Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pendapatan Pemkab Subang Diproyeksikan Naik di Perubahan APBD 2026

C
Cindy Desita Putri Editor: Yusup Suparman
|09:00 WIB
Bagikan:
Pendapatan Pemkab Subang Diproyeksikan Naik di Perubahan APBD 2026
Wabup Subang H. Agus Masykur Rosyadi menyampaikan penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 pada Senin (7/9/2026).(Cindy Desita Putri/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID – Pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,736 triliun. Angka tersebut meningkat Rp83,269 miliar atau 3,14 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp2,653 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi saat menyampaikan penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Senin (7/9/2026).

Kang Akur, sapaan Agus Masykur, menjelaskan proyeksi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,043 triliun, pendapatan transfer Rp1,689 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,211 miliar.

Menurutnya, rancangan perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan perubahan RKPD 2026 serta hasil pergeseran APBD, termasuk APBD Parsial I, II dan III. Penyusunannya juga berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Subang Memproyeksikan Anggaran

Di sisi belanja, Pemkab Subang memproyeksikan anggaran sebesar Rp2,864 triliun atau meningkat Rp99,518 miliar dari APBD murni sebesar Rp2,764 triliun. Sementara pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp127,795 miliar, naik Rp16,248 miliar atau 14,57 persen.

Selain perubahan APBD, rapat paripurna tersebut juga membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kang Akur mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan aset daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

“Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, agar dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Kang Akur.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam rancangan perubahan APBD 2026 masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum dapat diakomodasi secara maksimal. (cdp/ysp)

Berita Terbaru

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang19 menit lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta21 menit lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta25 menit lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta1 jam lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta1 jam lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang1 jam lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang1 jam lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang1 jam lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang1 jam lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional1 jam lalu