Pojokan 323: Asap Isap Rokok
Petani tembakau itu ibarat lantai ring tinju: diinjak, tapi tak pernah ikut tanding. Padahal tanpa lantai, tinju bubar. Tanpa petani, konglomerasi rokok bisa gulung tikar. Tapi toh, lantai tetap lantai, diinjak tanpa pernah dapat medali. Inilah nasib petani tembakau: penyedia bahan mentah yang tak pernah punya kursi di meja perundingan.
Bayangkan, satu kilo tembakau dihargai Rp50 ribu. Di ujung pasar, konon 1000 batang rokok kretek mesin nilainya melonjak Rp2 juta. Negara tepuk tangan sambil menghitung cukai Rp1,57 juta, pabrikan rokok (Gudang Garam, Sampoerna, Djarum dan kawan-kawannya) mengantongi Rp292 ribu, daerah penghasil Rp148 ribu, dan petani? Ya, tetap Rp50 ribu. Itu pun kalau tidak rugi karena pupuk, tenaga kerja, dan ongkos pengeringan lebih mahal dari harga jual. Petani tembakau akhirnya jadi seperti korek api: dipakai untuk menyalakan rokok, lalu dibuang jadi abu.
Negara bilang cukai itu demi kesehatan fiskal. Pabrikan bilang cukai bikin mereka batuk-batuk. Tapi jangan salah, batuk mereka bukan karena asap rokok, melainkan karena tertawa melihat laba naik 2.440%. Di depan publik, mereka pura-pura jadi korban cukai. Di depan investor, mereka pamer dividen. Oligarki memang pandai main peran ganda: di panggung jadi korban, di belakang layar jadi raja.
Di Madura, ribuan perempuan pelinting rokok tangan bekerja di rumah atau gudang kecil. Ekonomi desa berjalan: uang dari tembakau berputar di warung, pasar, jasa angkut. Tapi begitu aparat datang dengan razia cukai, usaha kecil itu dicap “ilegal”. Ironi: rokok rakyat dianggap kriminal, padahal menyerap tenaga kerja lokal. Rokok besar dianggap legal, padahal menyerap keuntungan untuk oligarki.
Inilah yang disebut kemiskinan struktural: petani dan pelinting rokok terjebak dalam sistem ekstraktif. Cukai bukan sekadar alat fiskal, tapi senjata monopoli. Teori ekonomi politik menyebutnya sebagai exploitation gap: jurang antara kelas bawah yang memproduksi dan oligarki yang menguasai distribusi serta narasi.
Rokok ilegal ala rakyat kecil sejatinya bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan simbol perlawanan. Daun tembakau digulung dengan tangan penuh harap: “merdeka dari kungkungan oligarki.” Tapi oligarki datang seperti malaikat pencabut nyawa: menawar seenaknya, pergi dengan senyum licik, meninggalkan petani dengan Rp50 ribu—cukup buat beli bensin motor dan sebungkus mi instan.
Tengok saja, produksi rokok nasional 2026 melonjak 9,76% jadi 157,4 miliar batang. Laba yang terdistribusikan ke pemilik entitas induk melonjak 2.440% dari Rp117,16 miliar menjadi Rp2,976 triliun pada semester 1 2026. Saham melompat naik dari Rp8.725 pada Agustus 2025 menjadi Rp21.725 pada Agustus 2026. Ke publik bicara pendapatan turun, karena rokok rakyat “ilegal”, tapi laba naik 25 kali lipat.
Sementara ribuan pekerja perempuan di Madura justru terancam kehilangan pekerjaan. Ini bikin kita geleng-geleng kepala: yang menanam kalah, yang menghisap menang.
Petani tembakau itu bukan sekadar pihak yang kalah, tapi simbol kelas bawah yang dipinggirkan. Mereka adalah Marhaen yang dihisap, bukan oleh rokok, tapi oleh monopoli dan oligarki. Korporasi besar menguasai 62,2% pasar lewat SKM (sigaret kretek mesin), sementara SKT (sigaret kretek tangan) rakyat dianggap “ilegal”, padahal menyerap tenaga kerja lokal.
Cukai bukan sekadar pajak, melainkan pagar tinggi yang hanya bisa dilompati oleh pabrikan besar. Petani tembakau bukan sekadar pihak yang kalah, tetapi simbol kelas bawah yang terpinggirkan dalam struktur ekonomi ekstraktif. Petani dan usaha kecil terperangkap di luar pagar, menatap dari kejauhan sambil menghisap rokok lintingan sendiri.
Di sini, kita melihat paradoks: negara mengklaim melindungi kesehatan publik dengan cukai, tapi di balik itu ada kepentingan fiskal dan korporasi-oligarkh. Oligarki rokok memainkan narasi ganda: ke publik mereka mengeluh soal cukai, ke investor mereka pamer laba fantastis. Tapi tidak pernah menyinggung penderitaan petani. Ini menunjukkan bagaimana oligarki menutup suara kelas bawah. Oligarki pandai memainkan peran ganda dan mengendalikan narasi publik.
Di sinilah kapitalisme bekerja pada tingkat efisiensi paling sempurna. Ia tak perlu lagi membayar influencer atau konsultan humas mahal. Fenomena ini oleh Benson yang meminjam rumusan Marina Welker, korporasi kapitalisme merebut kendali atas gerakan kritik sebelum gerakan itu merebut kendali atas korporasi.
Ironisnya, justru pembela mereka yang gigih dan cuma-cuma adalah mereka yang tak memegang satu lembar pun saham. Mereka adalah kita -orang yang saban membuka bungkus rokok, berarti rutin menyetor cukai. Setiap isapan asap rokok kita sejatinya membela raksasa industri rokok, yang bahkan tak sudi tahu nama kita.
Artinya cukai itu tidak ditanggung perusahaan, tapi dioper ke kantong perokok.
Setiap cukai rokok yang kita buka, seolah membuka lembaran ketimpangan sosial. Setiap batang rokok adalah metafora: asapnya naik ke langit, tapi abunya jatuh ke tanah. Asap itu milik negara dan korporasi, abu itu milik petani.
Rasanya alangkah nikmatnya, jika ketika menghisap rokok rakyat, ada cukai yang telah dilegalkan negara (tentu dengan cukai yang wajar-bukabukan diberangus), agar ribuan pekerja perempuan pelinting rokok tetap bisa bekerja. Walau bisa jadi upahnya pun tak seberapa.
(Kang Marbawi, 210926)
