Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|10:20 WIB
Bagikan:
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera memasuki tahap selanjutnya. Rancangan regulasi tersebut telah memperoleh persetujuan untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.

PASUNDANEKSPRES.ID - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera memasuki tahap selanjutnya. Rancangan regulasi tersebut telah memperoleh persetujuan untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.

Pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dalam pertemuan itu, seluruh fraksi sepakat agar rancangan undang-undang tersebut diteruskan ke rapat paripurna. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang semakin dekat.

Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Dari Komisi III DPR, tampak Ketua Komisi III Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Adapun pemerintah diwakili Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Seluruh Fraksi Sepakat RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna

Seluruh fraksi DPR menyetujui agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna terdekat untuk mengambil keputusan pengesahan menjadi undang-undang. Setelah itu, Dasco meminta persetujuan dari seluruh peserta rapat yang hadir.

"Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Usai memperoleh persetujuan, seluruh fraksi bersama pemerintah membubuhkan tanda tangan pada dokumen RUU Perampasan Aset. Tahap berikutnya, rancangan tersebut akan diajukan dalam rapat paripurna terdekat untuk diputuskan menjadi undang-undang.

Selain itu, Panja Komisi III DPR telah menerima laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menyampaikan bahwa kedua tim tersebut telah menuntaskan tugas penyusunan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut.

Selama menjalankan tugasnya, timus dan timsin juga melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.

"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Soedeson, kedua tim tersebut turut melakukan pemeriksaan terhadap keselarasan antar-pasal, rujukan pasal, serta bagian penjelasan. Langkah ini bertujuan mencegah munculnya pertentangan maupun perbedaan interpretasi antara ketentuan yang satu dengan lainnya.

Ia juga menjelaskan bahwa nama resmi rancangan undang-undang tersebut telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sebagaimana hasil pembahasan yang telah dilakukan.

Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR

Pemerintah turut menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke rapat paripurna DPR.

Menurut pemerintah, instrumen perampasan aset memiliki peran strategis dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi maupun berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenkum Eddy Hiariej saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam kesempatan itu, Eddy menyampaikan apresiasi pemerintah atas tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah diselesaikan.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.

"Dalam kesempatan ini kami perkenankan untuk mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini," sambungnya.

Eddy menjelaskan bahwa perampasan aset yang dapat dilakukan tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku merupakan salah satu instrumen penting bagi negara dalam merespons perkembangan kejahatan. Terlebih, tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya berisiko mengganggu stabilitas perekonomian nasional serta menyebabkan kerugian bagi negara.

Tidak hanya mencakup perkara korupsi, RUU tersebut juga memuat ketentuan perampasan aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana lainnya. Beberapa di antaranya meliputi narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

"Untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif, selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif, perampasan aset juga bergantung pada bagaimana mekanisme perampasan aset dilaksanakan," paparnya.

Ia menambahkan, masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap keberadaan regulasi tersebut. Harapannya, setiap tahapan dalam proses perampasan aset dapat diterapkan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," jelasnya.

Berbagai Ketentuan yang Diatur dalam RUU Perampasan Aset

Panja Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dalam rancangan tersebut, terdapat sejumlah materi yang diatur, mulai dari cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset hingga pembentukan badan pengelola aset.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menyebutkan bahwa panja telah membahas dan menelaah 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," ujar Habiburokhman.

Selama pembahasan berlangsung, panja turut menghimpun berbagai pandangan, aspirasi, serta masukan dari masyarakat dan kalangan ahli. Menurut Habiburokhman, keterlibatan berbagai pihak tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan substansi RUU sekaligus memastikan proses penyusunannya lebih terbuka dan berkeadilan.

"Alhasil, pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," katanya.

Habiburokhman menjelaskan bahwa terdapat beberapa substansi utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satunya menyangkut prinsip dan asas hukum yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan aset, dengan mengutamakan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," jelasnya.

Panja juga memastikan bahwa penerapan perampasan aset tidak akan menghilangkan konsekuensi pidana bagi pelaku korupsi maupun pelaku tindak pidana lainnya. Ketentuan mengenai ancaman hukuman, termasuk pidana mati, tetap diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.

Materi lainnya mencakup pembagian tugas dan kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturannya meliputi rangkaian tahapan, mulai dari penelusuran dan pemblokiran aset, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

RUU tersebut turut memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki iktikad baik. Perlindungan ini disertai pengaturan mengenai kewajiban pembuktian serta pemberian kesempatan yang memadai bagi pihak terkait.

"Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.

" Tujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya," sambungnya.

Di samping itu, rancangan undang-undang tersebut mengatur pengelolaan aset yang dilakukan oleh lembaga berwenang serta mekanisme pengawasannya melalui badan independen. Regulasi ini juga memuat ketentuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," paparnya.

"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," imbuh dia.

Peran Dasco dalam Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

Proses pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh Komisi III DPR kini semakin mendekati penyelesaian. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas perhatian dan dukungan yang diberikan selama pembahasan berlangsung.

"Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini. Bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025, RDPU pertama," kata Habiburokhman seusai rapat pengambilan keputusan tingkat I di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Habiburokhman menyebut pembahasan RUU tersebut berjalan secara intensif selama kurang lebih satu tahun. Ia juga mengungkapkan bahwa rapat dengar pendapat umum (RDPU) dilaksanakan dengan frekuensi cukup tinggi, bahkan hampir setiap pekan dan setidaknya dua kali pertemuan.

"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Nggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya," ujarnya.

"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menerangkan bahwa RUU Perampasan Aset juga memuat pengaturan mengenai mekanisme pengembalian kerugian kepada korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

"Kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali," katanya.

" Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," lanjut dia.

Di sisi lain, Habiburokhman menyampaikan bahwa sejumlah ketentuan perlindungan telah dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset. Ketentuan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan aturan tersebut.

"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup," tuturnya.

Berita Terbaru

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle7 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional14 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang15 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini19 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta20 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang21 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang23 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional24 menit lalu
Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta24 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional26 menit lalu