Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

F
Fahrizal Abdul MEditor: Dobi Maulana
|10:30 WIB
Bagikan:
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan
Kementerian ESDM menjelaskan bahwa penetapan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon bukan merupakan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. (Foto: bakom.go.id)

PASUNDANEKSPRES.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan terkait penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya kekhawatiran publik mengenai potensi aktivitas pertambangan di sekitar habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Isu ini semakin menjadi perhatian setelah wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mencuat ke publik.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa wilayah yang masuk dalam peta WUP merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan konservasi TNUK itu sendiri.

Ia juga memastikan bahwa penetapan tersebut tidak secara otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

ESDM Jelaskan Status Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon

Penetapan wilayah pertambangan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan, yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Dwi Anggia menjelaskan bahwa penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon memiliki riwayat administratif yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya.

Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup perairan laut provinsi tersebut. Usulan itu kemudian tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, dengan sejumlah wilayah yang dikecualikan.

Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut pada 2014 melalui Dinas Pertambangan dan Energi. Selanjutnya, sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam penetapan wilayah pertambangan melalui keputusan menteri pada 2017.

Menurut Anggia, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang kini menjadi perhatian publik merupakan pembaruan dengan mengulang dan memperbaiki sebagian ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.

"Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)," kata Dwi Anggia kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

WUP Bukan Izin untuk Melakukan Penambangan

ESDM menjelaskan bahwa penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya mineral nasional. Status tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai persetujuan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi tambang.

Untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, masih terdapat tahapan perizinan yang harus dipenuhi, termasuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Proses tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan lainnya mencakup kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Anggia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di wilayah perairan yang dimaksud.

Dengan demikian, pencantuman sebagian perairan sekitar TNUK dalam peta WUP tidak serta-merta membuat wilayah tersebut dapat langsung digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Badan Geologi Belum Melakukan Eksplorasi di Kawasan Konservasi

Selain klarifikasi mengenai status wilayah pertambangan, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, juga memberikan penjelasan mengenai aktivitas eksplorasi mineral di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia menyampaikan bahwa Badan Geologi belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir Badak Jawa tersebut.

"Sejauh ini Badan Geologi tidak pernah melakukan kegiatan eksplorasi di taman suaka margasatwa tersebut, sehingga Badan Geologi tidak memiliki data terkait sumber daya di wilayah tersebut," kata Lana Saria melalui pesan singkat pada Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Badan Geologi belum memiliki data hasil eksplorasi yang dapat menggambarkan potensi maupun besaran sumber daya mineral di dalam kawasan konservasi TNUK.

Meski demikian, penjelasan mengenai belum adanya kegiatan eksplorasi di dalam kawasan konservasi perlu dibedakan dari penetapan WUP pada sebagian perairan di sekitarnya.

Klarifikasi Muncul di Tengah Polemik Relokasi Badak Jawa

Isu pertambangan di sekitar Ujung Kulon menjadi semakin sensitif setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim menyebut ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sebagai pertimbangan untuk menyiapkan habitat alternatif bagi satwa yang terancam punah tersebut.

Namun, gagasan tersebut memunculkan berbagai tanggapan karena seluruh populasi liar Badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kedekatan waktu antara wacana relokasi dan sorotan terhadap penetapan WUP di perairan sekitar TNUK turut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan kedua isu tersebut.

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI sebelumnya juga menegaskan bahwa tidak ada izin pertambangan di kawasan TNUK. Pemerintah menyatakan perlindungan habitat utama Badak Jawa tetap menjadi prioritas dan belum ada rencana teknis relokasi sebelum kajian ilmiah dilakukan secara menyeluruh.

Dengan klarifikasi terbaru dari Kementerian ESDM, pemerintah menegaskan bahwa penetapan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin untuk membuka kegiatan tambang.

Meski demikian, penjelasan mengenai batas wilayah dan tahapan perizinan tetap menjadi informasi penting bagi publik dalam mengawasi kebijakan pengelolaan kawasan tersebut.

Berita Terbaru

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional2 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional15 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional15 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle18 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional25 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang26 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini30 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta32 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang32 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang34 menit lalu