Maraknya Keluhan di Masyarakat, Kader Gerindra Subang Zainal Mufidz Bela Program MBG
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Gerindra, Zainal Mufidz, menyoroti maraknya unggahan di media sosial menampilkan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan program tersebut gagal hanya berdasarkan potongan informasi.
Menurutnya, belakangan muncul fenomena yang justru berpotensi merusak citra program nasional tersebut.
Berbagai foto dan video menu MBG yang dianggap tidak sesuai standar disebarluaskan secara masif dan dibingkai seolah-olah program itu mengalami kegagalan total.
“Padahal, jika kita melihat secara objektif dan menyeluruh, kesimpulan tersebut jelas terlalu berlebihan,” ujar Zainal dalam unggahan videonya di media sosial.
Ia menjelaskan, program MBG merupakan program berskala besar yang melibatkan banyak pihak, wilayah, serta proses panjang mulai dari pengolahan hingga distribusi.
Dalam pelaksanaan program sebesar itu, kata dia, sangat mungkin terjadi kendala teknis di sejumlah titik.
Namun, Zainal menegaskan bahwa kejadian yang bersifat insidental tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai keseluruhan program sebagai kegagalan.
“Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan pada titik yang bermasalah, bukan menjatuhkan opini secara umum,” tegasnya.
Ia menilai kritik tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan publik, tetapi harus disertai niat memperbaiki, bukan menggiring persepsi negatif.
Jika ditemukan menu yang tidak sesuai standar, hal itu seharusnya menjadi bahan koreksi bagi pelaksana di lapangan.
Zainal juga menyampaikan, di banyak daerah program MBG berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain membantu pemenuhan gizi, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal serta memberdayakan pelaku usaha kecil.
“Banyak penerima manfaat yang merasakan dampaknya secara langsung,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat bersikap adil dalam melihat persoalan dan tidak menjadikan potongan video atau foto yang belum tentu menggambarkan situasi secara utuh sebagai dasar penilaian.
“Program sebesar ini membutuhkan dukungan, pengawasan, serta perbaikan berkelanjutan agar tujuannya benar-benar tercapai. Kritik boleh, evaluasi perlu, tetapi menyebarkan narasi yang menyesatkan bukanlah solusi,” tuturnya.(cdp/ysp)
