Bupati Purwakarta Soroti Papan Informasi Proyek yang Tak Terlihat Publik
PASUNDANEKSPRES.ID – Kepastian dan transparansi penggunaan anggaran daerah tampaknya menjadi harga mati bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan oleh Bupati Purwakarta Saeful Bahri Binzen yang meradang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu proyek infrastruktur Gapura Taman jalan Veteran di wilayah Kecamatan Purwakarta Rabu (7/10/2026) pagi.
Dalam sidak tersebut, Bupati mendapati papan informasi proyek yang seharusnya menjadi hak publik untuk diketahui, justru dipasang di area yang tidak pada tempatnya. Papan pengumuman tersebut dipasang di dalam area proyek yang dipagari seng tertutup rapat, sehingga sama sekali tidak bisa dibaca oleh masyarakat yang melintas di jalan umum.
"Saya tidak habis pikir, ini negara hukum atau negara proyek siluman? Papan informasi itu dipasang di dalam pagar yang dikunci. Mau dibaca oleh siapa? Oleh hantu?" ujar Bupati Om Zein dengan nada tinggi di hadapan para pekerja dan pengawas lapangan.
Bupati Purwakarta: Kelalaian Pemborong Dalam Memasang Papan Informasi
Bupati Purwakarta menegaskan, kelalaian pemborong (kontraktor) dalam memasang papan informasi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk ketidakhormatan terhadap hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan yang dananya bersumber dari keringat rakyat melalui pajak.
"Saya perintahkan Dinas PUPR untuk langsung tegur keras kontraktor pelaksana. Dalam waktu 1x24 jam, papan harus dicopot dan dipasang di tempat yang strategis, aman dibaca publik, dan tidak membahayakan. Jika membandel, saya ancam blacklist (daftar hitam) dari seluruh tender proyek di Purwakarta," tegasnya.
Kasus yang menimpa kontraktor tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh penyedia jasa di Purwakarta. Pemasangan papan informasi proyek bukanlah sekadar formalitas administratif agar pencairan dana cair, melainkan amanat regulasi negara.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Perpres No. 12 Tahun 2021), prinsip pengadaan barang/jasa salah satunya adalah transparan dan terbuka.
Selain itu, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mewajibkan setiap paket pekerjaan konstruksi yang didanai oleh APBN atau APBD untuk memasang papan informasi di lokasi proyek.
Menanggapi teguran keras Bupati, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta Titin Suhartini menyatakan akan menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada kontraktor pelaksana.
"Kami sudah perintahkan rekanan pelaksana untuk segera memindahkan papan proyek ke sisi luar pagar yang menghadap langsung ke jalan raya, dengan ukuran yang sesuai standar dan dilindungi teritis agar tidak cepat rusak. Kami akan lakukan evaluasi ketat," singkatnya.(mas/ysp)
