RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama lima pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Melalui regulasi ini, negara memiliki landasan hukum untuk merampas aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.
Mekanisme tersebut juga dapat diterapkan dalam keadaan tertentu ketika pelaku tidak bisa menjalani proses hukum pidana.
Meski demikian, penerapannya tidak mencakup seluruh jenis kejahatan karena undang-undang telah menetapkan kategori tindak pidana tertentu sebagai sasaran.
Lantas, kejahatan apa saja yang masuk dalam cakupan aturan perampasan aset tersebut?
Enam Kategori Tindak Pidana yang Menjadi Sasaran
Sebelum disahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menghasilkan kesepakatan mengenai pembatasan jenis kejahatan yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi DPR RI, pemerintah dan DPR menyepakati pengurangan cakupan tindak pidana dari semula 13 kriteria menjadi enam kategori.
Langkah ini ditempuh untuk memperjelas batas penerapan aturan sekaligus menjaga agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara berlebihan oleh aparat penegak hukum.
Enam kategori tindak pidana yang masuk dalam ketentuan tersebut adalah:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika, yakni kejahatan yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dan zat psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pembiayaan aksi teror.
- Tindak pidana penyelundupan manusia, yaitu kejahatan yang melibatkan praktik memasukkan atau mengeluarkan manusia secara ilegal.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, yang berkaitan dengan perdagangan atau distribusi barang-barang tersebut secara ilegal.
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk eksploitasi manusia melalui berbagai bentuk perdagangan.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Perjudian Online hingga Penipuan Kripto Masuk Cakupan
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pengaturan ini adalah kategori penipuan dan/atau penggelapan. Cakupannya tidak terbatas pada tindak pidana konvensional, tetapi juga menyasar kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun memiliki dampak ekonomi luas.
Sejumlah praktik yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain perjudian daring, penipuan investasi, serta penipuan yang berkaitan dengan aset kripto.
Artinya, tidak semua kasus penipuan dan penggelapan secara otomatis dapat dikenai mekanisme perampasan aset berdasarkan ketentuan ini. Ada batasan yang harus dipenuhi, yakni penggunaan sarana teknologi informasi dan/atau adanya dampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Pembatasan tersebut menjadi landasan untuk menentukan jenis kejahatan yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan aset. Dengan adanya klasifikasi yang lebih spesifik, penerapan kewenangan negara diharapkan tetap memiliki batas hukum yang jelas.
DPR dan Pemerintah Sepakati Penyederhanaan Kriteria
Pembatasan enam jenis tindak pidana tersebut merupakan hasil pembahasan antara DPR RI dan pemerintah sebelum RUU Perampasan Aset disahkan.
Dalam proses pembahasan, kedua pihak sepakat mempersempit cakupan tindak pidana lain di luar korupsi yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Jumlahnya dipangkas dari 13 kriteria menjadi enam kategori.
Kesepakatan ini sekaligus menjadi bagian dari penyusunan aturan agar mekanisme perampasan aset memiliki sasaran yang lebih terukur.
Dengan demikian, penerapannya tidak hanya berorientasi pada upaya memulihkan aset hasil kejahatan, tetapi juga harus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan.
