Prancis Larang Demo di Paris, Ribuan Polisi Disiapkan Hadapi Aksi Akhir Pekan
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Prancis melarang demo di Paris. Pemerintah Prancis memperketat pengamanan di ibu kota Paris menjelang gelombang demonstrasi baru yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan.
Kepolisian setempat melarang aksi unjuk rasa di sejumlah kawasan strategis Paris pada Kamis (22/10/2026), menyusul kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi sebelumnya.
Dilansir AFP, Kamis (22/10/2026), larangan demonstrasi diberlakukan mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat atau pukul 06.00 hingga 18.00 GMT.
Prancis Larang Demo di Paris, Ribuan Polisi Disiapkan Hadapi Aksi Akhir Pekan
Sejumlah lokasi yang masuk dalam wilayah pembatasan meliputi Istana Élysée, tempat kedudukan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kedua majelis parlemen, Museum Louvre, dan Jalan Champs-Élysées.
Larangan juga mencakup kawasan Place de la Bastille, Place de la République, serta pusat perbelanjaan Châtelet–Les Halles yang sebelumnya menjadi sasaran penjarahan.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya mencegah terulangnya kerusuhan ketika Prancis bersiap menghadapi aksi protes lanjutan pada Sabtu (24/10/2026).
PM Prancis Janji Kerahkan Polisi Besar-besaran
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu berjanji mengerahkan personel kepolisian dalam jumlah besar untuk mengamankan demonstrasi akhir pekan mendatang.
Pernyataan itu disampaikan setelah gelombang protes yang menentang kenaikan biaya hidup berujung pada pembakaran, penjarahan, dan perusakan fasilitas publik pada Sabtu (17/10/2026).
Dalam pertemuan dengan anggota parlemen pada Rabu (21/10/2026), Lecornu mengakui bahwa langkah pengamanan sebelumnya belum memadai. Ia berjanji pemerintah akan menerapkan pendekatan yang lebih tegas untuk menghadapi aksi berikutnya.
"Pengerahan aparat untuk Sabtu (24/10) mendatang akan berskala besar," tegas Lecornu.
Ia juga menuding kelompok-kelompok radikal ultra-kiri telah menyusun "rencana pemberontakan" yang dinilai memicu kerusuhan. Tuduhan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah untuk memulihkan ketertiban.
Kerusuhan pada akhir pekan lalu disebut sebagai salah satu yang terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kelompok pemuda bertopeng terlibat bentrokan dengan polisi, menjarah pertokoan, serta membakar gedung pemerintahan dan merusak bangunan publik.
Jam Malam dan Larangan Membawa Bahan Bakar
Selain melarang demonstrasi di sejumlah kawasan, otoritas Paris juga memberlakukan serangkaian pembatasan tambahan untuk mencegah aksi kekerasan.
Kepolisian menetapkan jam malam di beberapa wilayah mulai pukul 23.00 hingga 06.00. Polisi juga melarang penyelenggaraan perkumpulan publik yang tidak diberitahukan kepada pihak berwenang mulai pukul 20.00 di kawasan tertentu, termasuk sekitar Istana Élysée, Majelis Nasional, Senat, dan Champs-Élysées.
Pembatasan tersebut diberlakukan selama tiga malam berturut-turut di tengah kekhawatiran akan munculnya kerusuhan baru.
Otoritas juga melarang sementara masyarakat membawa jeriken atau botol berisi bensin dan bahan bakar lainnya, serta memiliki atau membawa kembang api di wilayah Paris dan sekitarnya hingga Kamis (22/10/2026).
Selain itu, polisi memberlakukan larangan mengenakan perlengkapan pelindung tertentu, seperti helm, di sekitar sekolah menengah dan universitas.
Kebijakan tersebut menyusul bentrokan sebelumnya yang melibatkan polisi dan kelompok pemuda yang mengenakan penutup wajah. Sejumlah orang dalam kelompok itu dilaporkan menggunakan helm, kacamata pelindung, sarung tangan, hingga masker gas.
Ribuan Orang Ditahan Usai Kerusuhan
Di tengah upaya pemulihan keamanan, pemerintah Prancis juga mengungkapkan perkembangan penanganan hukum terhadap para peserta kerusuhan.
Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin mengatakan, sebanyak 2.500 orang telah ditahan selama dan setelah rangkaian aksi protes. Dari jumlah tersebut, 174 orang telah dijatuhi hukuman penjara, sedangkan 917 orang lainnya telah secara resmi menjalani proses penuntutan hukum.
Kerusuhan itu terjadi setelah demonstrasi nasional yang diikuti lebih dari 500.000 orang pada Sabtu (17/10/2026). Massa turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis untuk memprotes tingginya biaya hidup.
Aksi tersebut juga berlangsung setelah empat pekan demonstrasi mahasiswa yang menyebabkan banyak sekolah di seluruh negeri ditutup.
Presiden Emmanuel Macron dijadwalkan memimpin rapat bersama para menteri dan pejabat intelijen pada Kamis untuk menerima laporan terperinci mengenai kerusuhan akhir pekan lalu.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga keamanan sekaligus merespons tuntutan masyarakat terkait biaya hidup. Dengan pengerahan aparat dalam skala besar dan pembatasan aktivitas publik di sejumlah kawasan, otoritas Prancis berupaya mencegah demonstrasi berikutnya kembali berujung pada kekerasan.
(ipa)
