Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

PASUNDANEKSPRES.ID - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.
"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," kata Susatyo kepada wartawan dikutip detiknews, Rabu (18/11/2026).
Namun, Susatyo belum mengungkapkan hasil penggeledahan maupun barang bukti yang diamankan penyidik dari lokasi tersebut.
Dia menyatakan, perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara itu akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers.
"Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) - Makar akan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.
Kasus Dugaan Makar Sudah Masuk Penyidikan
Sementara itu, Polri telah meningkatkan penanganan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.
Untuk mendalami perkara tersebut, Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri. Tim ini bertugas mengembangkan berbagai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Pembentukan tim khusus itu merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mengusut dugaan makar yang kini telah memasuki tahap penyidikan.
Hal tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir setelah mendampingi Kapolri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka sesuai dugaan peran masing-masing. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, serta Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP mengenai penyertaan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob
Dalam perkembangan perkara, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Di sisi lain, Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi pada 17 November 2026.
Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya. Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan etik tersebut.
Sementara itu, penyidikan dugaan makar masih terus dikembangkan oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Penggeledahan rumah yang disebut sebagai posko Eko Hadi di Cipete menjadi salah satu langkah penyidik untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan dugaan kejahatan terhadap keamanan negara tersebut.
(ipa)
