Prioritas Pembangunan Infrastruktur Selain Jalan Menurut DPRD Subang

PASUNDANEKSPRES.ID - Pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan jalan. Pemerintah daerah juga perlu melihat potensi aset yang dimiliki agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah sekaligus mendukung pembangunan fasilitas publik dan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian yang disampaikan dalam pembahasan mengenai pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Sejumlah aset tanah milik pemerintah daerah dinilai masih memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimaksimalkan, baik melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun melalui pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, Pemda Subang memiliki cukup banyak aset yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Pemda Subang ini punya banyak aset sebetulnya. Sariater ada aset kita di situ, Pondok Bali itu baru yang besar, belum yang kecil-kecil,” Ujar Hendra Purnawan, anggota komisi III DPRD Subang.

Ia mengatakan, sejumlah aset daerah selama ini digunakan oleh kelompok masyarakat, pelaku usaha maupun pihak lainnya. Karena itu, penggunaan aset tersebut perlu ditata agar memberikan kontribusi terhadap daerah.

“Potensi tanah kita itu banyak di kota ini. Ada yang dipakai kelompok masyarakat, ada yang dipakai usaha, tapi kadang banyak juga yang enggak mau bayar,” katanya.

Optimalisasi Aset Daerah

Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu hal yang dinilai penting. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan aset yang digunakan pihak lain tetap memberikan pemasukan melalui mekanisme sewa maupun skema kerja sama yang sesuai.

“Walaupun dipakai oleh kelompok masyarakat atau partai, itu tetap harus bayar sewa. Tetap harus bayar sewa,” tegasnya.

Ia menambahkan, besaran sewa juga dapat berbeda tergantung pada peruntukan aset. Penggunaan untuk kegiatan non-profit memiliki perhitungan yang berbeda dengan penggunaan untuk kegiatan bisnis.

“Ketika dipakai untuk usaha, itu beda hitungannya, bisnis jadi harganya lebih mahal,” ujarnya.

Dengan banyaknya aset yang dimiliki pemerintah daerah, optimalisasi secara keseluruhan dinilai dapat memberikan tambahan pendapatan yang cukup berarti bagi daerah.

“Jangan lihat itu Rp60 juta, jangan lihat Rp30 juta, tapi lihat semuanya yang ada di sini. Kalau dikalikan, setidaknya bisa membantu kita, bisa meringankan kita,” tuturnya.

Pondok Bali Jadi Contoh Pengelolaan Aset

Salah satu aset yang menjadi contoh adalah kawasan Pondok Bali. Dalam pembahasan tersebut disebutkan, berdasarkan appraisal, nilai sewa kawasan tersebut berada di kisaran Rp350 juta per tahun.

Namun, ketika pengelolaan dicoba dilakukan oleh pemerintah daerah melalui UPTD, penerimaan yang diperoleh dalam beberapa bulan disebut jauh lebih besar dibandingkan nilai sewa tersebut.

“Ternyata ketika dikelola oleh Sparpora, yang masuk Rp50 juta dalam tiga bulan,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, muncul gagasan agar aset tertentu tidak selalu disewakan kepada pihak lain apabila pemerintah daerah mampu mengelolanya secara langsung dengan hasil yang lebih optimal.

“Ngapain kita sewain ke orang? Udah saja kita yang kelola. Apakah BUMD kita yang kelola atau siapa, nanti uangnya kan bisa langsung masuk,” katanya.

Menurutnya, pengelolaan langsung memang membutuhkan tenaga dan tanggung jawab yang lebih besar. Namun, apabila memberikan hasil yang lebih besar bagi daerah, hal tersebut patut dipertimbangkan.

“Memang pasti lebih capek kalau dikelola oleh kita, tapi selama itu menghasilkan profit yang lebih, kenapa tidak,” tuturnya.

Pengawasan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Selain pengelolaan langsung, kerja sama dengan pihak ketiga juga tetap menjadi pilihan dalam mengembangkan aset daerah. Namun, menurutnya, kerja sama tersebut harus disertai mekanisme pengawasan yang jelas.

Ia menyebut setidaknya ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian, mulai dari pembagian PAD, keterwakilan pemerintah daerah dalam jajaran direksi hingga keterbukaan pembayaran pajak dan pembukuan perusahaan.

“Satu yang tidak bisa dikompromi, saya minta pembagian PAD yang jelas. Dua, saya minta dewan direksi di dalamnya,” ujarnya.

“Ketiga, pembayaran pajak harus jelas dan keuangan, pembukuan, dan lain-lain itu harus diketahui oleh direksi kita yang disimpan di sana,” lanjutnya.

Menurutnya, keberadaan perwakilan pemerintah daerah penting agar pengelolaan perusahaan dapat dipantau secara berkala.

“Kalau kita tidak punya direksi, kan bisa seenaknya orang. Yang ada kita dapat laporan tiap akhir tahun. Tapi kita tidak bisa memastikan karena kita tidak ada direksi di dalamnya,” katanya.

Ia menilai, pengawasan secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan perusahaan sekaligus memastikan aset milik pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal.

“Potensi kita banyak sekali. Artinya bisa lebih besar sebetulnya di sana,” tuturnya.

Pembangunan Pasar Modern dan Mal

Selain optimalisasi aset untuk meningkatkan PAD, pembahasan juga menyinggung rencana pengembangan kawasan Pujasera menjadi kawasan perdagangan terpadu.

Konsep yang dibahas bukan sekadar membangun pusat perbelanjaan. Dalam rancangan tersebut, akan terdapat dua bangunan dalam satu kawasan. Salah satunya berupa pasar modern yang diperuntukkan bagi pedagang yang selama ini sudah beraktivitas di kawasan tersebut.

Sementara bangunan lainnya direncanakan menjadi mal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.

“Kita bangun dua tempat tapi di satu tempat yang sama. Yang satu kita akan buatkan pasar modern, jadi nanti para pedagang yang sekarang eksisting di situ tetap bisa menempati di situ dengan harga sewa yang murah,” ujarnya.

Sedangkan di sisi lainnya, akan dibangun pusat perbelanjaan yang lebih modern.

“Yang sebelahnya kita bangunkan baru, itu mal yang memang mal,” katanya.

Kedua bangunan tersebut direncanakan terhubung melalui sebuah jembatan. Selain pasar dan mal, konsep pengembangan kawasan tersebut juga mencakup pembangunan hotel dan convention center.

“Jadi konsepnya dua bangunan berdiri, di tengahnya ada jembatan,” tuturnya.

Pedagang Lama Tidak Boleh Tergusur

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan kawasan tersebut adalah keberadaan pedagang yang sudah lebih dahulu beraktivitas di lokasi.

Menurutnya, pembangunan fasilitas baru tidak boleh membuat pedagang lama kehilangan tempat usaha.

“Saya enggak mau pedagang di pasar itu tergusur. Kita gimana caranya harus punya mal tapi pedagang enggak boleh tergusur,” ujarnya.

Karena itu, konsep pembangunan kemudian diarahkan agar pasar modern tetap dapat menjadi tempat bagi pedagang yang sudah ada, dengan harga sewa yang lebih terjangkau.

“Yang satu pasar untuk masyarakat yang ada di existing sekarang, nanti dengan harga sewa yang murah. Yang satu baru mal beneran,” katanya.

Konsep tersebut diharapkan dapat menggabungkan kepentingan pengembangan kawasan perdagangan modern dengan keberadaan pelaku usaha yang telah lebih dahulu menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut.

Target Pengembangan Kawasan

Untuk rencana pengembangan kawasan Pujasera, pembahasan menyebut adanya target finalisasi dengan pihak ketiga pada September. Sementara pembangunan ditargetkan dapat selesai dan sudah beroperasi pada 2028.

“Saya mentargetkan itu September,” ujarnya ketika membahas target finalisasi kerja sama.

Ia juga menyampaikan harapan agar pembangunan tersebut dapat selesai sesuai target waktu yang ditetapkan.

“Saya kasih izin, tapi saya minta 2028 akhirnya sudah selesai. Saya bilang, sudah beroperasi. Saya sudah harus sudah beroperasi,” tuturnya.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Subang yang dibahas tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan. Optimalisasi aset daerah, pengembangan kawasan perdagangan, pembangunan pasar modern, mal, hotel dan convention center juga menjadi bagian dari agenda pengembangan ekonomi daerah.

Melalui optimalisasi aset dan pembangunan fasilitas ekonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk berkembang.