Usai Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Begini Alur Penentuan Penggantinya

PASUNDANEKSPRES.ID - Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut ketika dimintai keterangan. “Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.

Pernyataan tersebut memperkuat kabar bahwa Gibran mundur dari jabatan wapres.

Setelah kabar itu mencuat, Gibran dilaporkan meninggalkan kantor Wakil Presiden tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Agenda konferensi pers yang semula dijadwalkan pada sore hari juga dibatalkan.

Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa surat pengunduran diri formal kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan disampaikan pada Kamis (12/11/2026).

Artinya, penyerahan surat kepada Presiden dan penyampaian surat kepada MPR merupakan dua tahapan yang perlu dibedakan dalam proses tersebut.

Perubahan keterangan jabatan Gibran di Wikipedia menjadi mantan Wakil Presiden Indonesia juga sempat terjadi. Namun, perubahan pada ensiklopedia daring yang dapat disunting pengguna itu bukan penetapan resmi mengenai status jabatan kenegaraan.

Setelah pengunduran diri tersebut, proses berikutnya berkaitan dengan pengisian posisi Wakil Presiden. Jabatan itu tidak bisa langsung diisi melalui penunjukan sepihak oleh Presiden.

Ada mekanisme konstitusional yang mengatur siapa yang mengusulkan calon, lembaga yang memilih, hingga batas waktu penetapan pengganti.

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Siapa Penggantinya?

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya paling lambat 60 hari.

Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengajukan nama kandidat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan MPR melalui sidang pemilihan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan tahapan tersebut pada Selasa (10/11/2026).

“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari detikNews.

Yusril juga menjelaskan bahwa setelah menerima surat pengunduran diri, MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden untuk mengajukan dua calon pengganti.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujarnya.

Berdasarkan UU MD3, Presiden harus menyerahkan dua nama beserta dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Kedua kandidat juga harus menyatakan kesediaannya untuk mengikuti pemilihan.

MPR Menentukan Satu Nama dalam Sidang Paripurna

Setelah seluruh persyaratan calon diterima, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.

Jadi, meskipun Gibran mundur dari jabatan wapres, penentuan penggantinya tetap harus melewati pemungutan suara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Secara berurutan, tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden meliputi:

• Sidang MPR paling lambat 60 hari
  Berdasarkan Pasal 46 ayat (1), MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut dinyatakan kosong.
• Presiden mengajukan dua calon
  Sesuai Pasal 46 ayat (2), Presiden menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
• Kandidat menyatakan kesediaan
  Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa kedua calon harus menyampaikan kesediaan untuk mengikuti pemilihan sebelum proses pemungutan suara berlangsung.
• MPR melakukan pemungutan suara
  Berdasarkan Pasal 46 ayat (4), MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden melalui sidang paripurna.
• Calon dengan suara terbanyak terpilih
  Pasal 46 ayat (5) menetapkan bahwa kandidat yang memperoleh suara terbanyak menjadi Wakil Presiden terpilih.
• Pemilihan ulang jika suara sama
  Pasal 46 ayat (6) mengatur bahwa apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, ketentuan Pasal 46 ayat (7) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan salah satu dari dua calon tersebut.
• Setelah proses pemilihan selesai, Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan MPR. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) UU MD3.

Melalu mekanisme tersebut, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bergantung pada keputusan Presiden seorang diri. 

Prabowo bertugas mengajukan dua kandidat, sedangkan MPR memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi tersebut melalui sidang pemilihan.

(pm)