Pojokan 330: Sekolah Rakyat
Sudah puluhan tahun Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, terlantar dilemari arsip. Mirip saudara jauh yang hanya disebut, dilihat namun tak pernah diundang makan. Ada, tetapi seperti tak ada.
Percis nasib anak-anak jalanan yang hanya disebut dalam statistik negara, tanpa tersentuh cipratan perhatian. Kini, mereka - anak jalanan dan anak keluarga miskin ekstrem, punya mimpi yang bisa diwujudkan. Yaitu kesempatan bersekolah secara manusiawi dan bermartabat di Sekolah Rakyat (SR). Mimpi yang dulu hanya dipidatokan sayup-sayup dari mimbar.
Jangan berharap melihat siswa SR diantar orang tuanya dengan motor apalagi mobil. Ditutup dengan pelukan hangat dan potret anaknya saat masuk gerbang sekolah, nangkring distory WhatsApp. Bisa jadi bagi sebagian siswa SR, bisa mengenyam pendidikan saja adalah kemewahan.
Sebelum masuk SR, sekolah mereka adalah jalanan. Dijalanan mereka berkeliaran macam anak ayam kehilangan induk adalah ekstrakurikuler wajib. Digaruk Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) menjadi olahraga rutin, karena dianggap mencoreng wajah mulus kota jadi bopeng. Masuk ke panti sosial dan kemudian memaksa keluar sebelum sempat hafal nama pengasuh panti. Kabur dan kembali ke habitat asal: trotoar, terminal, lampu merah, pasar, atau persimpangan yang lebih sering menjadi ruang kelas dan sekolah kehidupan yang getir.
Guru mereka bernama rasa lapar. Mata pelajarannya adalah bertahan hidup. Ulangan hariannya bernama kekerasan sosial. Dan rapornya diisi oleh nasib yang sering pelit memberi nilai bagus. Karena itu, ketika mereka masuk SR, mereka sedang membangun kesempatan memutus rantai kemiskinan yang sudah diwariskan turun-temurun seperti pusaka keluarga.
Dulu, sekolah bagi mereka adalah menara gading. Bisa dilihat, tetapi tak bisa disentuh. Mirip saya ketika menatap etalase toko emas: kagum, tetapi sadar isi dompet tidak mendukung imajinasi. Sekarang, dengan masuk SR, mereka bisa menikmati keajaiban Pasal 31 UUD 1945: memperoleh pendidikan berkualitas yang dibiayai negara. Walau sejatinya dalam negara demokrasi sekolah gratis seharusnya biasa saja.
Menurut dasbor Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, kini terdapat 182 SR yang tersebar di 34 provinsi dan 158 kabupaten/kota. Jumlah pesertanya mencapai lebih dari 43.228 siswa, didukung oleh 4.965 guru dan 15.346 tenaga kependidikan.Target jangka panjangnya lebih ambisius lagi: ada 500 SR yang mampu menampung sekitar 500 ribu siswa.
Angka-angka itu adalah kabar baik bagi Bangsa Indonesia, walau belum bisa memindahkan Indonesia pindah kapling ke negara maju. Setidaknya angka itu menjadi kebiasaan baru menghitung jumlah anak miskin yang berhasil disekolahkan dari pada kebiasaan menghitung triliunan uang korupsi para koruptor.
SR tak sekedar proyek pendidikan. Ini pengakuan negara bahwa kemiskinan bukan dosa turunan yang harus ditanggung anak-anak sepanjang hayatnya. Dan negara harus hadir untuk anak-anak itu!
Paulo Freire, bisa jadi tersenyum dari alam baka sana. Bahkan bisa jadi dia rela keluar kuburan untuk berpidato berapi-api mendukung SR.
Katanya, “pendidikan tidak boleh hanya menjadi mesin pencetak manusia patuh. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan kemiskinan. Sebab orang miskin tidak membutuhkan belas kasihan semata. Mereka membutuhkan kesempatan. Kalau tidak, sekolah hanya melahirkan lulusan yang pandai menghafal rumus tetapi tidak mengerti mengapa hidupnya selalu berada di bawah garis kemiskinan”.
SR”, kata Freire “bisa memberi kesempatan untuk memutus pelanggan kemiskinan”.
Pikiran nakal bin usil datang dari Pierre Bourdie ketika melihat SR. Anak orang kaya masuk sekolah membawa bekal ekonomi, sosial, budaya dan kadang “orang dalam”. Sementara orang miskin hanya semangat dan doa. Menjadikan sekolah hanya menjadi pabrik dan reproduksi ketimpangan. Maka SR kata Om Pierre, bisa memperpendek jarak anak yang lahir dengan privilese dan anak yang lahir hanya dengan selembar akta kelahiran - itupun kalau punya akta.
Pikiran iseng Pitirim Sorokin bahkan menyebut SR sebagai elevator sosial. Lift yang memungkinkan anak buruh tani, pemulung, nelayan miskin, pekerja informal, dan anak jalanan naik ke lantai kehidupan yang lebih tinggi. Sebab mobilitas sosial tidak mungkin terjadi kalau tangganya sengaja dicabut.
Amartya Sen lebih santun melihat SR. Dengan masuk SR, Anak miskin tidak sekadar diajari membaca buku. Mereka sedang diberi hak untuk menulis nasibnya sendiri.
Sedangkan Émile Durkheim mungkin akan menyebut SR sebagai proyek solidaritas nasional. Cara negara mengatakan kepada rakyat miskin bahwa mereka masih dianggap bagian dari republik ini.
Karena bangsa yang beradab bukan bangsa yang membangun gedung sekolah megah, melainkan bangsa yang memastikan anak termiskin sekalipun bisa masuk ke dalamnya. Pendidikan adalah salah satu wajah peradaban bangsa.
Tentu saja ukuran keberhasilan SR bukanlah jumlah gedung, jumlah asrama, atau jumlah spanduk peresmian yang dipasang menjelang kunjungan pejabat.
Ukurannya sederhana saja.
Apakah anak-anak yang dulu hidup di pinggir jalan akhirnya bisa berdiri sejajar dengan anak-anak yang hidup di pinggir lapangan golf?
Apakah mereka tumbuh menjadi manusia merdeka?
Karena sebagaimana diingatkan Paulo Freire, pendidikan tidak cukup membuat anak miskin menjadi pandai. Pendidikan harus membuat mereka merdeka dari kemiskinan.
Dan di negeri yang masih dipenuhi ketimpangan, kemerdekaan sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana: sebuah bangku sekolah yang akhirnya tersedia bagi mereka yang selama ini hanya kebagian trotoar. (Kang Marbawi, 031126)
