Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Dewan Pakar BPIP Djumala Sebut UU Perampasan Aset Refleksi Nilai Pancasila

Y
Yusup SuparmanEditor: Yusup Suparman
|10:00 WIB
Bagikan:
Dewan Pakar BPIP Djumala Sebut UU Perampasan Aset Refleksi Nilai Pancasila
Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansjah Djumala mengomentari soal pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansjah Djumala mengatakan, pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. 

UU ini untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya.

Sebelumnya DPR dalam Sidang Paripurna (19 November 2026), mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan regulasi tsb. tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

Dubes Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB di Wina menangani isu korupsi di UNCAC (United Nation Convention against Corruption), lebih lanjut mengatakan  secara internasional, kehadiran UU ini juga memiliki relevansi kuat dengan norma hukum UNCAC-PBB, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. 

Pasal 31 UNCAC mengatur pentingnya pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi. Sementara itu, Pasal 54 dan 55 mendorong mekanisme pemulihan aset melalui kerja sama internasional, termasuk kemungkinan perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu sesuai hukum nasional.
 
Dalam pandangan Djumala, UU ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan instrumen hukum Indonesia dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset (asset recovery).

Dubes Djumala menegaskan, ke depan UU ini diharapkan mampu mengubah pendekatan pemberantasan korupsi, dari yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku menjadi pendekatan yang juga secara efektif mengejar dan memulihkan hasil kejahatan. 

Dengan prinsip bahwa korupsi tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, negara memiliki instrumen lebih kuat untuk menyelamatkan kekayaan publik. 

Tapi diingatkan olehnya, efektivitas UU tersebut harus disertai penegakan hukum yang transparan, pengawasan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan kepastian hukum agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak terkait. 

UU Perampasan Aset Bukan Satu-satunya Instrumen

Meski diakui UU Perampasan Aset bukan satu-satunya instrumen hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap tindak pidana korupsi, Dubes Djumala menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi III, yang telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan menyelesaikan agenda legislasi ini. 

Langkah tersebut bukan semata keberhasilan politik legislasi, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. 

Ketika UU tersebut dapat menghadirkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak kerugian akibat korupsi, itu berarti UU tersebut mereflekasikan sila ke-2. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi dan musyawarah di DPR adalah manifestasi sila ke-4.

Manakala pengembalian aset hasil korupsi dikembalikan kepada negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, itu sesuai dengan sila ke-5. 

“Pengesahan UU ini  menjadi awal babak baru pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar aset negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat. Secara ideal-normatif, pengesahan UU Perampasan Aset ini merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan public,” katanya.(rls/ysp)

Berita Terbaru

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang43 menit lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta45 menit lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta49 menit lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta1 jam lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta1 jam lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang1 jam lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang1 jam lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang1 jam lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang1 jam lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional2 jam lalu