UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang kini memasuki tahap akhir.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan, batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026.
"Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten," ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (18/11/2026).
Yassierli mengatakan, Kemnaker dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota terkait penetapan upah minimum tahun 2027 pada 16 November 2026 di Kantor Kemendagri.
Menurut Yassierli, koordinasi tersebut penting dilakukan agar pemerintah daerah memahami ketentuan dan tahapan penetapan upah minimum, termasuk data ekonomi dan ketenagakerjaan yang menjadi bahan pertimbangan.
"Tanggal 16 November kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Sementara itu, Menaker Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Menurut Menaker, penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Kemnaker telah menyampaikan surat edaran yang memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada para kepala daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," pungkasnya.
(inm)
