Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).
Pengesahan UU ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani pada Kamis (19/11/2026).
Sebelum RUU disahkan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
Setelah penyampaian laporan, Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab para peserta rapat.
Puan langsung mengetok palu pengesahan tanda RUU Perampasan Aset disahkan menjadi Undang-Undang.
Sebenarnya, RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026. Namun, bisa diselesaikan sebulan lebih cepat dari target yang sudah ditetapkan.
Setelah melalui proses pembahasan panjang selama 18 tahun, pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Puan menegaskan bahwa pembahasan telah melalui proses penelitian, penelaahan, evaluasi, dan partisipasi publik yang bermakna agar tidak tumpang tindih dengan regulasi lain.
Selanjutnya, pengawalan terhadap pengesahan dan implementasi UU ini menjadi penting agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tetap menjamin kepastian hukum.
Bentuk Badan Baru
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi UU, nantinya akan ada dua badan baru terkait tata cara perampasan aset.
"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya," ujar Habiburokhman.
Selain itu, badan kedua yang akan dibentuk adalah Badan Pengawas Perampasan Aset yang bertugas mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.
"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum," jelasnya.
(inm)
