Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa, Ada Sorotan Tambang di Ujung Kulon

F
Fahrizal Abdul MEditor: Dobi Maulana
|14:32 WIB
Bagikan:
Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa, Ada Sorotan Tambang di Ujung Kulon
Wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon memunculkan perdebatan mengenai konservasi, potensi pertambangan, dan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar. (Foto: WALHI)

PASUNDANEKSPRES.ID - Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan polemik baru.

Selain menyangkut kelangsungan hidup satwa langka tersebut, rencana ini juga mendapat sorotan karena muncul bersamaan dengan penetapan wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dugaan adanya kepentingan bisnis di balik rencana relokasi tersebut disampaikan sejumlah pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan kemungkinan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Namun, hingga kini belum terdapat bukti yang memastikan bahwa rencana pemindahan Badak Jawa memang ditujukan untuk membuka akses pertambangan.

Rencana Relokasi Badak Jawa dan Skema Pendanaan Investor

Wacana pemindahan Badak Jawa pertama kali disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, menyebut ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai alasan perlunya menyiapkan habitat alternatif.

Ia menilai keberadaan seluruh populasi liar Badak Jawa di satu kawasan membuat spesies tersebut rentan apabila terjadi bencana besar.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menyampaikan bahwa proyek relokasi akan menggunakan skema pendanaan konservasi.

Pemerintah bahkan mulai menawarkan rencana tersebut kepada calon investor dan lembaga donor yang hadir dalam rangkaian COP31.

Hashim menyebut Indonesia memiliki 57 taman nasional yang berpotensi dikembangkan melalui skema pembiayaan serupa kerja sama konservasi dengan Norwegia.

Pernyataan mengenai pencarian investor inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian publik. Sebab, rencana konservasi tersebut tidak hanya membahas pemindahan satwa, tetapi juga melibatkan skema pendanaan dari pihak luar.

WALHI Soroti Potensi Ekspansi Tambang Emas

WALHI mempertanyakan hubungan antara rencana pemindahan Badak Jawa dan kebijakan penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, menilai terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri secara terbuka.

Salah satunya adalah penetapan wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan berdasarkan keputusan Menteri ESDM pada Februari 2026.

Kebijakan tersebut dinilai perlu diperiksa karena kawasan perairan di sekitar taman nasional memiliki keterkaitan ekologis dengan wilayah konservasi.

WALHI mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan yang berbatasan dengan taman nasional berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Risiko yang menjadi perhatian antara lain pencemaran air, sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga terganggunya habitat satwa liar.

Organisasi lingkungan tersebut juga menyinggung riwayat konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang sebelumnya beroperasi di wilayah perbatasan TNUK.

Berdasarkan catatan yang dikutip dalam laporan Tirto, perusahaan tersebut memiliki area konsesi sekitar 5.302 hektare dan beroperasi sejak 2010. Namun, izin PT CSD tercatat berakhir pada 3 April 2025 berdasarkan laporan tahunan Antam.

Kondisi tersebut membuat WALHI meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai kepastian batas kawasan konservasi dan wilayah pertambangan, termasuk potensi dampaknya terhadap ekosistem Ujung Kulon.

Umi mengingatkan agar rencana pemindahan satwa tidak justru menjadi alasan untuk membuka peluang eksploitasi sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi.

Natalius Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis

Sorotan terhadap kemungkinan motif ekonomi juga datang dari Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menduga wacana pemindahan Badak Jawa berpotensi berkaitan dengan kepentingan proyek atau bisnis tertentu.

Pigai menyampaikan pandangan tersebut berdasarkan pengalamannya ketika menangani berbagai perkara saat masih menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurutnya, pemindahan masyarakat maupun satwa dari habitat asal perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak berujung pada penguasaan ruang hidup untuk kepentingan korporasi.

"Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," kata Pigai seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa pemindahan Badak Jawa tidak otomatis menjamin satwa tersebut mampu beradaptasi dan berkembang biak di lingkungan baru.

Pigai meminta pemerintah mempertimbangkan keterkaitan antara satwa dengan habitat asalnya. Perlindungan terhadap Badak Jawa, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem dan masyarakat yang tinggal di sekitar Ujung Kulon.

