Raperda RPPLH Jadi Panduan Pembangunan, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
KOTA BANDUNG-Ketua Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi mengatakan, Forum Group Discussion (FGD) dapat meningkatkan kualitas Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sehingga DPRD mendapat berbagai masukan dalam penyusunan raperda terkait lingkungan itu.
Hal tersebut diungkapkannya seusai mengikuti FGD RPPLH di Hotel De Pavilijoen, Jalan Riau, Kota Bandung, belum lama ini.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Ketua Pansus 7 Asep Mahyudin serta anggota pansus yang terdiri atas Rendiana Awangga, Iwan Hermawan, Dang Heri Mukti, Andri Rusmana dan Riantono.
"Harapannya di FGD ini kami mendapat berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas raperda. Karena RPPLH ini punya periodisasi yang cukup panjang, sampai 30 tahun, sehingga harus sangat cermat dalam menyusun raperda ini," kata Yudi melalui rilisnya, Rabu (26/6).
Dengan demikian, kata dia, raperda RPPLH akan mendapat dampak positif bagi lingkungan hidup di Kota Bandung. Terlebih, dengan pembangunan yang semakin dinamis yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut Yudi menerangkan, pendekatan di setiap kota, kabupaten maupun provinsi berbeda-beda, terkait lingkungan hidup. Misalnya Kota Bandung yang merupakan bagian dari provinsi besar yaitu di Jawa Barat.
"Tadi dibahas terkait kepulauan dan Kota Bandung juga tidak memiliki danau. Maka muatan lokalnya, kita berfokus pada kualitas tanah, air, udara, ketersediaan air baku, ruang terbuka hijau (RTH) dan lain sebagainya," ujarnya.
Yudi menilai Kota Bandung memiliki tekanan cukup berat terkait permasalahan lingkungan hidup. Terlebih dengan RTH yang baru mencapai 12 persen, serta jumlah penduduk yang semakin bertambah.
"Maka perlu ada formulasi agar ke depan Kota Bandung bisa tetap layak huni, karena diprediksi jumlah penduduk akan mencapai 3-4 juta," ucap Yudi.
Dirinya menambahkan dengan kondisi tersebut, maka bagaimana ke depan pembangunan di Kota Bandung bisa tetap berkelanjutan. Sehingga ibukota Jawa Barat tersebut, menjadi kota layak huni.
"Terkait RTH, selain kuantitas kita juga menekankan kualitas. Kita menemukan ada beberapa area RTH yang ada pengerasan, secara kualitas itu kurang pas," katanya.(adv/add/ysp)
