Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

H
HubaEditor: Huba
|10:15 WIB
Bagikan:
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Oleh: Ailsa Vania Reva Siswi

SMAN 1 Subang Kelas 12 IPA 2.

Di balik kekayaan budaya dan geliat pembangunan di Tanah Pasundan, tersimpan ancaman senyap yang kian merusak sendi keluarga. Kemajuan teknologi digital yang seharusnya mempermudah ekonomi warga justru berbalik menjadi pintu masuk maraknya perperjudianan daring. Ironisnya, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan paparan tertinggi di Indonesia.

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat angka menegangkan: transaksi perjudian daring di Jawa Barat menembus Rp.5,97 triliun dengan jutaan warga yang terlibat. Fenomena ini tidak lagi hanya berputar di kota besar, melainkan telah menyusup hingga ke pelosok desa, melibatkan pekerja harian, petani, hingga pelajar, yang dipicu oleh lemahnya literasi keuangan masyarakat. 

Jika dilihat berdasarkan wilayah, sebaran kasus ini mendapati Kabupaten Bogor menjadi episentrum terbesar dengan 321.589 pemain. Angka ini disusul oleh Kabupaten Bandung sebanyak 182.450 pemain, Kabupaten Karawang 176. 808 pemain, Kabupaten Sukabumi 171.429 pemain, dan Kabupaten Bekasi 168.316 pemain. Sementara itu, Kota Bandung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan teknologi menyumbang 151.366 pemain, di atas Cianjur dengan 140.127 pemain, Kabupaten Garut 133.801 pemain, Kota Bekasi 125.243 pemain, dan Tasikmalaya sebanyak 101.697 pemain. Lebih sempit lagi di Tingkat Kecamatan, Tambun Selatan di kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan pemain perjudian daring terbanyak, yakni mencapai 23.975 pemain, hingga Pancoran Mas sebanyak 16.418 pemain. Rata-rata wilayah dengan penetrasi internet tinggi dan kepadatan penduduk besar menjadi titik-titik yang paling rentan. 

Dari segi profil, PPATK mencatat pemain perjudian daring di Jawa Barat didominasi oleh  karyawan swasta dengan porsi 45,84%. Para pedagang menempati posisi kedua dengan 23,26%, disusul pengusaha sebesar  10,43%, serta pelajar atau mahasiswa sebanyak 6,20%. Yang mengkhawatirkan, kelompok ibu rumah tangga menyumbang 3,98% pemain, sementara buruh mencapai 1,30%.

Bahkan, ditemukan pula pemain dari kalangan aparatur negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 1,20% dan anggota TNI/Polri sebesar 2,16%. Berdasarkan tingkat penghasilan, sebagian besar pemain berasal dari kalangan Masyarakat menengah ke bawah dengan rentang penghasilan dari Rp.0 hingga Rp.5 juta dengan presentase mencapai 67,56%, sedangkan mereka yang memiliki penghasilan di atas Rp.10 juta hanya 10,54%.

Lebih lanjut, data kuartal I-2025 menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 tahun lebih dari Rp.2,2 miliar, usia 17-19 tahun mencapai Rp.47,9 miliar, dan deposit tertinggi berada pada usia antara 31- 40 tahun yang mencapai Rp.2,5 triliun. Pada tahun 2023, dari total 3,7 juta pemain, sebanyak 2,4 juta di antaranya memiliki pinjaman, angka itu naik pada tahun 2024 menjadi 8,8 juta pemain. Berdasarkan data demografi pada Juli 2024, pemain perjudian daring usia di bawah 10 tahun bahkan mencapai 2% atau sekitar 80.000 orang. Sebaran pemain usia 10 sampai 20 tahun sebanyak 11% (kurang lebih 440.000 orang), usia 21 sampai 30 tahun sebesar 13% (520.000 orang), usia 30 sampai 50 tahun sebesar 40% (1.640.000 orang), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% (1.350.000 orang).

Kepala PPATK menyampaikan bahwa angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan mencerminkan dampak sosial yang besar berupa konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman daring (pinjol), dan lain-lain. Contoh nyata dari dampak destruktif ini terlihat di Kabupaten Cianjur. Memasuki pekan pertama bulan Juli, Pengadilan Agama Cianjur mencatat lonjakan volume perkara perceraian yang signifikan. Hingga Rabu, 8 Juli 2026, jumlah perkara perceraian telah menembus angka 2.455 perkara. Mayoritas permohonan diinisiasi oleh pihak istri melalui gugatan cerai sebanyak 2.038 kasus, sedangkan cerai talak oleh suami sebanyak 417 kasus.

Hakim sekaligus Juru Bicara PA Cianjur, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa para penggugat saat ini cenderung menyembunyikan fakta perjudian daring karena faktor psikologis atau rasa malu, sehingga masalah tersebut dikemas rapi dan dialihkan dalam bentuk pertengkaran akibat kurangnya nafkah atau suami yang tidak  bertanggung jawab. Padahal, berdasarkan pemantauan PPATK pada tahun 2024,dampak materinya sangat masif, mulai dari hilangnya aset kendaraan pribadi hingga rumah orang tua yang ikut tergadai. 

Meski demikian, terdapat kabar positif di mana PPATK mencatat jumlah transaksi perjudian daring mengalami penurunan sekitar 80% pada kuartal I-2025 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, dengan jumlah transaksi dari Januari hingga Maret 2025 sebesar 39.818.000 transaksi. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Afra Azzharga, menyatakan bahwa angka-angka per 2025 tersebut menurun karena banyaknya laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemberantasan. Kepala PPATK juga menegaskan bahwa problem ini berhasil ditekan secara simultan oleh Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang diketuai oleh Menko Polkam, bersama Polri, Kementrian Komunikasi dan Digital, OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan seluruh anggota Satgas yang menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Di tingkat daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam memberantas perjudian daring dan pinjaman daring ilegal.  Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor:98/KPG.03.04/INSPT tanggal 27 Juni 2024 tentang Larangan Perjudian Daring dan Perjudian Konvensional bagi ASN dan BUMD.

Komitmen serupa juga ditekankan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang menyoroti data PPATK terkait adanya oknum ASN dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp.800 juta dalam setahun. Menanggapi  hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih mengedepankan pembinaan bertahap melalui Inspektorat untuk memberikan efek jera, sementara Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menilai keterlibatan aparatur negara dalam praktik ini tidak hanya melanggar hukum dan etika tetapi juga berpotensi menjadi bentuk maladministrasi.

Provinsi Jawa Barat terus Tingkatkan Edukasi Literasi Keuangan

Sebagai langkah penguatan pencegahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan edukasi literasi keuangan secara masif. Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyatakan bahwa hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebanyak 15.549 kegiatan telah diselenggarakan dengan total jangkauan peserta mendekati 7 juta orang (6,98 juta  peserta). Program edukasi ini difokuskan pada lima segmen prioritas utama, yaitu kelompok perempuan/ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa/pemuda, penyandang disabilitas, petani/nelayan, serta pelaku UMKM, agar masyarakat semakin cerdas mengelola keuangan agar terhindar dari berbagai  modus penipuan keuangan ilegal. (*)

Berita Terbaru

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional15 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional15 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle18 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional25 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang26 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini30 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta31 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang32 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang34 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional35 menit lalu