Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

PASUNDANEKSPRES.ID – Politik uang, penyebaran berita bohong, hingga pelanggaran netralitas menjadi sejumlah potensi pelanggaran yang diantisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Subang. Menghadapi pemungutan suara pada 6 Desember mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Subang memperkuat kapasitas pengawas tingkat desa agar mampu mengenali, menindaklanjuti, dan melaporkan setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) bagi 165 pengawas Pilkades tingkat desa di Grant Hotel Subang, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan, Polres Subang, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pemahaman mengenai aturan, jenis pelanggaran, hingga mekanisme penanganannya.
Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Subang, Rahmat Efendi yang juga Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, berharap seluruh tahapan Pilkades di 165 desa dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif dengan meminimalkan potensi pelanggaran. Melalui pelaksanaan Pilkades, diharapkan terpilih pemimpin desa yang amanah serta mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispemdes Subang, Agung Subur, mengatakan bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengawas mengenai berbagai bentuk pelanggaran, menjaga netralitas panitia, serta mencegah pelanggaran yang berpotensi berujung pada persoalan hukum.
Soal Pelanggaran Pilkades
"Jadi intinya, pengawas Pilkades tingkat desa paham betul soal pelanggaran Pilkades. Bilamana ada laporan bisa segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Apakah pelanggarannya ringan atau mengarah kepada pidana. Kalau sudah pidana, pelapor bisa langsung melapor ke aparat penegak hukum (APH)," jelasnya.
Agung menyebutkan, sejumlah bentuk pelanggaran yang perlu diwaspadai di antaranya politik uang yang disertai paksaan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu, penyebaran berita bohong atau fitnah yang menyudutkan calon kepala desa, serta kegiatan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan seperti sekolah. Pengawas diharapkan mampu mengenali bentuk pelanggaran tersebut dan memahami langkah penanganannya.
Selain memberikan pemahaman kepada pengawas, Dispemdes juga mendorong agar materi bimtek disosialisasikan kembali kepada masyarakat pemilih, tim sukses, dan para calon kepala desa. Dengan demikian, seluruh pihak memahami aturan yang berlaku dan dapat menghindari tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan Pilkades.
Terkait mekanisme pelaporan, Agung menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pengawas Pilkades apabila menemukan dugaan pelanggaran. Untuk pelanggaran yang bersifat ringan, penanganannya dapat dilakukan sesuai mekanisme di tingkat desa. Sementara dugaan tindak pidana dapat dilaporkan langsung kepada aparat penegak hukum. Ia berharap setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai aturan, termasuk melalui musyawarah mufakat apabila memungkinkan.
Melalui penguatan pengawasan tersebut, Dispemdes Subang berharap pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di 165 desa dapat berlangsung tertib, aman, dan kondusif, sekaligus meminimalkan pelanggaran selama seluruh tahapan pemilihan. (dan/ysp)
