Puan Apresiasi Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden di Rapat Paripurna DPR
PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi tindakan Polri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal Indonesia yang kini dihadapkan pada tantangan penyalahgunaan alat negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan pimpinan negara.
"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," ucap Puan.
Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, Puan menegaskan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi konstitusional untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.
DPR juga memastikan kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional.
Dalam kesempatan itu, Puan mengapresiasi tindakan Polri dalam mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," kata Puan.
Ia menegaskan, kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, atau pembungkaman suara kritis masyarakat.
"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," tegasnya.
Sementara itu, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal pada Selasa (3/11/2026). Selain Listyo, dua perwira tinggi Polri lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kepolisian juga telah menetapkan satu tersangka baru yakni Irjen Slamet Uliandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal pada Kamis (5/11/2026).
Mereka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, termasuk nomor telepon Presiden Prabowo.
"Para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat," ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Syafrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
(inm)
