Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

60 Persen Perumahan di Karawang Belum Serahkan Fasos dan Fasum

E
EgiEditor: Egi
|17:57 WIB
Bagikan:
60 Persen Perumahan di Karawang Belum Serahkan Fasos dan Fasum
Dedi Rustandi Sekretaris Komisi III DPRD Karawang

KARAWANG-DPRD Karawang mengklaim jika sekitar 60 persen perumahan di Kabupaten Karawang belum menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hal itu merugikan masyarakat yang tinggal di perumahan karena akan menghambat program pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah. 

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) terdapat 231 perumahan dari 420 perumahan yang ada di Kabupaten Karawang, fasos fasum nya belum diserahkan kepada Pemda.

Sekretaris Komisi III, DPRD Karawang, Dedi Rustandi mengungkapkan jika ada kurang lebih sekitar 60 persen perumahan di Karawang belum menyerahkan fasos dan fasum kepada Pemkab Karawang.

“Persoalan itu memang sudah lama terjadi, tapi kok belum selesai-selesai, banyak fasos fasum perumahan yang belum diserahkan kepada Pemkab,” ujar Derus, sapaan akrab Dedi Rustandi.

Dijelaskan, Kurang lebih ada sekitar 60 persen dari jumlah perumahan di Karawang yang belum menyerahkan. Bahkan, belakangan terungkap alasan banyak pengembang belum menyerahkan fasos fasum karena perlu adanya proses perubahan site plan dan terkendala pelayanan proses perubahan atas hak tanah oleh ATR/BPN Karawang yang lambat.

Hal itupun menurut Derus, bukan menjadi sebuah alasan, jika memang harus ada yang direvisi secepatnya harus segera diselesaikan.

“Penyerahan fasos fasum kan sudah kewajiban pengembang dan itu sudah diatur dalam peraturan, kenapa kok terkesan enggan menyerahkan, dengan memberikan banyak alasan,” kata Derus.

Sebab, lanjutnya, dampak atas belumnya fasos fasum diserahkan akan menghambat akses program pembangunan tidak bisa masuk ke tanah, dan tidak bisa dinikmati masyarakat.

Pada saat berkesempatan dialog dengan masyarakar perumahan, Derus kerap mendapat aspirasi dari masyarakat, namun aspirasi tidak dapat terealisasi.

“Aspirasi tidak bisa direalisasi akibat fasos fasum yang belum diserahkan kepada Pemkab dan itu menghambat program pembangunan kan,” paparnya.

Untuk itu Derus mendesak kepada para pengembang perumahan agar segera menyerahkan fasos fasumnya kepada Pemkab.

“Nanti saya akan lakukan kunjungan kepada DPRKP, kendati mitra kerja DPRKP adalah Komisi III dan saya ada di Komisi II, namun saya berbicara atas nama anggota Fraksi Pangkal perjuangan dan akan melakukan komunikasi dengan Komisi III, bila perlu nanti kami akan ajak DPRKP melakukan sidak ke lapangan,” tandasnya.(use/ery)

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta12 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta18 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang20 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang24 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang26 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang31 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional47 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu