RUU Perampasan Aset Disahkan, Harta Janggal Pejabat Tak Tersentuh?

PASUNDANEKSPRES.ID - Harapan masyarakat agar negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk merampas kekayaan hasil korupsi yang tidak diketahui asal-usulnya kini terancam tidak terwujud.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR justru mendapat sorotan tajam. Regulasi tersebut dinilai belum memuat ketentuan unexplained wealth, yakni mekanisme hukum untuk menangani kekayaan yang sumber perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menganggap absennya ketentuan tersebut sebagai salah satu kekurangan paling serius dalam rancangan undang-undang yang telah lama ditunggu publik.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas kelemahan teknis perumusan regulasi. Tanpa instrumen hukum yang memungkinkan negara menindak kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pemiliknya, upaya menelusuri asal-usul harta pejabat maupun elite politik berpotensi semakin sulit dilakukan.
“Dari sisi substansi saya melihat ada banyak sekali kelemahan. Yang paling mendasar yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas,” kata Zaenur saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).
Zaenur menjelaskan bahwa pengaturan unexplained wealth sejak awal menjadi salah satu aspirasi penting masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan UU Perampasan Aset.
Keberadaan mekanisme ini diharapkan dapat memberikan kewenangan hukum kepada negara untuk menindak kekayaan seseorang yang tidak sejalan dengan besaran penghasilan resminya, khususnya apabila terdapat dugaan kuat bahwa aset tersebut berhubungan dengan tindak pidana.
Akan tetapi, Zaenur menyebut ketentuan tersebut tidak tercantum dalam draf RUU yang diperolehnya dari sejumlah jurnalis.
Ia pun mempertanyakan alasan di balik tidak dimasukkannya aturan tersebut. Menurutnya, keputusan itu berpotensi berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
“Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Itu yang paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah oleh elite-elite politik. Mereka ketakutan kalau mereka banyak yang misalnya pejabat-pejabat itu yang punya rekening gendut. Mereka khawatir akan jadi bumerang,” ujarnya.
Pernyataan Zaenur merupakan bentuk kritik terhadap substansi yang dipilih oleh para pembentuk undang-undang. Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa anggota DPR atau pejabat pemerintah tertentu mempunyai kekayaan yang diperoleh secara ilegal.
Meski demikian, kritik itu memunculkan persoalan penting mengenai efektivitas RUU Perampasan Aset. Apabila kekayaan yang tidak dapat diterangkan asal-usulnya tidak bisa dijangkau, sejauh mana regulasi tersebut mampu menjadi instrumen untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui kejahatan?
Selain persoalan unexplained wealth, Zaenur juga menyoroti mekanisme perampasan aset yang dalam draf tersebut dinilai masih memiliki ketergantungan kuat terhadap proses pemidanaan.
Berdasarkan draf yang dikritisinya, perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dimungkinkan dalam sejumlah keadaan khusus.
Kondisi tersebut meliputi tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, maupun tidak diketahui keberadaannya.
Pelaksanaan mekanisme ini pun tetap harus melalui proses hukum dan memperoleh penetapan atau putusan hakim, meskipun tidak didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Dengan kata lain, perampasan aset tanpa pemidanaan tidak serta-merta memberikan keleluasaan kepada negara untuk menyita harta seseorang hanya berdasarkan penilaian bahwa kekayaannya tidak wajar.
Di sisi lain, ketentuan tersebut dinilai belum menjawab kebutuhan hukum untuk menangani kekayaan yang tidak jelas sumber perolehannya ketika tidak ditemukan perkara pidana atau kondisi khusus yang telah ditentukan dalam rancangan regulasi.
Bagi Pukat UGM, kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam upaya mempersempit kesempatan pelaku kejahatan menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal.
Salah satu instrumen yang diharapkan dapat digunakan untuk menelusuri aset mencurigakan justru belum dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.
Kritik terhadap substansi RUU Perampasan Aset tersebut mencuat ketika DPR bersama pemerintah telah menyepakati kelanjutan pembahasannya ke pembicaraan tingkat II, yakni tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Persetujuan itu diperoleh dalam rapat Komisi III DPR bersama pemerintah yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota Komisi III dan pihak pemerintah untuk melanjutkan RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna terdekat. Seluruh peserta rapat menyatakan sepakat.
Dasco turut meminta perwakilan fraksi dan pemerintah membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU sebagai bagian dari penyelesaian pembahasan tingkat pertama.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa rancangan regulasi tersebut memuat 10 pokok pengaturan.
Sejumlah materi yang tercakup di dalamnya meliputi jaminan perlindungan hak asasi manusia, cakupan tindak pidana, pembagian kewenangan penindakan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme pengembalian aset kepada korban.
Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai pengawasan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, dan pemanfaatan teknologi.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, DPR dan pemerintah telah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada tingkat pertama.
Kendati demikian, isi dan kualitas substansi regulasi tersebut masih perlu mendapat perhatian serius sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna.
Selama ini, RUU Perampasan Aset dipandang sebagai salah satu perangkat hukum strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Namun, rampungnya pembahasan dalam waktu cepat tidak serta-merta menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan telah menjawab seluruh kebutuhan penegakan hukum.
Pada tahap akhir inilah masyarakat perlu memastikan bahwa undang-undang tersebut benar-benar mampu memberikan instrumen yang memadai bagi negara untuk menelusuri dan mengejar kekayaan hasil tindak pidana.
Pemberantasan korupsi sejatinya tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Negara juga harus mempunyai kemampuan untuk melacak, membekukan, merampas, hingga mengembalikan aset hasil kejahatan melalui prosedur hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya tetap berada di luar cakupan pengaturan, kritik yang disampaikan Zaenur patut menjadi perhatian serius bagi DPR dan pemerintah.
Jangan sampai regulasi yang telah lama diperjuangkan masyarakat justru berakhir dengan kewenangan yang terbatas. Sementara itu, persoalan kekayaan tidak wajar yang dimiliki pihak-pihak berkuasa masih sulit disentuh melalui instrumen hukum yang tersedia.
Pada akhirnya, publik membutuhkan undang-undang yang benar-benar mampu menjangkau kejahatan keuangan dan menelusuri kekayaan mencurigakan.
Bukan sekadar regulasi yang disahkan, tetapi justru tidak memiliki salah satu instrumen penting untuk membongkar dan menindak aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
