Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|14:30 WIB
Bagikan:
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang (UU). (Foto: Instagram @dpr_ri)

PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan UU ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani pada Kamis (19/11/2026).

Sebelum RUU disahkan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.

Setelah penyampaian laporan, Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab para peserta rapat.

Puan langsung mengetok palu pengesahan tanda RUU Perampasan Aset disahkan menjadi Undang-Undang.

Sebenarnya, RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026. Namun, bisa diselesaikan sebulan lebih cepat dari target yang sudah ditetapkan.

Setelah melalui proses pembahasan panjang selama 18 tahun, pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Puan menegaskan bahwa pembahasan telah melalui proses penelitian, penelaahan, evaluasi, dan partisipasi publik yang bermakna agar tidak tumpang tindih dengan regulasi lain.

Selanjutnya, pengawalan terhadap pengesahan dan implementasi UU ini menjadi penting agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tetap menjamin kepastian hukum.

Bentuk Badan Baru

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi UU, nantinya akan ada dua badan baru terkait tata cara perampasan aset.

"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya," ujar Habiburokhman.

Selain itu, badan kedua yang akan dibentuk adalah Badan Pengawas Perampasan Aset yang bertugas mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.

"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum," jelasnya.

(inm)

Berita Terbaru

Jumat Curhat di Masjid Jami’ Baiturohman, Kapolres Subang Tampung Keluhan Warga soal Miras dan Curanmor

Jumat Curhat di Masjid Jami’ Baiturohman, Kapolres Subang Tampung Keluhan Warga soal Miras dan Curanmor

Subang30 menit lalu
Ingin Buka Instagram Lewat Komputer/Laptop? Ini Cara Loginnya

Ingin Buka Instagram Lewat Komputer/Laptop? Ini Cara Loginnya

Lifestyle35 menit lalu
Suryacipta dan ZTT Jajaki Ekspansi Bisnis ke Subang Smartpolitan

Suryacipta dan ZTT Jajaki Ekspansi Bisnis ke Subang Smartpolitan

Nasional48 menit lalu
Kinerja Kuartal III 2026: Sampoerna Raup Penjualan Bersih Rp87,5 Triliun

Kinerja Kuartal III 2026: Sampoerna Raup Penjualan Bersih Rp87,5 Triliun

Nasional53 menit lalu
Huawei Watch D3 Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Fitur Pantau Tekanan Darah 24 Jam

Huawei Watch D3 Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Fitur Pantau Tekanan Darah 24 Jam

Lifestyle1 jam lalu
Bukan Sekadar Seremoni, Hari Bakti Kemenimipas Jadi Momentum Penguatan Pembinaan di Lapas Subang

Bukan Sekadar Seremoni, Hari Bakti Kemenimipas Jadi Momentum Penguatan Pembinaan di Lapas Subang

Subang1 jam lalu
Hari Anak Sedunia 20 November: Sejarah Panjang Perjuangan Memenuhi Hak Anak

Hari Anak Sedunia 20 November: Sejarah Panjang Perjuangan Memenuhi Hak Anak

Nasional2 jam lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Tetap Terancam Pidana Mati

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Tetap Terancam Pidana Mati

Nasional2 jam lalu
Masalah Lingkungan Antar Bali Masuk 8 Destinasi Wisata yang Harus Dihindari 2027

Masalah Lingkungan Antar Bali Masuk 8 Destinasi Wisata yang Harus Dihindari 2027

Lifestyle3 jam lalu
Masih Ada Kesempatan, Kemnaker Buka Lagi Program Maganghub Batch 3B

Masih Ada Kesempatan, Kemnaker Buka Lagi Program Maganghub Batch 3B

Nasional3 jam lalu