
Namun, melalui Perpol terbaru, hak mengajukan banding kini hanya diberikan kepada anggota yang dinyatakan sebagai pelanggar.
Syarat Anggota Majelis KKEP Berubah
Perubahan yang cukup menjadi perhatian terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan pangkat anggota majelis KKEP.
Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.
Kini, aturan tersebut memberikan kelonggaran. Anggota majelis KKEP dapat berasal dari personel dengan pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar.
Ketentuan serupa juga diterapkan terhadap anggota KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3).
Selain itu, Pasal 59 ayat (2) mengatur pelaksanaan sidang etik secara daring. Terduga pelanggar tidak harus selalu hadir secara langsung dan dapat mengikuti persidangan melalui media elektronik setelah mendapatkan persetujuan Ketua KKEP.
Masa Penempatan Patsus Dipangkas
Perubahan lainnya berkaitan dengan penempatan anggota Polri di tempat khusus atau patsus.
Dalam aturan lama, masa penempatan patsus maksimal mencapai 30 hari kerja. Sementara dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026, batas maksimal tersebut diubah menjadi 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di lokasi khusus.
Artinya, penghitungan masa penempatan kini menggunakan hari kalender, bukan lagi hari kerja.
Polri juga mengubah aturan mengenai penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Jika sebelumnya menggunakan hitungan tiga hari kerja, ketentuan terbaru menetapkan tiga hari kalender.
Dengan perubahan tersebut, hari Sabtu, Minggu, dan hari libur turut masuk dalam penghitungan tenggat waktu.
Sementara itu, Pasal 15 mendapatkan tambahan ayat (4a) yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan audit investigasi.
Proses tersebut harus melibatkan unsur inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai persyaratan pengunduran diri anggota yang menghadapi ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Rumusan terbaru memperjelas bahwa persyaratan tersebut berlaku bagi anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.
Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan
Penerbitan Perpol baru ini berlangsung ketika Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Dalam perkara tersebut, empat perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Sebelumnya, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi pada 17 November 2026. Kedua persidangan tersebut berakhir dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Kini, perhatian publik tertuju pada jadwal pemeriksaan etik Listyo Sigit yang direncanakan berlangsung pekan depan.
Mantan Kapolri tersebut diduga terlibat dalam perkara penyadapan yang dilaporkan berlangsung sejak 2025. Ia juga telah dicopot Presiden Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026.
Terbitnya Perpol Nomor 4 Tahun 2026 pun menjadi perhatian karena sejumlah ketentuannya mengubah mekanisme persidangan etik, termasuk persyaratan anggota majelis dan pelaksanaan sidang
