Andhika Apresiasi Pemanfaatan Pajak untuk Pendidikan, Dorong Bantuan Tepat Sasaran
SUBANG - Pemanfaatan penerimaan pajak untuk pendidikan di Jawa Barat mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar.
Menurut Andhika, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, salah satunya melalui sektor pendidikan.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika penerimaan pajak digunakan untuk membantu pendidikan, tentu ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas akses dan menjaga anak-anak Jawa Barat tetap bersekolah,” ujar Andhika pada Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hampir satu juta siswa mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan dari anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membiayai listrik dan air sekolah, pembangunan ruang kelas serta sekolah baru dan kebutuhan pendidikan lainnya. Bantuan tersebut diberikan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru.
Selain itu, sebanyak 31.663 siswa SMA dan SMK swasta mendapatkan bantuan melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Mereka merupakan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Untuk program tersebut, Pemprov Jabar menyediakan anggaran Rp73 miliar pada 2026. Bantuan digunakan untuk membayar SPP sebesar Rp150 ribu per bulan bagi siswa SMA dan Rp175 ribu per bulan bagi siswa SMK. Sementara uang pangkal sekolah swasta juga dibantu sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun.
Andhika menilai, bantuan pendidikan juga perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemprov Jabar mencatat sebanyak 38.887 siswa dari keluarga kurang mampu menerima bantuan berupa seragam, tas, sepatu dan buku dengan nilai Rp1,8 juta per siswa per tahun. Total anggarannya mencapai Rp70 miliar dari APBD Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp70 miliar untuk membantu 117.457 siswa yang berisiko putus sekolah. Masing-masing siswa mendapatkan bantuan pembayaran iuran sebesar Rp600 ribu per tahun.
Menurut Andhika, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan harus diikuti dengan pengawasan terhadap ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan di lapangan.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan bantuan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan. Jangan hanya melihat besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak,” katanya.
Ia juga menilai keberlanjutan program pendidikan harus menjadi perhatian, khususnya bagi siswa yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Jangan sampai anak berhenti sekolah hanya karena persoalan biaya yang sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi pemerintah.
“Persoalan pendidikan bukan hanya soal bisa masuk sekolah atau tidak. Anak harus bisa bertahan sampai menyelesaikan pendidikannya. Karena itu, bantuan bagi siswa yang terancam putus sekolah juga harus dikawal,” ujarnya.
Dalam rilis Pemprov Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut berbagai program tersebut dibiayai dari penerimaan masyarakat yang membayar pajak. Pemerintah provinsi juga mengajak masyarakat terus mendukung pembangunan Jawa Barat, termasuk sektor pendidikan, melalui kepatuhan membayar pajak.
Andhika menambahkan, transparansi juga penting agar masyarakat mengetahui bahwa pajak yang mereka bayarkan memiliki hubungan langsung dengan pembiayaan berbagai layanan publik.
“Ketika masyarakat melihat manfaat pajaknya secara nyata, kepercayaan terhadap pemerintah juga dapat diperkuat. Karena itu, penggunaan anggaran harus transparan, tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.
Bagi Jawa Barat, sektor pendidikan menjadi salah satu kebutuhan strategis yang tidak hanya berkaitan dengan akses sekolah, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Karena itu, menurut Andhika, kebijakan bantuan pendidikan perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab persoalan yang dihadapi siswa dan keluarga di berbagai daerah.
Ia berharap program bantuan tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan biaya, tetapi juga berjalan bersama peningkatan kualitas sekolah, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan akses pendidikan yang merata.(hdi/ysp)
