Dorong Pengelolaan Pantai Pondok Bali yang Profesional dan Amanah, Bukan Sekadar Pengelola

Oleh: Ketua PD Hima Persis Subang, Lutfi Ibrahim

Pantai Pondok Bali bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah aset daerah, kekayaan alam, sekaligus ruang hidup masyarakat yang telah berada di sekitarnya jauh sebelum kawasan tersebut berkembang menjadi destinasi wisata.

Karena itu, ketika pengelolaan Pantai Pondok Bali telah lama mengalama masa transisi, saya kira yang harus kita bicarakan bukan semata-mata tentang siapa yang akan menjadi pengelola, tetapi tentang siapa yang paling mampu menjaga amanah di balik pengelolaan tersebut.

Saya mendorong agar pengelolaan Pantai Pondok Bali ke depan dipercayakan kepada pihak yang amanah. Setidaknya ada tiga amanah yang menurut saya harus menjadi pertimbangan utama.

Pertama, amanah kepada negara.
Pantai Pondok Bali merupakan aset daerah. Maka siapa pun yang mengelolanya harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut kepada pemerintah dan masyarakat.

Jika dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional. Tidak cukup hanya membuka loket dan menarik retribusi. Harus ada tata kelola yang baik, pelayanan yang layak, kebersihan yang terjaga, promosi yang serius, pengembangan destinasi yang terukur, serta sistem keuangan yang transparan.

Sebaliknya, apabila pengelolaan nantinya dipercayakan kepada badan usaha melalui mekanisme beauty contest, maka yang dinilai semestinya juga bukan hanya besarnya investasi atau potensi pendapatan. Harus dilihat pula rekam jejak, kemampuan profesional, komitmen terhadap lingkungan, transparansi, serta sejauh mana masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat.

Sebab aset publik tidak boleh dikelola dengan logika keuntungan semata.

Kedua, amanah kepada alam.
Pondok Bali adalah bagian dari ekosistem pesisir yang Allah ciptakan dengan segala keindahannya. Maka menjaga alam bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah.

Al-Qur'an telah mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.

Karena itu, pembangunan fasilitas wisata tidak boleh menghilangkan karakter alamnya. Mengejar jumlah pengunjung tidak boleh mengorbankan kebersihan dan kelestarian pantai. Pendapatan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan daya dukung lingkungan.

Wisata yang baik bukan hanya membuat pantai ramai dikunjungi, tetapi juga memastikan pantai tersebut tetap sehat dan indah untuk generasi berikutnya.

Ketiga, amanah kepada masyarakat.
Ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan Pantai Pondok Bali. Mereka bukan sekadar warga yang berada di sekitar lokasi wisata. Mereka adalah bagian dari ekosistem sosial dan ekonomi kawasan tersebut.

Maka sudah semestinya masyarakat mendapatkan ruang untuk terlibat, berdialog, dan memperoleh manfaat dari berkembangnya Pantai Pondok Bali.

Jangan sampai ketika wisata ramai, masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Jangan sampai UMKM lokal tersisih oleh pelaku usaha dari luar. Dan jangan sampai keputusan mengenai masa depan kampung mereka dibuat tanpa ruang dialog yang memadai.

Masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra. Di sinilah saya melihat masa transisi pengelolaan Pantai Pondok Bali sebagai sebuah kesempatan dilewatkan begitu saja oleh Pemda.

Jika sejak berakhirnya pengelolaan sebelumnya pada April hingga sekarang sudah hampir empat bulan, maka masa transisi semestinya tidak hanya diisi dengan menunggu siapa yang nantinya memenangkan proses pengelolaan.

Pemerintah Daerah seharusnya menggunakan masa ini untuk mempersiapkan masyarakat lokal.

Misalnya dengan memberikan pelatihan tata kelola pariwisata kepada warga sekitar: bagaimana mengelola destinasi wisata, pelayanan pengunjung, kebersihan kawasan, pengelolaan sampah, pemasaran digital, pengelolaan UMKM, hingga bagaimana membangun pengalaman wisata yang baik.

Pemerintah juga dapat mendorong pembentukan atau penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa-desa sekitar Pantai Pondok Bali.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak dari kebijakan pemerintah, tetapi dipersiapkan menjadi bagian dari pengelolaannya.

Bahkan, menurut saya, ini bisa menjadi rencana cadangan yang sangat rasional.

Bagaimana jika dalam proses beauty contest nantinya tidak ada badan usaha yang memenuhi kriteria atau tidak ada peserta yang dianggap layak?

Jangan sampai karena tidak ada investor yang memenuhi persyaratan, Pantai Pondok Bali kembali berada dalam ketidakjelasan.

Pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif pengelolaan berbasis masyarakat melalui Pokdarwis atau kelembagaan masyarakat desa sekitar yang telah dipersiapkan dan diberikan pendampingan secara profesional.

Tentu bukan berarti masyarakat dilepas begitu saja untuk mengelola destinasi yang kompleks. Justru pemerintah harus memberikan pelatihan, pendampingan, standar operasional, penguatan kelembagaan, serta sistem pengawasan yang jelas.

Dengan begitu, ada dua kemungkinan yang sama-sama baik.

Jika ada badan usaha profesional yang memenuhi kriteria, pemerintah dapat menggandengnya dengan perjanjian yang jelas dan berpihak kepada kepentingan daerah, lingkungan, serta masyarakat.

Namun jika tidak ada badan usaha yang layak, masyarakat lokal yang telah dipersiapkan tidak menjadi pilihan terakhir karena terpaksa, tetapi menjadi salah satu alternatif yang memang sejak awal telah disiapkan.

Inilah yang menurut saya seharusnya menjadi semangat dalam mengelola Pantai Pondok Bali.

Kita tidak sedang mencari siapa yang paling pandai mengelola tiket masuk. Kita sedang mencari siapa yang mampu menjaga tiga amanah sekaligus: amanah kepada negara, amanah kepada alam, dan amanah kepada masyarakat.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan Pondok Bali tidak hanya dapat diukur dari berapa rupiah yang masuk ke kas daerah atau berapa banyak wisatawan yang datang.

Keberhasilannya juga harus terlihat dari pantai yang tetap lestari, masyarakat yang semakin berdaya, UMKM yang tumbuh, dan pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan aset publik secara profesional.