Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Sebut Pendidikan Politik Tingkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
PASUNDANEKSPRES.ID - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat terus menggencarkan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan roadshow bersama sejumlah partai politik di Kabupaten Bandung Barat. Salah satu kegiatan tersebut digelar bersama Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung Barat, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya KPU meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi menjelang tahapan Pemilu 2029.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 84 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. "Pada Pemilu 2024 tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 84 persen," ujar Ripqi.
Selain tingkat partisipasi yang meningkat, KPU juga mencatat penurunan jumlah suara tidak sah dibandingkan Pemilu 2019. Untuk pemilihan legislatif, angka suara tidak sah turun dari sekitar 11 persen pada Pemilu 2019 menjadi sekitar 7 persen pada Pemilu 2024. "Pada Pemilu 2019 suara tidak sah legislatif sekitar 11 persen, sedangkan pada Pemilu 2024 turun menjadi sekitar 7 persen," katanya.
Menurut Ripqi, penurunan angka suara tidak sah merupakan hasil dari sosialisasi tata cara pencoblosan yang dilakukan lebih intensif menjelang Pemilu 2024.
Ia menilai pendidikan politik dan pemahaman teknis pencoblosan menjadi faktor penting dalam menekan angka kesalahan pemilih saat memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Di sisi lain, KPU Kabupaten Bandung Barat juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap tiga bulan. Proses tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta instansi terkait lainnya. "Kami terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap tiga bulan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, Disdukcapil, dan instansi terkait lainnya," ungkapnya.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Mulai Lakukan Koordinasi
Selain fokus pada data pemilih, KPU Kabupaten Bandung Barat mulai melakukan koordinasi dengan partai politik terkait persiapan tahapan Pemilu 2029 yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 2027.
Koordinasi tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dan pembaruan data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai bagian dari tahapan awal penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Sementara itu, Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat mengapresiasi langkah cepat KPU Bandung Barat dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data partai politik dan pemilih menjelang Pemilu 2029.
Sekretaris DPD Golkar KBB, Asep Miftah Ridwan, mengatakan, langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini penting untuk memastikan kualitas data pemilu tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. "Walaupun pemilu masih lama di 2029, tetapi KPU Bandung Barat sudah melakukan antisipasi pemutakhiran data, terutama untuk partai politik sejak awal. Ini sangat bagus," ujarnya.
Golkar juga menilai pembaruan data pemilih secara berkala menjadi langkah penting agar data yang digunakan pada Pemilu 2029 benar-benar akurat sesuai kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat. "Data pemilih itu memang harus terus di-update secara berkala supaya nanti bisa disajikan secara akurat sesuai kondisi di KBB," katanya.
Dalam roadshow tersebut, KPU Bandung Barat turut memaparkan sejumlah simulasi dan kemungkinan perubahan daerah pemilihan (dapil) mulai dari kemungkinan tetap lima dapil dengan perubahan komposisi kecamatan hingga opsi penambahan menjadi enam atau tujuh dapil berdasarkan dinamika pertumbuhan penduduk di wilayah Bandung Barat.
Menanggapi hal itu, Golkar KBB menyatakan mendukung perubahan skema dapil selama bertujuan menciptakan kesetaraan nilai suara masyarakat dan keadilan bagi seluruh pemilih. "Selama itu menjamin adanya kesetaraan nilai suara dan terciptanya keadilan secara merata untuk masyarakat yang mempunyai hak pilih, saya kira itu kita dukung 100 persen," ujarnya.
Golkar KBB juga memastikan siap berkompetisi dalam skema dapil apa pun yang nantinya ditetapkan KPU. Selain itu, DPD Partai Golkar KBB mengaku akan melakukan kajian internal secara komprehensif untuk memetakan strategi politik menghadapi Pemilu 2029.(ijr/sep)
