DPRD Purwakarta Soroti Kebutuhan Listrik dan Air BDx di Jatiluhur
PURWAKARTA-Rencana pembangunan data center Artificial Intelligence (AI) berskala besar oleh BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mendapat sorotan dari Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB Alaikassalam.
Ia mengingatkan, investasi besar tersebut jangan sampai sekadar menjadikan Purwakarta sebagai lokasi berdirinya infrastruktur, sementara manfaat langsung yang diterima masyarakat dan daerah tidak sebanding dengan sumber daya yang digunakan. "Jangan sampai Purwakarta hanya kebagian dampaknya, sementara manfaat ekonominya justru lebih banyak keluar daerah. Kalau investasi ini menggunakan lahan, air, energi dan infrastruktur di Purwakarta, maka masyarakat Purwakarta harus mendapatkan manfaat yang nyata," tegas Alaikassalam.
Menurutnya, besarnya nilai investasi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah dalam menarik investor. Hal yang jauh lebih penting adalah seberapa besar kontribusi investasi tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan UMKM dan pengusaha lokal, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. "Jangan kita hanya bangga mengumumkan nilai investasinya. Masyarakat perlu tahu: berapa rupiah PAD yang masuk setiap tahun? Berapa warga Purwakarta yang bekerja? Berapa pengusaha lokal yang dilibatkan? Itu yang harus dibuka secara konkret," katanya.
Alaikassalam juga menyoroti kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mengoperasikan data center AI dalam skala besar.
Ia meminta perusahaan bersama PLN, pemerintah daerah dan pengelola sumber daya air memberikan penjelasan secara transparan mengenai kebutuhan listrik maupun air ketika fasilitas tersebut telah beroperasi penuh. "Kalau kebutuhan energinya sangat besar, kita harus mendapatkan kepastian bahwa keberadaan data center ini tidak mengganggu keandalan pasokan listrik bagi masyarakat maupun industri yang sudah lebih dahulu beroperasi di Purwakarta," ujarnya.
Alaikassalam meminta perusahaan membuka berapa kebutuhan air data center setiap harinya, sumber air yang akan digunakan, serta teknologi pengolahan dan penggunaan kembali air yang diterapkan. "Sebutkan angkanya. Berapa meter kubik air yang dibutuhkan setiap hari? Airnya dari mana? Berapa yang digunakan kembali dan berapa yang dibuang? Jangan sampai persoalan ini baru menjadi perhatian setelah operasional berjalan," terangnya.
Alaikassalam juga menyoroti persoalan tenaga kerja lokal. Menurutnya, investasi data center berbeda dengan industri manufaktur yang umumnya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data center menggunakan teknologi dan otomatisasi tinggi sehingga pemerintah daerah harus sejak awal memastikan adanya manfaat terhadap peningkatan kualitas SDM lokal. "Jangan sampai investasinya disebut sangat besar, tetapi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Kami ingin tahu berapa warga Purwakarta yang akan bekerja di sana, termasuk berapa yang ditempatkan pada posisi teknis dan profesional," imbuhnya.
Ia juga mendorong adanya program pelatihan dan kerja sama dengan SMK maupun perguruan tinggi sehingga generasi muda Purwakarta mempunyai kesempatan mengisi kebutuhan tenaga kerja teknologi tinggi tersebut.
PAD Harus Terukur
Alaikassalam meminta Bapenda Kabupaten Purwakarta menghitung secara konkret potensi penerimaan daerah dari keberadaan data center tersebut. Setiap potensi pajak maupun retribusi yang secara hukum menjadi kewenangan pemerintah kabupaten harus dipetakan sejak awal. "Kalau nilai investasinya besar, kita juga ingin tahu seberapa besar dampaknya terhadap PAD. Jangan angka investasi besar hanya menjadi bahan seremoni, tetapi ketika ditanya berapa rupiah yang masuk ke kas daerah kita justru tidak mempunyai hitungannya," tegasnya.
Selain itu, aspek lingkungan dan perizinan juga harus mendapatkan perhatian, termasuk pengelolaan limbah elektronik, baterai, oli dan coolant, penggunaan genset cadangan, emisi, kebisingan, drainase serta dampak lalu lintas selama pembangunan.
Alaikassalam menegaskan bahwa sikap kritis tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Menurutnya, masuknya investasi teknologi tinggi justru dapat menjadi peluang besar bagi Purwakarta untuk berkembang dalam ekosistem ekonomi digital.
Namun, investasi harus menciptakan hubungan yang seimbang antara kepentingan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat. "Kami tidak anti-investasi. Silakan investasi sebesar-besarnya di Purwakarta. Tetapi semakin besar sumber daya daerah yang digunakan, semakin jelas pula manfaat yang harus kembali kepada masyarakat Purwakarta," katanya.
Karena itu, Alaikassalam meminta setidaknya lima angka penting dibuka secara transparan kepada publik, yakni kebutuhan listrik, kebutuhan air, kontribusi terhadap PAD, jumlah tenaga kerja lokal yang diserap, serta nilai ekonomi yang diberikan kepada UMKM dan pengusaha lokal. "Kalau lima angka itu dibuka secara terang, masyarakat bisa menilai secara objektif seberapa besar manfaat investasi tersebut bagi daerah.
Kita tidak ingin Purwakarta hanya menjadi alamat sebuah data center AI raksasa. Kita ingin Purwakarta menjadi daerah yang benar-benar mendapatkan nilai tambah dari investasi tersebut, dan masyarakatnya harus ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum didapat informasi terkait dugaan bahwa perusahaan AI HDX belum memenuhi syarat kelengkapan perijinan , AMDAL dan perijinan lingkungan lainnya. Dan terbaru Bupati Purwakarta menyatakan baik perusahaan maupun pelaksana pelaku proyek agar menghentikan pembangunan.(mas/sep)