Meski demikian, dugaan mengenai kepentingan bisnis tersebut merupakan pandangan Pigai dan belum menjadi kesimpulan yang dibuktikan melalui penyelidikan resmi.

Pemerintah Tegaskan Relokasi Belum Diputuskan

Di tengah berbagai kritik, pemerintah menyatakan bahwa pemindahan Badak Jawa belum akan dilakukan sebelum tersedia kajian ilmiah yang memastikan kelayakan habitat baru.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas salah satu lokasi potensial yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kajian tersebut harus mencakup kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, potensi penyakit, ancaman bencana, keamanan, hingga kesiapan pengelolaan dan keterlibatan masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan belum menetapkan lokasi, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.

Kementerian Kehutanan menyatakan gagasan pembangunan habitat kedua berangkat dari kebutuhan konservasi dan mitigasi risiko. Rencana tersebut, menurut pemerintah, tidak dimaksudkan untuk mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan terhadap Taman Nasional Ujung Kulon.

Terkait penetapan WUP di perairan sekitar kawasan tersebut, pemerintah menyebut informasi mengenai koordinat, cakupan, serta keterkaitannya dengan batas kawasan konservasi perlu diverifikasi bersama instansi terkait sebelum ditarik kesimpulan.

Dengan demikian, hubungan antara wacana relokasi Badak Jawa dan kepentingan pertambangan masih menjadi persoalan yang membutuhkan klarifikasi.

Masa Depan Badak Jawa dan Masyarakat Ujung Kulon

Selain persoalan pertambangan, pemindahan Badak Jawa juga berpotensi membawa konsekuensi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar Ujung Kulon.

Keberadaan satwa langka tersebut merupakan salah satu identitas kawasan yang memiliki daya tarik wisata alam dan konservasi.

Pakar pariwisata Prof. Azril Azahari menilai pemindahan Badak Jawa dapat memengaruhi keunikan Ujung Kulon sebagai destinasi wisata satwa liar.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan citra kawasan, tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

Karena itu, polemik relokasi Badak Jawa tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan memindahkan satwa dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya. Kebijakan tersebut menyangkut perlindungan spesies yang terancam punah, keberlanjutan ekosistem, kepastian pengelolaan kawasan, serta kehidupan masyarakat setempat.

Di tengah munculnya dugaan kepentingan bisnis dan penawaran pendanaan kepada investor, keterbukaan informasi menjadi hal penting. Kajian ilmiah, peta wilayah pertambangan, batas kawasan konservasi, serta dasar pengambilan keputusan perlu dijelaskan kepada publik.

Hingga 18 November 2026, rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo masih berupa wacana yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Belum ada keputusan resmi mengenai pelaksanaan relokasi tersebut.

Berita Terbaru

Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa, Ada Sorotan Tambang di Ujung Kulon

Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa, Ada Sorotan Tambang di Ujung Kulon

Nasional14 menit lalu
Xiaomi 18 Pro Series Meluncur Global, Andalkan Layar Belakang Multifungsi

Xiaomi 18 Pro Series Meluncur Global, Andalkan Layar Belakang Multifungsi

Lifestyle27 menit lalu
KAI Services Buka Lowongan Daily Worker Nataru 2026/2027, Cek Persyaratannya

KAI Services Buka Lowongan Daily Worker Nataru 2026/2027, Cek Persyaratannya

Nasional31 menit lalu
Akselerasi Ekonomi Subang: Realisasi Investasi Kuartal III 2026 Lampaui Ekspektasi

Akselerasi Ekonomi Subang: Realisasi Investasi Kuartal III 2026 Lampaui Ekspektasi

Subang41 menit lalu
Kasus Mafia Tanah di Subang Seret 5 Orang, Kejari Ungkap Penjualan Aset Desa ke VinFast

Kasus Mafia Tanah di Subang Seret 5 Orang, Kejari Ungkap Penjualan Aset Desa ke VinFast

Subang44 menit lalu
Final Cut Pro 13 Resmi Dirilis, Hadirkan Ribuan Efek Baru dan Fitur AI

Final Cut Pro 13 Resmi Dirilis, Hadirkan Ribuan Efek Baru dan Fitur AI

Lifestyle53 menit lalu
Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Nasional1 jam lalu
Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Subang1 jam lalu
Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Nasional1 jam lalu
Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Opini1 jam lalu