Pasukan TNI Dikerahkan ke Jakarta dalam Jumlah Besar, Ada Apa?
PASUNDANEKSPRES.ID - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan penjelasan mengenai informasi pengerahan pasukan TNI dalam jumlah besar ke wilayah DKI Jakarta pada Selasa (4/11).
Menurut TNI, pengiriman pasukan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI harus senantiasa berada dalam kondisi siaga guna menjalankan tugas menjaga keamanan serta melindungi bangsa dan negara.
"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," kata Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Namun, Nas belum menjelaskan secara detail mengenai sasaran maupun tujuan spesifik dari pengerahan personel tersebut. Jumlah prajurit yang ditugaskan ke ibu kota juga belum disampaikan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pengerahan itu sebagai langkah pengamanan untuk mengantisipasi potensi aksi demonstrasi dalam waktu dekat, Nas tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
Sebelumnya, informasi mengenai pengiriman personel TNI dalam jumlah besar dari tiga matra ke Jakarta ramai beredar. TNI Angkatan Laut (AL) menjadi salah satu matra yang disebut turut mengerahkan prajuritnya.
Pergerakan personel TNI dalam skala besar tersebut turut menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pihak diduga terlibat.
Dalam perkembangan kasus ini, tiga jenderal aktif telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga perwira tinggi tersebut meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Adapun satu jenderal lainnya berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, dikabarkan masih diperiksa dengan status sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Para tersangka dikenakan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Ketiganya kini telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
