DPRD Subang Dorong Solusi Banjir Pantura, Setiap Musim Hujan Jadi Ancaman
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Subang diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di wilayah Pantai Utara (Pantura) menjelang puncak musim hujan. Persoalan banjir yang kerap mengancam kawasan tersebut perlu diantisipasi melalui langkah konkret, mulai dari pembenahan saluran drainase, normalisasi sungai, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
Anggota DPRD Kabupaten Subang, Albert Anggara Putra, mengingatkan bahwa banjir di wilayah Pantura bukan sekadar persoalan genangan air, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, melumpuhkan arus lalu lintas, merendam permukiman, serta menghambat kegiatan ekonomi warga.
Dia menyebut, karakteristik wilayah Pantura yang relatif datar membuat sejumlah kawasan berpotensi mengalami genangan ketika curah hujan tinggi, terlebih jika aliran air tidak berjalan optimal akibat sedimentasi sungai, saluran yang tersumbat, maupun kapasitas drainase yang tidak memadai.
"Ketika musim hujan tiba, wilayah Pantura harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah jangan sampai menunggu banjir terjadi baru bergerak. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan," ujar Albert.
Penanganan Banjir Perlu Dilakukan
Ia menilai, penanganan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat penyebab utama di setiap titik rawan. Pemerintah daerah harus memastikan saluran air berfungsi dengan baik, melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak, serta mengevaluasi infrastruktur pengendali banjir yang selama ini belum optimal.
Albert juga mendorong dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memeriksa kondisi sungai, saluran pembuangan, dan drainase di kawasan permukiman maupun jalur utama Pantura. Jika ditemukan penyempitan atau pendangkalan saluran, penanganan harus segera dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
"Normalisasi sungai dan drainase harus menjadi perhatian. Saluran yang dangkal, tersumbat sampah, atau tidak mampu menampung debit air perlu segera ditangani. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi justru berkembang menjadi banjir yang merugikan masyarakat," katanya.
Selain pembenahan infrastruktur, Albert menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkab Subang, pemerintah desa, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, terutama untuk penanganan sungai dan saluran air yang kewenangannya berada pada instansi berbeda.
Menurutnya, upaya pengendalian banjir tidak cukup hanya mengandalkan penanganan darurat ketika air mulai meluap. Pemerintah juga perlu menyusun langkah jangka panjang, termasuk memperbaiki sistem drainase, menjaga daerah resapan air, menertibkan pembuangan sampah ke saluran air, serta memastikan pembangunan kawasan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Di sisi lain, lanjut Albert, kesiapan petugas dan sarana penanggulangan bencana juga perlu diperkuat. Informasi mengenai titik rawan banjir, jalur alternatif, serta mekanisme evakuasi harus disiapkan agar masyarakat dapat memperoleh penanganan cepat ketika kondisi darurat terjadi.
"Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir sebelum bencana terjadi. Pemetaan titik rawan, kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi harus jelas. Kalau semua dilakukan lebih awal, risiko dan kerugian yang dialami masyarakat bisa ditekan," ujarnya.
Albert berharap Pemkab Subang menjadikan persoalan banjir Pantura sebagai salah satu prioritas dalam menghadapi musim hujan. Ia meminta agar langkah pencegahan tidak berhenti pada kegiatan rutin, tetapi disertai evaluasi, penentuan prioritas penanganan, serta tindak lanjut yang terukur.
Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase. Meski demikian, menurutnya, keterlibatan warga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan sistem pengendalian banjir yang memadai.
"Harapan kami, masyarakat Pantura bisa lebih aman dan tidak terus-menerus dihantui banjir setiap musim hujan. Pemerintah harus bergerak bersama, menuntaskan persoalan dari sumbernya, dan memastikan penanganannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Albert. (cdp/sep)
