Polemik Pembukaan Rekening Massal Habiskan Rp11 Triliun APBN

PASUNDANEKSPRES.ID - Pembukaan rekening massal untuk masyarakat diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp11 triliun dari APBN. Sejumlah pengamat menilai program tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak.

Menurut mereka, apabila tujuan utamanya adalah membuat penyaluran bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dibandingkan membuka rekening dalam jumlah besar.

Sementara itu, alasan untuk meningkatkan inklusi serta literasi keuangan juga dinilai kurang relevan. Pasalnya, data terbaru menunjukkan bahwa capaian kedua indikator tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

"Ini sangat tidak mendesak saat kondisi fiskal sulit," kata pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dikutip dari BBC News Indonesia, Senin, (14/09/2026).

Kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi lantaran ditetapkan dengan kesan terburu-buru dan informasi yang masih minim. Karena itu, para pengamat menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan dan transparansi secara menyeluruh mengenai kebijakan tersebut.

"Sebelum pemerintah lompat ke program pembukaan rekening massal dengan dana sampai Rp11 triliun yang kabarnya akan diambil dari APBN ini, lebih bijak jika pemerintah mengkaji ulang DTSEN yang menetapkan desil. Kaji juga lebih dalam tujuannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyakarat," kata peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Shafa Kalila.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembukaan rekening massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan dimulai sebelum penghujung 2026. Untuk mencapai target 200 juta rekening, proses pembukaan akan dilakukan secara bertahap.

Airlangga belum dapat memastikan apakah pembiayaan program tersebut akan menggunakan APBN 2026 atau APBN 2027.

Apa dasar dan bagaimana mekanismenya?

Dalam konferensi pers pada Selasa (08/09), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menjelaskan landasan maupun dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pembukaan rekening massal tersebut.

Ia hanya menjelaskan bahwa kebijakan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diberi tugas untuk menyiapkan aspek teknis program tersebut.

"Kemarin (setelah Rapat Terbatas pada 7 September) arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran," ucap Airlangga. Ia juga menjelaskan mekanisme pembukaan rekening serta alasan BRI dan BSI dipilih untuk menjalankan program tersebut.

"BRI dan BSI karena Himbara. Himbara yang ritel. Untuk mekanismenya, nanti dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan)," kata Airlangga.

Sebagai bagian dari pelaksanaannya, data dari Kementerian Dalam Negeri yang tersebar di berbagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan disinkronkan. Berdasarkan data tersebut, Airlangga mengatakan warga yang memasuki usia 17 tahun nantinya akan mendapatkan KTP sekaligus nomor rekening.

Masyarakat yang sudah memiliki rekening dan berusia lebih dari 17 tahun juga akan mendapatkan akun BRI atau BSI. Setiap rekening tersebut akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 yang pembiayaannya berasal dari APBN.

"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat," ujar Airlangga.

Rekening tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk menerima dana. Airlangga mengatakan setiap pemilik rekening juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara digital, termasuk menggunakan QRIS.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas pada 2026 diperkirakan mencapai 200 juta orang apabila tidak memperhitungkan kondisi ekonomi. Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan bahwa rincian mekanisme program masih dalam tahap persiapan.

"BRI dan BSI memang sudah koordinasi dari manajemennya agar bisa terlaksana dengan secepatnya. Untuk rencana pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI," kata Rosan.

Penasehat Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menilai program tersebut seharusnya memiliki dasar legalitas yang jelas dan dijalankan melalui proses yang sesuai. Terlebih, pelaksanaannya melibatkan penggunaan anggaran negara.

"Setahu saya, ini keputusan spontan presiden yang tanpa dilandasi proses teknokrasi yang jelas. Dari sisi ekonomi, juga tidak ada manfaat yang konkret jika dikaitkan dengan upaya memperbaiki financial inclusion misalnya," ujar Wijayanto. Menurutnya, keputusan yang terkesan terburu-buru justru dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

"Dampaknya, mulai ada pihak yg menilai ini sebagai kebijakan populis bertujuan politik. Mereka yang berusia 17 tahun sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu, bisa saja akun-akun baru tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres atau Pileg 2029."

Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, memiliki pandangan yang serupa. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan mengenai pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, program dengan anggaran besar dan cakupan penerima yang luas sebaiknya terlebih dahulu diuji melalui pilot project. Dengan begitu, pemerintah dapat menilai efektivitas sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Langkah tersebut juga dapat dilakukan untuk menekan potensi kerugian apabila program nantinya diterapkan secara penuh.

"Transparansi ini menjadi hal yang penting supaya nanti di belakang tidak menimbulkan masalah atau ada manfaat yang hanya menyasar tertentu. Yang tahu program ini kan pemerintah, harus dijelaskan agar publik tidak menebak-nebak. Sebenarnya apa tujuan dari pemerintah ini," ujar Trioksa.

Apakah tujuan rekening massal sudah tepat sasaran?

Airlangga menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Program ini juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 69,57%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%.

Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN 2025–2029 yang menetapkan indeks literasi keuangan sebesar 69,35% dan indeks inklusi keuangan sebesar 93%. Data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam merancang kebijakan serta program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

"Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Tapi pemerintah akan terus mendorong peningkatan capaian tersebut agar semakin optimal," ucap Airlangga.

Selain untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, rekening massal tersebut juga direncanakan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara tunai.

Peneliti Celios, Shafa Kalila, mempertanyakan keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan program tersebut dalam waktu dekat. Terlebih, pemerintah sendiri menyatakan bahwa hasil SNLIK sudah menunjukkan capaian yang cukup baik. Menurutnya, jika memang ingin meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, pembukaan rekening secara massal bukanlah solusi yang tepat.

Shafa berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya terlebih dahulu menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Fokus seharusnya diberikan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan kemampuan serta pemahaman mengenai keuangan, bukan diterapkan secara merata kepada seluruh penduduk.

Ia juga menyoroti rencana penggunaan rekening massal sebagai sarana penyaluran bansos. Menurut Shafa, pembenahan DTSEN yang digunakan untuk menentukan desil serta menetapkan penerima bansos justru lebih mendesak.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah masyarakat menemukan bahwa klasifikasi desil mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, masyarakat yang sebelumnya berhak menerima bantuan karena berada dalam desil 1–5 kini tidak lagi dapat memperoleh bantuan pemerintah setelah klasifikasinya berubah menjadi desil 5 ke atas.

Di sisi lain, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Eva Stevany Rataba dan anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma tercatat berada dalam desil 4 sehingga masuk kategori penerima bansos. Kementerian Sosial mengakui kondisi tersebut terjadi akibat adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan data.

"Sampai saat ini, masyarakat masih dihadapkan dengan permasalahan akurasi DTSEN dan pengklasifikasian desil. Itu masalah yang masih sangat dasar. Harusnya data ini dibenahi dulu, bukan malah tiba-tiba datang dengan program baru yang menyedot Rp11 triliun. Ini angka yang sangat besar dari APBN," kata Shafa.

Shafa bersama sejumlah pengamat sepakat bahwa rekening massal berpotensi membuat distribusi bansos menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan apabila DTSEN sebagai dasar penyaluran sudah memiliki data yang akurat.

"Ada masyarakat yang tidak eligible menjadi penerima bansos tapi karena kesalahan akurasi data, mereka bisa langsung dapat dengan cara rekening ini. Sedangkan, bagi yang harusnya dapat bansos tapi desilnya mendadak naik, jadi kehilangan haknya. Mereka ini sudah kelompok rentan, makin rentan lagi, dan tidak dapat payung perlindungan dari pemerintah berupa perlindungan sosial.

Para pengamat juga masih mengamati tujuan lain yang berkaitan dengan tekanan likuiditas bank Himbara akibat kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta dugaan keterkaitannya dengan Danantara.

