Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Dampak Era Covid-19, Sejumlah Pendaftar SPMB Tertolak di Subang, Terbentur Aturan Batas Usia

E
EgiEditor: Egi
|05:26 WIB
Bagikan:
Dampak Era Covid-19, Sejumlah Pendaftar SPMB Tertolak di Subang, Terbentur Aturan Batas Usia
Peserta didik baru SMPN 4 Subang ketika memasuki sekolah pertama kali.(Muhammad Faishal/Pasundan Ekspres)

SUBANG-Kasi Kurikukum dan Penilaian SMP Disdikbud Subang, Fera Maulidya mengatakan bahwa pihaknya memperoleh beberapa aduan terkait SPMB SMP.

Salah satunya adalah tertolaknya pendaftar di aplikasi SPMB yang tersedia. 

"Kami mendapatkan laporan banyak sekali masyarakat Subang yang tidak bisa me daftar SPMB gara-gara usianya melebihi batas 15 tahun," kata Fera kepada Pasundan Ekspres, Rabu (26/6).

Ia menambahkan, berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, untuk SPMB SMP persyaratan usia pendaftar paling tinggi adalah 15 tahun per 1 Juli dan itu sudah dijawantahkan dalam aplikasi yang terintegrasi dengan NIK pendaftar.

"Jadi apabila melewati batas tersebut otomatis akan tertolak," ucapnya. 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Fera mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kemenag untuk mencarikan lembaga pendidikan alternatif, yakni di Madrasah Tsanawiyah (MTs) agar peserta yang tertolak tetap bisa bersekolah. 

Akan tetapi, batasan usia tersebut ternyata juga berlaku di sana, sehingga Disdikbud pun segera melakukan advokasi ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk memecahkan masalah itu.

Namun solusi yang ditawarkan ternyata tidak membuat masyarakat puas.

"Pusdatin saat itu mengarahkan ke pendidikan non formal seperti PKBM, mendengar hak tersebut sontak masyarakat menjadi sedih," ucapnya. 

Setelah ditelusuri, ditemukan penyebab banyaknya peserta didik yang lewat dari 15 tahun, yakni dikarenakan dampak dari era Covid-19.

"Saat itu anak-anak tersebut sempat satu sampai dua tahun di rumah, sehingga kehilangan motivasi belajar dan sulit dibujuk oleh orang tua untuk bersekolah kembali, akhirnya ketika sekolah lagi dan lulus usianya lewat dari 15 tahun," ucapnya. 

Disdikbud Subang pun kemudian menghadap Sesditjen Kemendikdasmen menyampaikan kondisi tersebut.

Akhirnya Sesditjen Kemendikdasmen pun memperbolehkan anak-anak yang lewat beberapa bulan dari usia 15 tahun itu untuk bisa ikut serta dalam SPMB, sekaligus mengurusi data Dapodiknya. 

Hal ini juga diperkuat dengan celah dalam produk hukum pada Permendikdasmen Nomor Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 15 tentang pengecualian persyaratan usia, salah satunya yaitu calon murid yang menyelenggarakan pelayanan khusus yang diinterpretasikan sebagai sekolah inklusi, dimana sekolah di Kabupaten Subang adalah sekolah inklusi.(fsh/sep)

Berita Terbaru

BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepanjang November-Desember 2026

BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepanjang November-Desember 2026

Nasional1 jam lalu
Prabowo-Xi Jinping Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-China

Prabowo-Xi Jinping Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-China

Nasional12 jam lalu
Jabar Targetkan Investasi Rp314 Triliun pada 2027, Dedi Mulyadi Siapkan Pembenahan Infrastruktur

Jabar Targetkan Investasi Rp314 Triliun pada 2027, Dedi Mulyadi Siapkan Pembenahan Infrastruktur

Jawa Barat13 jam lalu
508 Ribu di Jawa Barat Anak Tak Bersekolah, Pemprov Targetkan Tuntas 2029

508 Ribu di Jawa Barat Anak Tak Bersekolah, Pemprov Targetkan Tuntas 2029

Jawa Barat15 jam lalu
Tank Marinir K-61 Dikerahkan, Pemerintah Tegaskan Bukan untuk Pemindahan Badak Jawa

Tank Marinir K-61 Dikerahkan, Pemerintah Tegaskan Bukan untuk Pemindahan Badak Jawa

Nasional15 jam lalu
Film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan Tentang Apa? Ini Sinopsisnya

Film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan Tentang Apa? Ini Sinopsisnya

Lifestyle16 jam lalu
Makkah Marathon 2026 Siapkan Lintasan hingga Arafah, Ini Jadwal dan Kategorinya

Makkah Marathon 2026 Siapkan Lintasan hingga Arafah, Ini Jadwal dan Kategorinya

Lifestyle17 jam lalu
UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen

UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen

Jawa Barat18 jam lalu
DPR Tak Masukkan Pasal Pemiskinan Koruptor di RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya!

DPR Tak Masukkan Pasal Pemiskinan Koruptor di RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya!

Nasional21 jam lalu
44 KK Dan 21 Rumah Hangus Terbakar di Kampung Baduy Luar Usai Tolak Relokasi Badak Jawa

44 KK Dan 21 Rumah Hangus Terbakar di Kampung Baduy Luar Usai Tolak Relokasi Badak Jawa

Nasional21 jam lalu