Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pendapatan Pemkab Subang Diproyeksikan Naik di Perubahan APBD 2026

C
Cindy Desita Putri Editor: Yusup Suparman
|09:00 WIB
Bagikan:
Pendapatan Pemkab Subang Diproyeksikan Naik di Perubahan APBD 2026
Wabup Subang H. Agus Masykur Rosyadi menyampaikan penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 pada Senin (7/9/2026).(Cindy Desita Putri/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID – Pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,736 triliun. Angka tersebut meningkat Rp83,269 miliar atau 3,14 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp2,653 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi saat menyampaikan penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Senin (7/9/2026).

Kang Akur, sapaan Agus Masykur, menjelaskan proyeksi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,043 triliun, pendapatan transfer Rp1,689 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,211 miliar.

Menurutnya, rancangan perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan perubahan RKPD 2026 serta hasil pergeseran APBD, termasuk APBD Parsial I, II dan III. Penyusunannya juga berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Subang Memproyeksikan Anggaran

Di sisi belanja, Pemkab Subang memproyeksikan anggaran sebesar Rp2,864 triliun atau meningkat Rp99,518 miliar dari APBD murni sebesar Rp2,764 triliun. Sementara pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp127,795 miliar, naik Rp16,248 miliar atau 14,57 persen.

Selain perubahan APBD, rapat paripurna tersebut juga membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kang Akur mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan aset daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

“Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, agar dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Kang Akur.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam rancangan perubahan APBD 2026 masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum dapat diakomodasi secara maksimal. (cdp/ysp)

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline9 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat10 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta11 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang11 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle11 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang11 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta12 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta12 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang12 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang12 jam lalu