Rencana Patungan Bangun Rumah Sakit di Pantura Subang, Janji Politik Reynaldy Butuh Duit Besar

SUBANG-Cita-cita memiliki Rumah Sakit milik pemerintah daerah di Pantura Subang bukan perkara mudah. Kalau perkara mudah, tahun depan pun rumah sakit yang diharapkan oleh warga Pantura Subang itu bisa segera dibangun.
Sebagai modal awal, pemda punya aset tanah di Kecamatan Sukasari. Masalahnya, duit untuk membangunnya yang tidak ada. Bisa saja pakai uang pemda, hanya saja kas bisa terkuras.
Biaya untuk bangun rumah sakit pemerintah dengan type C sebesar Rp350 miliar hingga Rp400 miliar. Biaya sebesar itu hampir setengahnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan tahun 2025 sebesar Rp816 miliar.
Menyadari tak sanggup menanggung biaya sebesar itu, Pemda mencari cara untuk mendapat suntikan modal. Kecerdasan lobi Bupati Reynaldy untuk membujuk pemprov dan pemerintah pusat dinantikan, agar salah satu janji politiknya bisa terealisasi.
"Nanti subsidi silang antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari pusat. Itu guyuban bareng-barenglah," kata Reynaldy usai menghadiri Milad ke-2 Rumah Sakit Hamori di Laska Hotel, Selasa (9/9/2025).
Reynaldy mengatakan, rumah sakit milik pemerintah daerah rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2028. Tahun 2026 Pemda akan mulai menyusun rencana dokumen desain teknis bangunan.
“Rumah sakit yang di Pantura itu kita rencananya di tahun 2026 akan membuat DED, master plan dan lain-lainnya, agar target kita di tahun 2028 bisa tercapai,” kata Reynaldy.
Reynaldy mengatakan, rumah sakit yang akan dibangun bertipe C tersebut akan bertempat di Kecamatan Sukasari. “Nantinya akan berlokasi di Sukasari, di sana ada tanah Pemda jadi mau kita manfaatkan di situ,” ucapnya.
Pembangunan rumah sakit ini diharapkan dapat membantu beban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat, mengingat kapasitas di RSUD Subang juga terbatas. Rumah sakit ini juga direncanakan menjadi rumah sakit pengampu.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Maxi menyampaikan, kebutuhan lahan untuk pembangunan RSUD diperkirakan seluas 2,5 hektare.
Maxi menyebut, tim pembangunan RSUD Pantura terdiri dari berbagai unsur teknis dan perencana daerah, yakni Dinas Kesehatan, BP4D, RSUD Subang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BKPSDM, serta BKAD.
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, RSUD Type C harus memiliki paling sedikit 100 tempat tidur.
Selain itu, lanjutnya, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan yang diperlukan harus disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kemampuan pelayanan rumah sakit.
“Berdasarkan data tenaga kerja yang dirancang, kebutuhan SDM meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, apoteker, tenaga gizi, teknisi laboratorium, hingga tenaga non-kesehatan. Seluruh kebutuhan ini akan dirinci sesuai analisis kebutuhan berbasis beban kerja (ABK) dan ketentuan yang berlaku,” jelas Maxi.
Wakil Rakyat Pantura Desak Percepat Pembangunan
Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Sudihartono, mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Pantura yang direncanakan berlokasi di wilayah Kecamatan Sukasari.
Menurutnya, pembangunan yang baru akan dimulai pada tahun 2028 dinilai terlalu lama dan berisiko menunda pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Pantura Subang, khususnya dalam bidang kesehatan.
"Apalagi, mohon maaf, ini juga bagian dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Jadi kalau bisa dipercepat, secepatnya,” ujar Sudihartono.
Menurutnya, kesiapan lahan yang sudah tersedia di Kecamatan Sukasari seharusnya menjadi alasan kuat untuk segera memulai proyek tersebut.
“Kebetulan kan ada lahan milik Pemda. Saya pikir, fasilitas dasar sudah ada. Tinggal komitmen dan langkah nyata untuk memulainya,” terangnya.
Dia menyebut, keberadaan rumah sakit Pantura sangat penting karena selama ini warga Pantura Subang yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus pergi ke rumah sakit di Kabupaten Karawang, Purwakarta, atau bahkan Indramayu.
“Kami ingin ada pemerataan pembangunan, khususnya di sektor kesehatan. Kehadiran RS Pantura akan sangat membantu masyarakat, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subang,” ungkapnya.
“Pemerataan fasilitas kesehatan ini sangat penting sebagai bagian dari keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Subang,” jelasnya.
PKS Akan Kawal Realisasi Janji Politik
Anggota DPRD Fraksi PKS Dapil IV Subang, Yoan Anandar Repangga, menegaskan, komitmen Fraksi PKS dalam mengawal program kepemimpinan Reynaldy-Agus Masykur, terutama dalam sektor kesehatan di wilayah Pantura Subang.
Ia menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang masih jauh dari kata memadai. Menurut Yoan, akses layanan kesehatan di Pantura masih sangat sulit.
Masyarakat kerap menghadapi kendala besar ketika ingin mendapatkan pelayanan medis, terutama untuk penyakit yang membutuhkan penanganan lebih serius.
“Kesehatan adalah rezeki utama dari Allah SWT, nikmat yang luar biasa. Namun, banyak masyarakat di Pantura yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang layak. Saat ini, di wilayah tersebut belum ada rumah sakit, sehingga pasien dengan kondisi serius harus dirujuk ke luar daerah,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres, beberapa waktu lalu.
Yoan menambahkan, meskipun sudah ada beberapa puskesmas di wilayahnya, fasilitas tersebut hanya mampu menangani kasus-kasus ringan.
“Untuk penyakit yang memerlukan dokter spesialis atau perawatan intensif, masyarakat terpaksa harus pergi ke rumah sakit di luar Pantura, yang tentunya menyulitkan dari segi jarak dan biaya,” terangnya.(fsh/cdp/ysp)