Dalam konteks industri perbankan, keputusan pemerintah hanya menunjuk dua bank yang berada dalam lingkup Danantara Indonesia, yaitu BRI dan BSI, dinilai berpotensi mengganggu persaingan antarbank.

"Sebenarnya, pemerintah itu mau menyubsidi siapa? Masyarakat atau kedua bank Himbara ini? Karena ketika nantinya program tersebut berjalan, akan ada pembukaan rekening sebanyak 200 juta di dua bank itu. Otomatis, keduanya akan mendapatkan banyak sekali manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut," ujar Shafa.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Wijayanto Samirin juga menilai bahwa "BRI dan BSI sangat diuntungkan". Meski demikian, kedua bank tersebut juga harus menghadapi risiko banyaknya rekening yang akhirnya tidak digunakan atau menjadi dormant.

"Sebagian ujung-ujungnya akan dormant, dan justru berpotensi menjadi beban. Tetapi, jika BRI dan BSI kreatif, mereka bisa mengkapitalisasi ini untuk semakin memperkuat dominasi di perbankan ritel," ucap Wijayanto.

Head of Research and Product Development LPPI Trioksa Siahaan menambahkan bahwa program tersebut dapat memberikan keuntungan bagi bank apabila berlangsung dalam jangka panjang dan sebagian besar rekening yang dibuka tetap aktif.

"Tapi kalau nanti dana mayoritas akan jadi dormant yaitu hanya sekarang pembukaan setelah itu enggak aktif gitu kan, ya akan jadi masalah juga bagi bank untuk maintenance dana tersebut. Ada tambahan biaya pemeliharaan. Kalau aktif kan, dananya bisa diputar atau dipergunakan oleh bank yang mendukung operasional," kata Trioksa.

Pada Juli 2025, isu mengenai rekening dormant sempat menjadi perhatian publik. Saat itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sekitar 122 juta rekening dormant untuk mencegah penyalahgunaan rekening dalam berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, perdagangan rekening, judi online, korupsi, narkotika, peretasan, serta tindak pidana lainnya yang berpotensi merugikan pemilik rekening yang sah.

BRI menyatakan kesiapannya untuk menjadi salah satu bank yang menjalankan pembukaan rekening massal bagi masyarakat. Menurut pihak bank, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat inklusi dan literasi keuangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyebut bahwa perluasan kepemilikan rekening tidak hanya berkaitan dengan banyaknya rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan.

"Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan," ujar Hery dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (08/09).

Bagaimana arah politik anggaran pemerintahan Prabowo?

Peneliti Celios Shafa Kalila menilai kebijakan anggaran pemerintahan Prabowo saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar. Menurutnya, berbagai program yang dinilai kurang tepat sasaran berpotensi semakin memperlebar ketimpangan struktural.

Ia menyebut masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan karena belum mendapatkan dukungan anggaran yang mencukupi.

"Misalnya, masalah akses ke pendidikan, kemudahan akses kesehatan di masyarakat, atau bahkan mengenai keterbukaan aapangan pekerjaan yang sampai saat ini menjadi masalah yang sangat besar dihadapi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Itu tidak diselesaikan dengan penyediaan anggaran yang tepat," ujar Shafa.

Menurutnya, pemerintah saat ini lebih banyak menjalankan program populis dengan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pembukaan rekening massal. Program-program tersebut dinilai kerap dijalankan tanpa kajian yang memadai dan tanpa melalui tahap uji coba yang cukup.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi ruang APBN karena anggaran digunakan untuk program yang manfaatnya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dampaknya juga dapat dirasakan terhadap defisit fiskal. Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan "disiplin fiskal saat ini sangat kendor". Kondisi fiskal yang tidak tertata terlihat dari sejumlah kebijakan yang telah dilakukan.

"Salah satunya Transfer ke Daerah dipangkas dan Dana Bagi Hasil banyak yang ditunda, sehingga saat ini saja 490 pemda kesulitan membayar gaji ASN-nya," pungkasnya.