Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|13:27 WIB
Bagikan:
Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo
Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo (Image From: Liputan6.com/Canva)

PASUNDANEKSPRES.ID - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.

"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," kata Susatyo kepada wartawan dikutip detiknews, Rabu (18/11/2026).

Namun, Susatyo belum mengungkapkan hasil penggeledahan maupun barang bukti yang diamankan penyidik dari lokasi tersebut.

Dia menyatakan, perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara itu akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers.

"Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) - Makar akan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.

Kasus Dugaan Makar Sudah Masuk Penyidikan

Sementara itu, Polri telah meningkatkan penanganan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.

Untuk mendalami perkara tersebut, Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri. Tim ini bertugas mengembangkan berbagai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut. 

Pembentukan tim khusus itu merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mengusut dugaan makar yang kini telah memasuki tahap penyidikan.

Hal tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir setelah mendampingi Kapolri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran.

Penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka sesuai dugaan peran masing-masing. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, serta Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP mengenai penyertaan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob

Dalam perkembangan perkara, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).

Di sisi lain, Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi pada 17 November 2026.

Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya. Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan etik tersebut.

Sementara itu, penyidikan dugaan makar masih terus dikembangkan oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Penggeledahan rumah yang disebut sebagai posko Eko Hadi di Cipete menjadi salah satu langkah penyidik untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan dugaan kejahatan terhadap keamanan negara tersebut.

(ipa)

Berita Terbaru

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Nasional13 menit lalu
Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Subang17 menit lalu
Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Nasional26 menit lalu
Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Opini27 menit lalu
Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Subang1 jam lalu
Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Nasional1 jam lalu
Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Nasional2 jam lalu
Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Opini3 jam lalu
UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

Nasional3 jam lalu
Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Subang3 jam lalu